Dari ruang-ruang rahasia, sebuah rencana sistematis sedang bergulir. Ambisi memangkas wilayah Gaza hingga tersisa sepertiga, mengendalikan populasi lewat teknologi biometrik, hingga opsi membuang pengungsi ke tanduk Afrika. Ini bukan sekadar perang, melainkan cetak biru sebuah pengosongan.
GAZA CITY — Blokade, bom, dan kelaparan yang mendera Jalur Gaza belakangan ini tampaknya bukan sekadar imbas dari letusan konflik yang tak kunjung padam. Di balik dinding ruang rapat Kabinet Keamanan Israel, sebuah rancangan besar sedang digodok. Intinya: menciutkan ruang hidup warga Palestina secara drastis, lalu mengusir sisanya sejauh mungkin.
Isyarat itu terbaca terang dari pernyataan anggota Dewan Keamanan Israel, Avi Dichter, serta sejumlah laporan lapangan yang berhasil dihimpun. Skenario yang tengah berjalan adalah menguasai 70 persen wilayah Gaza dan menyulap sisa 30 persen lahan menjadi semacam sel penjara raksasa yang sesak. Di atas kertas, rencana ini berjalan beriringan dengan taktik “rekayasa kelaparan” untuk merontokkan daya tahan sosial masyarakat Gaza hingga ke akar-akarnya.
Proyek “Zona Kuning” dan Kontrol Biometrik
Adel Shadid, seorang analis kawakan urusan Israel, menilai manuver Dichter ini adalah kelanjutan dari obsesi lama yang sempat diumbarnya tak lama setelah peristiwa 7 Oktober 2023. “Ini adalah upaya menciptakan ‘Nakba Baru’,” ujar Shadid dalam program Ma Wara al-Khabar. “Sebuah desain untuk membuat orang Palestina melupakan tragedi pengusiran tahun 1948, dengan cara mengosongkan Jalur Gaza sama sekali.”
Secara teknis, militer Israel memperluas apa yang mereka sebut sebagai “Zona Kuning”. Di bawah kendali ini, Israel bakal mencaplok 70 persen wilayah perimeter Gaza. Akibatnya, sekitar dua juta jiwa warga Palestina dipaksa berjejal di sepertiga wilayah yang tersisa. Di petak sempit inilah mereka dikurung, menjadikannya target yang empuk jika sewaktu-waktu mesin perang Israel kembali melakukan pemboman.
Menariknya, di wilayah 70 persen yang dikuasai Israel itu, tidak ada rencana sama sekali untuk membangun pemukiman kembali bagi warga Palestina. Shadid mengungkapkan bahwa Israel justru menyiapkan sistem pemindaian biometrik—melalui sidik jari dan retina mata. Tujuannya murni intelijen: mempermudah pelacakan, perburuan, dan operasi pembunuhan tertarget terhadap siapa saja yang dianggap ancaman.
Skenario Somaliland: Informasi yang beredar di lingkaran intelijen bahkan menyebutkan rencana ekstrem: memindahkan penduduk Gaza melalui jalur laut atau udara menuju kamp-kamp pengungsian di wilayah gurun. Salah satu opsi konkret yang dijajaki adalah menyewa lahan di Somaliland, wilayah sempalen Somalia yang berstatus otonom. Status “sementara” kamp ini dikhawatirkan bakal berubah menjadi abadi, sementara milisi lokal di sana dipersenjatai dengan pesawat nirawak (drone) untuk menjaga kestabilan yang semu di tengah kekacauan.
Hubungan Israel dengan Somaliland sendiri bukan fiksi. Pada Desember 2025, Israel secara resmi mengakui wilayah separatis yang memisahkan diri dari Somalia sejak 1991 tersebut. Tak lama kemudian, pada April 2026, Israel menunjuk Michael Lotem sebagai duta besar non-residen pertama untuk Somaliland, yang disusul dengan penyerahan surat kepercayaan oleh Muhammad Haji selaku duta besar Somaliland kepada Presiden Israel Isaac Herzog di Yerusalem.
Frustrasi Washington dan Tudingan Berbalas
Di sisi lain, sekutu utama Israel, Amerika Serikat, mulai menunjukkan tanda-tanda kegerahan. Kenneth Katzman, pakar studi strategis dan keamanan internasional, menyebut pemerintahan Donald Trump di Washington didera frustrasi berat. Penyebabnya: draf perdamaian detail yang disusun oleh “Dewan Perdamaian” bentukan mereka di bawah kendali Nikolay Mladenov membentur dinding tebal.
Katzman menuding Hamas sebagai biang keladi mandeknya proyek ini. Keengganan Hamas meletakkan senjata membuat komite administratif bentukan Mesir gagal masuk untuk mengelola Gaza. Walhasil, pasukan internasional tidak bisa digelar karena Otoritas Palestina sendiri enggan mengirim pasukannya lantaran cemas akan bentrok langsung dengan milisi Hamas.
“Rencana membangun kota dan pemukiman aman baru di wilayah 70 persen yang dikuasai Israel itu macet total karena Hamas tidak kooperatif dan melarang warga pindah ke sana,” kata Katzman. Menurutnya, Washington dan Tel Aviv kini berada pada satu gelombang: menghabisi sisa-sisa kekuatan bersenjata Hamas demi stabilitas.
Rekayasa Kelaparan dan Dewan Perang
Namun, narasi dari dalam Gaza berbunyi sebaliknya. Wisam Afifa, seorang analis politik yang mengamati situasi langsung dari lapangan, menyebut argumen AS dan Israel hanya memutarbalikkan fakta. Menurut Afifa, garis demarkasi “Zona Kuning” terus bergeser tanpa alasan yang jelas selain perluasan okupasi.
“Israel yang sebetulnya menolak masuknya komite teknokrat dan komite administrasi,” cetus Afifa. Ia menambahkan, Mladenov dan timnya selama ini hanya menerima gaji besar tanpa pernah mengalirkan dana miliaran dolar yang dijanjikan ke kas Jalur Gaza. Padahal, Hamas disebutnya sudah mendesak agar pengelolaan keamanan, pelayanan publik, dan urusan kemanusiaan segera diserahkan dalam satu paket utuh.
Bagi Afifa, tuntutan agar perlawanan melucuti senjata adalah bentuk lompatan sepihak yang mengabaikan 19 poin krusial lain dalam dokumen proposal Trump yang berisi 20 pasal. “Dewan Perdamaian ini sudah berubah fungsi menjadi ‘Dewan Perang’. Mereka memberi stempel legalitas bagi rencana Benjamin Netanyahu dan Avi Dichter untuk membangun kembali pemukiman ilegal Yahudi,” ujarnya.
Pada akhirnya, apa yang terjadi di Gaza hari ini, mulai dari pasokan roti yang ditakar lewat tetes air hingga blokade total terhadap jurnalis internasional yang dilarang masuk kecuali menumpang tank Israel, adalah bagian dari strategi besar.
“Ini adalah rekayasa krisis kemanusiaan berbasis rasa lapar,” punggung Afifa. Sebuah taktik purba yang modern: membuat perut warga Palestina tetap kosong, agar fokus mereka terkuras hanya untuk menyambung hidup esok hari, bukan untuk melawan.
