GAZA — Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mendesak Liga Arab untuk segera menggelar KTT darurat guna membendung ambisi Israel yang kian agresif dalam mengusir penduduk Jalur Gaza dari tanah kelahiran mereka. Seruan ini mengemuka di saat Komite Nasional Pengelola Gaza (badan teknokrat yang dipersiapkan untuk fase pascaperang) baru saja merampungkan pertemuan dua hari yang intens di Siprus.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa cetak biru pengusiran (displacement) yang dirancang Tel Aviv sudah masuk dalam fase “sangat berbahaya”. Menurutnya, agenda ini bukan lagi sekadar ancaman bagi eksistensi bangsa Palestina, melainkan serangan langsung terhadap arsitektur keamanan nasional Arab.
“Siasat ini memicu ancaman nyata bagi sistem keamanan regional, serta menjadi tantangan terbuka terhadap kedaulatan seluruh negara Arab, terutama Mesir,” ujar Qassem dalam pernyataan resminya.
Hamas menilai, narasi yang terus diulang oleh pejabat Israel mengenai opsi pengusiran massal ini bukan gertakan sambal. Di lapangan, militer Israel secara sistematis menghancurkan seluruh fasilitas publik dan penunjang kehidupan di Gaza. Tujuannya jelas: menciptakan situasi yang tidak lagi layak huni sehingga memaksa 2,4 juta jiwa penduduk Gaza keluar secara masif.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan lagi sekadar retorika atau nota kecaman verbal. Harus ada sikap politik dan diplomasi konkret dari dunia Arab untuk menggagalkan pengusiran ini, menghentikan perang genosida, serta memaksa penjajah mengangkat blokade Gaza,” tegas Qassem.
Siasat Bahasa: Dari “Migrasi Sukarela” ke “Kebebasan Bergerak”
Upaya pengusiran paksa ini kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pekan ini terang-terangan menegaskan komitmen kabinet Benjamin Netanyahu untuk mengeksekusi program yang “mendorong kepergian” warga Gaza.
Namun, menyadari bahwa langkah tersebut memicu kecaman internasional karena menabrak hukum humaniter, Tel Aviv mulai memoles bahasanya. Stasiun televisi Israel, Channel 13, melaporkan bahwa petinggi keamanan dan dinas intelijen Mossad telah diinstruksikan untuk membuang istilah “migrasi sukarela” (voluntary migration) dalam seluruh dokumen resmi.
Sebagai gantinya, Israel kini menggunakan eufemisme baru yang terdengar lebih halus: “Rencana Kebebasan Bergerak” (freedom of movement plan). Perubahan nomenklatur ini sengaja dilakukan demi meredam kritik global yang mengutuk keras praktik pengusiran paksa (forced displacement), sekaligus melunakkan negara-negara ketiga yang sebelumnya menolak menampung pengungsi asal Gaza.
Pekan lalu, harian Haaretz juga membocorkan bahwa Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel yang baru, Shmuel Ben-Ezra, telah menggelar rapat kilat dengan para petinggi militer untuk mematangkan taktik “migrasi sukarela” yang kini berganti baju tersebut.
Sejak blokade ketat diterapkan pada 2007 dan diperparah oleh agresi brutal sejak Oktober 2023, Gaza telah kehilangan lebih dari 73 ribu syuhada dan mencatat 173 ribu korban luka. Ditambah lagi, sekitar 90 persen infrastruktur sipil di sana kini rata dengan tanah. Kendati kesepakatan gencatan senjata telah diteken sejak 10 Oktober 2025, eskalasi serangan nyatanya tak pernah benar-benar surut. Namun, mayoritas warga Gaza tetap memilih bertahan dan menolak opsi angkat kaki.
Konsolidasi di Siprus: Menyiapkan Gaza Pascaperang
Di paruh diplomasi lainnya, Komite Nasional Pengelola Gaza mengumumkan telah menyelesaikan rangkaian pertemuan kerja dua hari di Siprus. Pertemuan ini dirancang untuk merumuskan langkah taktis guna meringankan krisis kemanusiaan dan memulihkan kondisi sosial ekonomi di lapangan.
Melalui akun resminya di platform X, Komite menyatakan bahwa mereka telah menggelar diskusi maraton bersama para pakar dari Dewan Perdamaian (Peace Council), kantor Perwakilan Tinggi untuk Gaza (Nickolay Mladenov), serta Tony Blair Institute.
“Pembahasan berfokus pada intervensi kemanusiaan yang bisa dieksekusi segera secara masif di seluruh wilayah Gaza, termasuk program pemulihan stabilitas di sektor riil,” tulis Komite.
Selain pasokan logistik, pertemuan tersebut mematangkan cetak biru rekonstruksi bangunan, sistem keamanan domestik, tata kelola pemerintahan (governance), serta transparansi kelembagaan guna memenuhi standar akuntabilitas para donor internasional.
Melalui Dewan Perdamaian dan Kantor Perwakilan Tinggi, Komite menyatakan kesiapannya untuk segera turun ke lapangan guna mengambil alih tanggung jawab administratif di Gaza.
Sebagai catatan, Dewan Perdamaian diarsiteki pada Januari lalu di bawah cetak biru perdamaian yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Salah satu misi utamanya adalah mentransfer kendali administratif Gaza dari Hamas kepada komite teknokrat independen. Ironisnya, hingga kini Israel masih menjegal masuknya komite ini ke dalam kantong pengungsian Gaza.
Meski Hamas telah mematuhi seluruh klausul fase pertama gencatan senjata yang berjalan sejak 10 Oktober 2025, Israel terus mengelak dari komitmennya. Kendati demikian, Washington tetap mendorong dimulainya fase kedua yang mencakup penarikan mundur militer Israel secara lebih luas dan dimulainya rekonstruksi.
Teranyar, lembaga penyiaran Israel (Kan) membocorkan bahwa AS telah menyerahkan dokumen resmi kepada Tel Aviv, yang isinya mendesak Israel untuk tetap melanjutkan proses rekonstruksi Gaza, bahkan tanpa syarat pelucutan senjata Hamas terlebih dahulu.
