Tiga perwakilan masyarakat sipil Indonesia bertolak ke Brussel, Belgia, untuk menghadiri Global Sumud Parliamentary Congress yang bertujuan mendesak pembukaan blokade kemanusiaan di Gaza.
Delegasi tersebut terdiri atas General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, serta akademisi sekaligus pakar hukum tata negara Feri Amsari.
Ketiganya berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Ahad (19/4/2026), dan dijadwalkan mengikuti forum yang berlangsung di Brussel pada 22 April 2026.
Arif Rahmadi Haryono mengatakan Keberangkatan ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan internasional yang menggabungkan jalur bantuan kemanusiaan dan tekanan politik global terhadap Israel.
Di forum tersebut, delegasi Indonesia akan menyusun pernyataan bersama dan policy brief guna mendorong para kepala negara meningkatkan tekanan politik agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dibuka.
Menurut Arif, forum ini juga akan dihadiri sejumlah tokoh internasional, termasuk Pelapor Khusus PBB untuk Palestina dan anggota parlemen Eropa, sehingga menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam isu Palestina, baik dari sisi kemanusiaan maupun politik.
“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menekan atau memberikan pesan kepada seluruh dunia atas blokade kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza dan Palestina secara keseluruhan,” ujar Arif dalam konferensi pers di Terminal 3 Soekarno-Hatta.
Dalam kesempatan yang sama, Feri Amsari yang juga menjadi perwakilan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menambahkan bahwa hasil yang diharapkan dari kongres tersebut adalah meningkatnya tekanan politik global terhadap Israel agar membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi semua bangsa.
Feri juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan Perdana Menteri Israel dan sejumlah pejabat militer ke Kejaksaan Agung menggunakan prinsip yurisdiksi universal dalam KUHP baru. Langkah serupa diharapkan dapat diadopsi negara lain guna memperkuat tekanan internasional.
“Kami akan menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dengan konstitusinya sebagai negara yang menyerukan pada perdamaian dunia yang abadi, anti terhadap penjajahan, dan menegakkan prinsip kemanusiaan dan keadilan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sudarnoto menilai forum di Brussel menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil global untuk terus menggalang dukungan bagi Palestina di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
“Indonesia tidak akan pernah berhenti. Perjuangan untuk membela Palestina itu tidak boleh berhenti sampai dia merdeka,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendorong pemerintah agar lebih aktif mengambil langkah konkret, termasuk memanfaatkan instrumen hukum nasional untuk menindak pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
“Jadi banyak PR sebetulnya dari apa yang harus dihadapi pemerintah, tapi saya berkeyakinan pemerintah enggak bisa melakukan sendiri. Harus bergandengan tangan dengan kekuatan-kekuatan publik,” jelasnya.
Global Sumud Parliamentary Congress digelar bertepatan dengan pelayaran kembali armada Global Sumud Flotilla menuju Gaza, yang disebut sebagai misi laut sipil terbesar dalam sejarah solidaritas untuk Palestina, melibatkan ribuan peserta dan lebih dari 70 kapal.
Salah satu keluaran utama forum ini adalah “Deklarasi Brussel” yang menekankan pembentukan koridor kemanusiaan maritim berbasis verifikasi PBB.
Deklarasi tersebut juga menegaskan hak rakyat Palestina untuk mengakses wilayahnya sendiri, menentukan masa depan secara mandiri, serta menolak impunitas bagi pelaku pelanggaran hukum internasional.
Selain tiga delegasi yang berangkat hari ini, ada pula tiga delegasi GPCI lainnya yakni pegiat HAM dan isu pro-Palestina Wanda Hamidah, Guru Besar Fakultas Hukum UI Heru Susetyo, serta peneliti dan pegiat HAM Gustika Jusuf Hatta.
