Gencatan senjata di Jalur Gaza yang secara teoritis masih berlaku kini berada di titik nadir. Kabar terbaru dari Channel 14 menyebutkan bahwa militer Israel (IDF) tengah bersiap untuk kembali menggulirkan operasi tempur intensif di Gaza pada awal bulan depan.
Alasan yang dilempar ke publik cukup klise: penolakan Hamas untuk melucuti senjata dan membubarkan kemampuan militernya. Namun, di balik kalkulasi militer itu, nada aneksasi terdengar makin kencang dari sayap kanan ekstrem pemerintahan Israel.
Nafsu Pendudukan dan Pemukiman Baru
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich kembali memanaskan suasana. Di tengah acara peresmian kembali pemukiman Sanur di utara Tepi Barat, wilayah yang sebenarnya sudah dikosongkan sejak 2005—Smotrich mendesak Netanyahu untuk segera memerintahkan pendudukan penuh atas Jalur Gaza.
“Saya menyerukan Perdana Menteri untuk memerintahkan tentara segera bersiap melakukan pendudukan penuh di Jalur Gaza, memaksakan kontrol Israel, dan membangun pemukiman di sana,” ujar Smotrich, Minggu kemarin.
Pernyataan ini bukan sekadar gertakan politik biasa. Kehadiran Menteri Pertahanan Israel Katz dalam acara tersebut seolah memberi sinyal bahwa agenda sayap kanan untuk “kembali ke Gaza” bukan lagi isu pinggiran, melainkan sedang diupayakan masuk ke meja kebijakan strategis.
Kontradiksi dengan “Rencana Trump”
Manuver Israel ini menjadi ironi di tengah upaya internasional. Secara formal, ada kesepakatan gencatan senjata yang dipicu oleh inisiatif Presiden AS Donald Trump sejak Oktober tahun lalu. Bahkan, pada Januari 2026, Trump telah mengumumkan dimulainya Tahap Kedua dari peta jalan damai yang diadopsi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803.
Namun, di lapangan, istilah “gencatan senjata” terasa seperti hiasan belaka. Hamas lewat pertemuannya dengan para mediator di Kairo menuntut Israel untuk patuh pada poin-poin Tahap Pertama sebelum melangkah ke dialog Tahap Kedua. Mereka bersikeras bahwa penarikan penuh pasukan Israel dan dimulainya rekonstruksi adalah harga mati yang belum dipenuhi Tel Aviv.
Gencatan Senjata yang Berdarah
Data menunjukkan bahwa gencatan senjata Gaza sangat rapuh. Kantor Media Pemerintah di Gaza mencatat setidaknya ada 2.400 pelanggaran yang dilakukan Israel dalam kurun waktu enam bulan terakhir sejak kesepakatan diteken pada 10 Oktober 2025.
Pelanggaran ini bukan cuma soal adu mulut di meja diplomasi, tapi nyata di lapangan:
- Korban Jiwa: 775 warga Palestina syahid dan 2.171 luka-luka akibat serangan sporadis selama masa “damai”.
- Krisis Kemanusiaan: Penahanan bantuan medis, makanan, dan bahan bangunan yang masuk tidak sesuai dengan kuota yang disepakati.
Kondisi Gaza hari ini adalah sisa-sisa kehancuran dari perang dua tahun terakhir (sejak Oktober 2023) yang telah merenggut lebih dari 72.000 nyawa dan menghancurkan 90% infrastruktur wilayah tersebut. Jika rencana “kembali berperang” pada bulan depan benar-benar dieksekusi, Gaza tidak lagi sekadar menghadapi krisis kemanusiaan, melainkan potensi penghapusan total wilayah tersebut dari peta kedaulatan Palestina melalui skema pendudukan permanen yang diinginkan Smotrich.
(Sumber: Al Jazeera, Channel 14 Israel, Kantor Berita Palestina
