Penasihat media Kepala Biro Politik Hamas, Taher Al-Nunu, menilai pembukaan “uji coba” Penyeberangan Rafah sebagai langkah yang memang diperlukan, namun sarat pembatasan dan jauh dari memadai. Menurutnya, berbagai persyaratan yang ditetapkan Israel bertujuan menyulitkan kehidupan warga Palestina dan membatasi mobilitas mereka, sebagai bagian dari kebijakan hukuman kolektif serta upaya sistematis menuju penghancuran dan pengosongan Palestina.
Dalam wawancaranya dengan program Al-Masa’iya di Al Jazeera Mubasher, Al-Nunu menegaskan bahwa pergerakan warga Palestina masuk dan keluar Gaza merupakan kebutuhan kemanusiaan mendasar. Ia menyebut Israel sejatinya tidak pernah berniat membuka Rafah, sehingga pembukaan dengan kuota sangat terbatas pun terjadi karena tekanan dan harus dijadikan pijakan untuk memperluas akses, meningkatkan jumlah pelintas, serta menghapus pembatasan hingga penyeberangan kembali berfungsi normal seperti sebelumnya.
Al-Nunu memperingatkan upaya Israel menjadikan Rafah sebagai “gerbang kendali” atas rakyat Palestina. Ia menyebut tujuan awal Israel adalah menutup total Gaza dan mengubahnya menjadi “penjara besar” melalui penghancuran sistematis kehidupan, sebagai pendahuluan menuju pengusiran massal. Namun, ia menekankan bahwa pembukaan Rafah dalam format saat ini merupakan hasil keteguhan rakyat Palestina dan kerja para mediator, sehingga harus dimanfaatkan untuk mengubah syarat-syarat yang timpang.
Ia juga menegaskan Hamas dan faksi-faksi Palestina saat ini tidak memiliki kendali administratif maupun keamanan atas Rafah. Menurutnya, Hamas mendorong percepatan pengambilalihan tugas oleh komite administratif (komite teknokrat) sebagai satu-satunya otoritas pengelola urusan publik di Gaza, guna menutup dalih Israel sekaligus menghadirkan model tata kelola yang melayani kepentingan rakyat dan mengurangi penderitaan mereka.
Al-Nunu menjelaskan, skema operasional Rafah saat ini sepenuhnya berbeda dari pengaturan 2005. Dengan Israel masih menguasai bagian-bagian Rafah dan mengendalikan mekanisme keluar-masuk melalui pos serta prosedur berlapis, pembatasan itu tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga inti hak warga Palestina untuk bepergian dan bergerak.
Terkait kuota keberangkatan, Al-Nunu menyebut izin keluarnya sekitar 150 pasien per hari membuat Rafah “seolah masih tertutup”. Ia merinci, di Gaza terdapat sekitar 15 ribu korban luka yang membutuhkan perawatan di luar negeri, puluhan ribu kasus kemanusiaan lainnya, serta 15–20 ribu warga Palestina yang berada di Mesir dan ingin segera kembali ke Gaza. “Angka-angka ini tidak masuk akal dan tidak bisa diterima,” tegasnya, seraya mendesak peningkatan kuota secara mendesak.
Tahap Kedua Kesepakatan
Menanggapi seruan internasional untuk menahan diri pasca serangan Israel yang menewaskan puluhan warga sipil, Al-Nunu menegaskan bahwa perlawanan tidak melakukan operasi apa pun terhadap Israel. Ia menyebut penargetan warga sipil, kantor polisi, dan tenda pengungsian sebagai kejahatan perang yang harus disebut apa adanya, serta mendesak komunitas internasional memberi tekanan nyata kepada Israel, bukan sekadar menyatakan keprihatinan.
Ia juga memastikan tidak ada veto dari Hamas untuk bertemu utusan internasional, termasuk Nikolay Mladenov. Hamas, kata Al-Nunu, siap bekerja sama untuk mengatasi hambatan, menyukseskan kerja komite administratif, dan mempermudah jalur politik serta kemanusiaan ke depan.
Soal tahap kedua kesepakatan, Al-Nunu menyatakan rencana tersebut tidak dibagi secara resmi ke dalam fase-fase, meski pelaksanaannya berlangsung bertahap. Pembukaan Rafah dinilainya terlambat namun penting. Ia menegaskan seluruh isu—mulai dari penarikan penuh pasukan Israel, rekonstruksi, pendirian negara Palestina, hingga hak menentukan nasib sendiri—harus dibahas sebagai satu paket, seraya menolak upaya Israel mengaitkan rekonstruksi atau penarikan dengan pelucutan senjata perlawanan.
Al-Nunu menambahkan bahwa Israel terus melanggar kesepakatan setiap hari. Sejak kesepakatan berlaku, pelanggaran disebut telah melampaui 1.400 kali, rata-rata 13 pelanggaran per hari, mencakup pembunuhan, penghancuran, dan pengeboman. Menurutnya, pelanggaran ini bertujuan membeli waktu dan meningkatkan tekanan terhadap rakyat Palestina.
Ia menutup pernyataannya dengan menyebut langkah berikutnya pascapembukaan Rafah adalah pengambilalihan penuh tugas oleh komite administratif, peningkatan kemudahan, izin masuk alat berat dan karavan, serta dimulainya perbaikan rumah-rumah yang rusak, menuju pemulihan bertahap dan kembalinya kehidupan normal minimum di Gaza.
Akses Bantuan
Rafah merupakan satu-satunya pintu Gaza ke dunia luar. Kesepakatan gencatan senjata mengamanatkan pembukaannya sebagai penanda dimulainya fase baru. Namun, menurut sumber Israel, pergerakan keluar-masuk dilakukan melalui koordinasi dengan Mesir, memerlukan persetujuan keamanan Israel, dan berada di bawah pengawasan misi Eropa, tanpa izin masuk barang atau bantuan pada tahap awal.
Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 20 ribu pasien (termasuk sekitar 6 ribu anak) terhalang bepergian untuk berobat. Dengan kuota harian yang diusulkan, evakuasi medis diperkirakan memakan waktu lebih dari setahun. Selain itu, lebih dari 80 ribu warga Palestina ingin kembali ke Gaza.
Skema pembukaan Rafah saat ini pun memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan kemudahan kemanusiaan dan kemungkinan percepatan masuknya bantuan medis serta barang kebutuhan, bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang hidup di bawah blokade berkepanjangan.
Sumber: Al Jazeera
