Gaza — Israel dilaporkan menyiapkan rencana pembangunan kamp besar bagi warga Palestina di Rafah, selatan Jalur Gaza. Kamp tersebut disebut akan dilengkapi teknologi pengawasan ketat, termasuk sistem pengenalan wajah di pintu masuk.
Informasi itu disampaikan oleh jenderal Israel purnawirawan Amir Avivi. Dalam keterangannya kepada Reuters, Avivi (yang kini menjadi penasihat militer) mengatakan Israel telah menyiapkan lahan di Rafah untuk menampung warga Palestina dalam jumlah besar.
Menurut Avivi, kamp akan dibangun di wilayah yang sebelumnya menjadi lokasi jaringan terowongan dan telah dihancurkan. Seluruh aktivitas keluar-masuk kamp disebut akan berada di bawah pengawasan langsung Israel.
Ia menambahkan, kamp tersebut dirancang untuk menampung warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza menuju Mesir, sekaligus mereka yang memilih tetap berada di dalam wilayah Gaza.
Avivi mengklaim area tersebut hampir tidak lagi dihuni penduduk sejak sepenuhnya dikuasai militer Israel pasca-gencatan senjata terakhir. Kamp itu diperkirakan mampu menampung ratusan ribu orang, dengan prosedur keamanan ketat termasuk verifikasi identitas menggunakan teknologi pengenalan wajah.
Sejumlah laporan menyebutkan Israel menginginkan jumlah warga Palestina yang keluar Gaza lebih besar dibandingkan mereka yang diizinkan kembali ke wilayah tersebut.
Meski Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sempat menyebut rencana pembangunan kamp serupa pada Juli lalu, hingga kini pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait proyek tersebut.
Di sisi lain, Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabteh, menilai rencana itu sebagai “kedok untuk pemindahan paksa” warga Palestina.
Rencana Pembukaan Perbatasan Rafah
Dalam perkembangan terkait, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel telah menyetujui pembukaan Perbatasan Rafah untuk perlintasan individu. Persetujuan itu disebut sebagai bagian dari penerimaan Israel atas rencana 20 poin yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
The Jerusalem Post melaporkan, mengutip seorang pejabat Israel dan diplomat Barat, Kamis menjadi waktu paling awal yang diperkirakan untuk pembukaan kembali Perbatasan Rafah. Namun, pelaksanaannya masih berpotensi ditunda hingga awal pekan depan.
Menurut laporan tersebut, perbatasan akan dikelola oleh petugas Palestina yang tidak berafiliasi dengan Otoritas Palestina, dengan pendampingan pengamat dari misi Uni Eropa.
Pengaturan yang disiapkan menyebutkan bahwa perbatasan hanya akan dibuka untuk warga sipil. Pemeriksaan keamanan Israel akan tetap diberlakukan, termasuk titik pemeriksaan tambahan beberapa meter dari gerbang utama, serta pemeriksaan lanjutan oleh badan intelijen Israel, Shin Bet, terhadap warga yang keluar dari Gaza.
Pembukaan kembali Perbatasan Rafah merupakan bagian dari kewajiban tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza. Seharusnya, aktivitas perjalanan sudah dimulai sejak perjanjian ditandatangani pada 10 Oktober lalu. Namun Israel menunda pembukaan dan mengaitkannya dengan pengembalian seluruh jenazah tahanan Israel di Gaza.
Pada Senin lalu, militer Israel mengumumkan telah menemukan jenazah terakhir tahanannya di Gaza. Netanyahu menyebut peristiwa itu sebagai “pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.” Sementara Hamas menilai langkah tersebut sebagai penutupan total jalur pertukaran tahanan dan jenazah.
Sumber: Reuters dan The Jerusalem Post
