Hamas menegaskan bahwa akar konflik Palestina bukanlah senjata perlawanan, melainkan keberadaan okupasi Israel. Taher Al-Nunu, penasihat kepala biro politik Hamas, menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mendesak Hamas menyerahkan senjatanya. Ia menegaskan: “Rakyat Palestina hidup di bawah pendudukan, dan menurut hukum internasional, setiap bangsa yang diduduki berhak melakukan perlawanan hingga meraih kemerdekaan.”
Al-Nunu menekankan, “Jika pendudukan berakhir, tidak ada lagi kebutuhan akan perlawanan atau senjata. Masalah sebenarnya adalah keberadaan pendudukan, bukan alat perlawanan yang digunakan.” Ia menambahkan, setiap pembicaraan tentang keamanan dan stabilitas harus mencakup pengakhiran pendudukan, hak menentukan nasib sendiri, dan pembentukan negara Palestina merdeka, yang ia sebut sebagai “kunci” stabilitas regional dan internasional.
Soal Dewan Perdamaian yang digagas AS dengan melibatkan negara Arab dan Islam seperti Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan UEA, Al-Nunu menilai keikutsertaan negara-negara ini penting, namun yang paling menentukan adalah peran nyata dewan dalam menghentikan agresi Israel, merekonstruksi Gaza, dan memastikan kehidupan layak bagi warga Palestina hingga pendudukan berakhir.
Al-Nunu menegaskan bahwa Israel justru meningkatkan agresi setiap kali ada kemajuan politik, termasuk pembentukan komite administrasi. Menurutnya, hal ini mengirim pesan bahwa Israel tidak ingin perdamaian, tetapi ingin dominasi dan kekerasan terus berlanjut.
Terkait klaim Amerika soal penolakan Hamas terhadap nyawa warga Gaza, Al-Nunu menilai hal itu merupakan bias yang berulang mendukung Israel. Ia menekankan, selama dua tahun agresi, Hamas telah memenuhi semua kewajibannya dalam kesepakatan gencatan senjata: menyerahkan semua tahanan hidup tepat waktu, menyerahkan jenazah dengan cepat, dan menahan diri dari membalas pelanggaran Israel. Sementara itu, ribuan pelanggaran tetap dilakukan Israel, yang harus ditangani oleh pihak penjamin kesepakatan.
Soal jenazah yang diklaim belum diserahkan, Al-Nunu menegaskan tidak ada klausul yang mengaitkan tahap kedua kesepakatan dengan hal itu, menyebut hambatan teknis menjadi faktor, mengingat luasnya kerusakan akibat agresi selama dua tahun.
Al-Nunu juga menyoroti kegagalan Israel memenuhi kewajiban penting lain, seperti membuka perbatasan Rafah dua arah, memasukkan peralatan berat, obat-obatan, dan material rekonstruksi. Mengenai ekspansi Israel di Gaza, ia menegaskan: satu-satunya jalan adalah Israel mundur dan warga kembali ke tanah mereka, yang menurutnya akan terjadi “cepat atau lambat.”
Ia mengutuk keras serangan Israel terhadap lembaga bantuan dan organisasi kemanusiaan, termasuk UNRWA, menyebutnya sebagai bukti “rasisme tak tertandingi” dan permusuhan terhadap siapa pun yang mendukung hak rakyat Palestina. Serangan terhadap pekerja bantuan dan jurnalis, kata Al-Nunu, adalah “tantangan bagi dunia,” sementara Israel berperilaku seolah di atas hukum internasional.
Al-Nunu menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa masyarakat internasional harus memilih antara “bahasa hutan dan kekacauan” atau menghormati hukum dan kesepakatan, dengan menekankan tanggung jawab khusus Amerika sebagai pihak penjamin kesepakatan.
Sumber: Al-Jazeera
