Bagi Palestina, penghapusan identitas tak dimulai dari jatuhnya bom, dan tak selesai dengan pengungsian massal. Ia dimulai saat nama mereka digugat, sejarah mereka dipretensi, dan arsip keluarga mereka dibakar. Ini adalah kisah tentang perlawanan merebut kembali hak atas narasi.
LONDON – Ketika Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dengan lantang berteriak di sebuah podium di Paris bahwa “tidak ada yang namanya bangsa Palestina,” ia tidak sedang keseleo lidah. Kalimat itu adalah kristalisasi dari sebuah metodologi politik yang mengerikan, setelah tanah dirampas, ingatan pemiliknya harus dibasmi.
Identitas Palestina kini terkepung di tiga front sekaligus: arsip yang coba dimusnahkan, hukum yang coba dibungkam, dan bahasa yang coba dikerdilkan.
Arsip sebagai Benteng Terakhir Eksistensi
Harian The Guardian baru saja menyibak operasi rahasia selama sepuluh bulan yang terdengar seperti plot film spionase. Misinya: menyelamatkan jutaan dokumen milik UNRWA (Badan Pengungsi PBB untuk Palestina). Ini bukan sekadar kertas birokrasi, melainkan “akta kelahiran” sebuah bangsa.
Di dalamnya tersimpan kartu registrasi asli pengungsi, sertifikat lahir, nikah, hingga dokumen kepemilikan tanah dari desa-desa yang disapu bersih pada Nakba 1948. Seorang pejabat UNRWA menyebut kehancuran arsip ini akan menjadi “katastropik”. Tanpa dokumen ini, klaim bahwa orang Palestina pernah hidup di tanah itu sebelum terusir akan lenyap begitu saja.
Operasi Penyelamatan: Dokumen-dokumen ini diselundupkan keluar dari Kota Gaza di bawah hujan peluru, dibawa ke Rafah, lalu diseberangkan secara bertahap ke Mesir dan Yordania. Saat ini, di Amman, 30 juta dokumen tersebut sedang dipindai secara digital agar setiap pengungsi bisa melacak silsilah keluarga mereka. Sebuah ingatan yang dipindahkan agar tak terhapus, meski tetap tertambat pada tanah yang ditinggalkan.
Hukum: Dari Memori ke Meja Hijau
Pertempuran ingatan ini kini merembet ke ruang sidang. Seorang hakim federal Amerika Serikat baru-baru ini menangguhkan sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump terhadap Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina.
Albanese disasar karena vokal mengkritik serangan Israel di Gaza dan mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengusut kejahatan perang. Hakim menilai sanksi tersebut (yang melarang Albanese masuk ke AS dan mengakses sistem perbankan) adalah upaya menghukum kebebasan berpendapat.
Kasus ini menunjukkan dimensi yang lebih dalam: upaya sistematis untuk mencegah narasi sejarah berubah menjadi akuntabilitas hukum. Jika arsip membuktikan akar dari pengusiran, maka hukum adalah instrumen untuk bertanya: siapa yang bertanggung jawab?
Ladang Ranjau di Ruang Publik Barat
Front ketiga berada di ruang publik Barat, di mana setiap kata tentang Palestina harus melewati sensor ketat. Laporan i Paper Inggris menyoroti masuknya Pangeran Harry ke dalam pusaran diskusi tentang Gaza dan antisemitisme.
Harry menegaskan bahaya meningkatnya kebencian terhadap kaum Yahudi di Inggris, namun ia juga menggarisbawahi legitimasi memprotes tindakan sebuah negara. Menariknya, ia bicara tentang “negara” tanpa menyebut nama Israel secara eksplisit.
Ketidakhadiran nama “Israel” dalam retorika Harry bukan sekadar pilihan diksi, melainkan cerminan betapa sesaknya ruang debat di Inggris. Mengkritik kebijakan Israel memerlukan mukadimah panjang dan disiplin bahasa yang luar biasa agar tidak dicap sebagai kebencian etnis. Palestina, dalam narasi ini, sering kali harus menjadi “cerita tanpa akar” agar bisa diterima di telinga Barat.
Penghapusan Bukan Hanya Lewat Bom
Benang merah dari ketiga laporan ini adalah satu: orang Palestina terus-menerus diminta membuktikan hal yang seharusnya sudah gamblang. Mereka harus membuktikan bahwa mereka pernah ada, bahwa pengusiran mereka nyata, dan bahwa mengkritik penjajah mereka bukanlah bentuk kebencian terhadap agama tertentu.
Penghapusan identitas ini bekerja secara berlapis. Ia mengancam secara fisik saat gedung arsip dibom, menekan secara hukum saat penuntut keadilan disanksi, dan membelenggu secara diskursus saat bahasa pembelaan dibatasi.
Pada akhirnya, perang ini bukan lagi sekadar soal siapa yang memegang kendali atas tanah, tapi siapa yang berhak menuliskan bab terakhir dalam buku sejarah. Dan bagi Palestina, mengingat adalah cara paling murni untuk melawan.
Sumber: The Guardian, iPaper
