PALESTINA — Ada riak frustrasi yang menjalar di kalangan pemukim Israel. Janji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal “kemenangan total” dalam serangkaian operasi militer belakangan ini, perlahan mulai dirasa sebagai sebuah ilusi.
Laporan mendalam dari Financial Times memotret bagaimana publik Israel mulai gerah dengan ketidakmampuan pemerintahan Netanyahu—yang saat ini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)—untuk menyudahi konflik sesuai janji manisnya.
Memang, di bawah komando Netanyahu, Israel berkali-kali melancarkan perang dan mengklaim telah memukul mundur musuh-musuhnya. Namun, hilal kemenangan mutlak tak kunjung kelihatan.
Situasinya makin dilematis. Mayoritas pemukim Israel sebenarnya mendukung konfrontasi militer terhadap Iran. Namun, kini mereka didera rasa kecewa yang hebat. Ada sentimen kuat bahwa Presiden AS Donald Trump tengah “memaksa” mereka untuk menyudahi perang lebih cepat.
Di sisi lain, warga juga mulai menghitung ongkos perang yang kelewat mahal, yang dianggap tidak sebanding dengan minimnya capaian nyata di lapangan.
Simalakama Koordinasi dengan Washington
Tekanan dari Washington agar Tel Aviv mengerem eskalasi militer jelas bikin posisi Netanyahu terjepit di antara dua pilihan sulit:
- Menuruti kemauan Presiden Trump untuk menghindari perang terbuka skala penuh dengan Iran.
- Nekat memperluas operasi militer sendirian tanpa tameng taktis dan politik dari AS, sebuah skenario yang ongkosnya bakal sangat mencekik Israel.
Mantan Kepala Staf Netanyahu yang juga analis politik, Aviv Bushinsky, blak-blakan soal kecemasan yang sedang melanda lingkaran dalam Israel.
“Publik di Israel sangat terganggu dengan draf kesepakatan yang saat ini sedang dinegosiasikan antara Washington dan Teheran,” ujar Bushinsky kepada Financial Times.
Ia menambahkan, jika Israel nekat melanjutkan perang melawan Iran tanpa koordinasi penuh dengan AS, harga yang harus dibayar Tel Aviv bakal teramat mahal.
Di atas kertas, Israel memang berhasil mengeliminasi sejumlah petinggi kelompok perlawanan dari Gaza hingga Yaman. Namun, “kemenangan total” yang digemborkan Netanyahu (yang tahun ini juga harus menghadapi pemilu krusial) masih jauh panggang dari api.
Faktanya, Hamas dilaporkan masih mengendalikan sekitar 40 persen wilayah Jalur Gaza. Sementara di utara, Hizbullah tak berhenti menghujani mereka dengan roket. Di saat yang sama, pengaruh regional Iran belum goyah; mereka tidak melepas pasokan uranium yang diperkaya maupun inventaris rudalnya, bahkan kini punya posisi tawar baru lewat ancaman di Selat Hormuz.
Israel Jadi ‘Negara’ Paling Dikucilkan di Dunia
Frustrasi domestik ini makin lengkap dengan status baru Israel di panggung internasional. Lewat artikelnya, media Israel Yedioth Ahronoth menyebut bahwa Israel kini telah bertransformasi menjadi negara yang paling banyak diboikot di dunia.
Para pengamat menilai gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) sudah mengalami pergeseran strategi yang masif. Gerakan ini tak lagi sekadar menuntut solusi dua negara (two-state solution), melainkan langsung menyasar pada upaya mendelegitimasi keberadaan Israel secara total di mata dunia.
Pemerintah Israel dinilai gagal total mengantisipasi gerakan ini, termasuk gagal merangkul sekutu tradisional mereka untuk pasang badan. Para ahli memproyeksikan, butuh waktu satu hingga dua tahun bagi Israel hanya untuk sekadar memulihkan keadaan ini.
Dampak boikot ini nyata dan mulai menggerogoti berbagai sektor:
- Sektor Finansial: Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (Norwegian Wealth Fund) resmi menarik investasinya dari Israel, ditambah lagi dengan masuknya Israel ke dalam berbagai daftar hitam PBB.
- Sektor Akademik: Negara-negara Eropa seperti Prancis, Irlandia, dan Belgia mulai membatasi kerja sama ilmiah dengan institusi Israel.
- Sektor Budaya & Olahraga: Deretan seniman global menolak manggung di wilayah pendudukan, para penulis enggan bukunya diterjemahkan ke bahasa Ibrani, hingga meningkatnya tekanan untuk mendepak Israel dari kompetisi Eurovision serta keanggotaan FIFA.
Sumber: Al Jazeera
