GAZA — Di dalam sebuah tenda pengungsian yang pengap di barat Kota Gaza, Suad Fares Al-Sayyad (35 tahun) hanya bisa menatap nanar anak-anaknya. Mereka harus bergantian membagi satu galon air yang nyaris kosong untuk kebutuhan satu hari penuh. Air itu didapat setelah mengantre berjam-jam di bawah terik matahari, menanti truk tangki air yang jadwal kedatangannya makin tidak menentu.
Bagi Suad, kehilangan suami yang gugur saat mencari makan adalah hantaman berat. Namun kini, ia harus menghadapi medan tempur harian yang tidak kalah kejam: berburu setetes air bersih.
“Anak-anak saya mulai diserang penyakit kulit karena tidak mandi berhari-hari. Dokter bilang ini akibat sanitasi yang buruk, tapi bagaimana kami bisa bersih jika untuk minum saja tidak ada?” keluh Suad pedih.
Kisah Suad adalah potret mikro dari nestapa makro yang mencekik lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza. Berdasarkan laporan terbaru dari Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR), krisis air di Gaza bukan lagi sekadar dampak ikutan perang (collateral damage), melainkan sebuah “perang dehidrasi” (weaponization of water) yang dirancang secara struktural melalui blokade suku cadang, pelarangan bahan bakar, dan penghancuran sistematis atas infrastruktur sipil.
Nestapa dalam Angka: 85 Persen Warga Krisis Air Bersih
Data lapangan menunjukkan bahwa 85 persen populasi Gaza kini terputus dari akses air bersih secara reguler. Kondisi ini memaksa mayoritas keluarga bergantung pada tangki air swasta atau sumur komersial ilegal yang tidak higienis dan berbiaya selangit.
Otoritas Kualitas Lingkungan dan Air Palestina merilis data penurunan drastis kapasitas air Gaza jika dibandingkan dengan kondisi sebelum meletusnya agresi pada 7 Oktober 2023.
Data Otoritas Kualitas Lingkungan dan Air Palestina menunjukkan penurunan drastis kapasitas jaringan air di Gaza dibandingkan kondisi sebelum agresi pada Oktober 2023. Produksi air harian merosot hingga 50 persen, dari sekitar 300 ribu meter kubik menjadi hanya 150 ribu meter kubik.
Akses masyarakat terhadap jaringan air publik juga menyusut tajam. Jika sebelum perang lebih dari 95 persen penduduk dapat menikmati layanan tersebut, kini jumlahnya diperkirakan tinggal kurang dari 50 persen. Di saat yang sama, tingkat kebocoran atau kehilangan air melonjak hingga 65 persen akibat rusaknya jaringan pipa distribusi yang dihancurkan selama perang.
Saat ini, sisa produksi air yang hanya separuh itu mengandalkan sumur-sumur bawah tanah yang belum hancur, pasokan terbatas dari perusahaan air Israel Mekorot, serta stasiun desalinasi swasta yang beroperasi kembang-kempis menggunakan sisa bahan bakar seadanya.
Defisit 70 Persen di Kota Gaza
Juru Bicara Pemerintah Kota Gaza, Husni Muhanna, mengungkapkan bahwa situasi di ibu kota distrik jauh lebih mengerikan. Memasuki puncak musim panas pada Juli 2026 ini, pasokan air yang tersedia untuk Kota Gaza tidak lebih dari 30.000 meter per kubik per hari.
“Padahal, kebutuhan riil warga di musim panas mencapai 100 meter per kubik per hari. Artinya, kami mengalami defisit pasokan air hingga lebih dari 70 persen,” papar Muhanna.
Ambruknya pasokan ini disebabkan oleh hancurnya fasilitas vital, termasuk hancurnya total Stasiun Desalinasi Air di kawasan Al-Sudaniya, hancurnya mayoritas sumur bor sentral, serta rusaknya ratusan ribu meter pipa distribusi utama akibat digilas buldoser militer Israel. Muhanna memperingatkan bahwa sisa fasilitas yang ada bisa mati total kapan saja jika pasokan solar dan suku cadang blok mesin terus digembok oleh Israel.
Menembus Batas Minimum Kemanusiaan
Dampak dari perang dehidrasi ini meluas bagai efek domino. Krisis air berujung pada lumpuhnya fasilitas medis, gagalnya sterilisasi alat bedah di rumah sakit, hingga memicu gelombang kelaparan karena warga kesulitan mengolah makanan kering.
Penurunan drastis ini terlihat nyata pada angka konsumsi harian per orang:
- Rata-rata konsumsi warga Gaza saat ini: kurang lebih 25 liter per hari.
- Kondisi di kamp pengungsian terpadat: Kurang dari 5 liter per hari.
- Standar minimum darurat PBB/Kemanusiaan: 15 liter per hari.
- Rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO): 100 liter per hari untuk hidup sehat.
Nahid Muhammad Al-Kumi, seorang pengungsi yang nekat kembali ke reruntuhan rumahnya di lingkungan Sheikh Ajlin, menceritakan betapa mahalnya harga setetes air. Karena jaringan pipa ke rumahnya telah hancur, ia harus membeli air dari tangki swasta dan mengangkutnya secara manual menggunakan ember ke lantai atas rumahnya.
“Biayanya sangat mahal, kami tidak akan sanggup bertahan lama secara ekonomi jika situasinya terus seperti ini,” kata Nahid.
Hukum Internasional: Air Sebagai Senjata Perang
Dari kacamata hukum, PCHR menegaskan bahwa penghancuran sengaja terhadap fasilitas air dan pelarangan rehabilitasinya merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI).
Berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, objek-objek vital yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup penduduk sipil (seperti instalasi air bersih dan sanitasi) wajib mendapatkan perlindungan khusus dan dilarang keras untuk dijadikan target serangan militer.
Para pakar hukum internasional menilai, taktik menggunakan pemutusan akses air sebagai alat penekan politik atau instrumen perang siber-fisik dalam operasi militer telah memenuhi unsur Kejahatan Perang (War Crime). Tindakan ini secara sengaja menempatkan jutaan nyawa warga sipil dalam risiko kematian massal akibat dehidrasi dan wabah penyakit menular.
Krisis air di Gaza hari ini bukan lagi sekadar masalah kelangkaan logistik darurat, melainkan sebuah bentuk penundukan struktural yang sistematis, menantang nurani kemanusiaan dunia dari balik pipa-pipa air yang sengaja dihancurkan.
(Sumber: Al Jazeera / Palestinian Information Center)
