Khaled Abu Jarrar menghabiskan harinya mencari cara agar istrinya mendapatkan pengobatan untuk kanker hati yang baru didiagnosis. Pria 58 tahun ini, asal Beit Hanoon di Gaza utara, telah mengungsi bersama keluarganya di Kota Gaza selama satu setengah tahun terakhir. Ia tahu, istrinya perlu segera melakukan perawatan di luar negeri.
Itulah sebabnya Khaled begitu menantikan dibukanya perbatasan Rafah, yang sebelumnya menjadi jalur utama Gaza menuju dunia luar, namun ditutup rapat oleh Israel selama hampir dua tahun terakhir.
Khaled kini menaruh harap pada administrasi baru Gaza (kelompok teknokrat Palestina yang diawasi oleh apa yang disebut “dewan perdamaian” Presiden AS Donald Trump) untuk membawa perubahan.
Komite Nasional Pengelolaan Gaza (NGAC) baru saja menggelar pertemuan pertama di Kairo, Mesir, dan akan mengelola urusan sehari-hari Gaza menggantikan Hamas, sebagai bagian dari tahap kedua rencana gencatan senjata Gaza. Pemerintah AS mengumumkan tahap kedua ini dimulai pekan lalu.
Namun, Khaled skeptis. “Saya berharap ini adalah komite dengan kekuasaan nyata, bukan sekadar kata-kata di atas kertas. Kalau tidak, ini akan menjadi komite yang gagal,” katanya kepada Al Jazeera.
Kekhawatirannya masuk akal. Israel terus menyerang Gaza, menewaskan lebih dari 400 warga sejak gencatan senjata dimulai, dan menolak memberi ruang bagi kehidupan warga Gaza membaik. Salah satu langkah terbaru Israel adalah menutup organisasi kemanusiaan internasional yang menyediakan layanan medis dan bantuan pangan penting.
Kehidupan di Tengah Reruntuhan
Khaled mengikuti perkembangan NGAC dari sebuah tempat penampungan di bekas gedung Dewan Legislatif di Gaza Barat.
“Di media, mereka bicara soal penarikan dan rekonstruksi, tapi di lapangan, pengeboman terus terjadi dari utara dan selatan, dan semuanya semakin rumit,” ujarnya.
Kisah Khaled mencerminkan kondisi ribuan pengungsi Gaza yang menempati gedung-gedung pemerintah yang tersisa, atau bangunan yang sebagian masih berdiri setelah serangan Israel.
Hal ini menunjukkan tantangan besar bagi NGAC atau administrasi mana pun untuk memerintah Gaza, dan menegaskan bahwa keberhasilan komite sangat bergantung pada kemampuan mereka menembus batasan yang diberlakukan Israel.
Ahli politik Palestina, Ahed Farwana, menyoroti pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut tahap kedua gencatan senjata sebagai “simbolik”, sebagai bukti bahwa Israel tidak berniat bekerja sama.
Banyak kewajiban Israel dari tahap pertama, termasuk menghentikan serangan, menarik pasukan dari wilayah tertentu, dan membuka perbatasan Rafah, belum dipenuhi. Farwana menegaskan, “Kalau tekanan Amerika nyata, perubahan dan implementasi tahap kedua akan terjadi. Tapi menyerahkan semuanya ke Netanyahu tidak akan menghasilkan apa pun.”
Hambatan Bantuan Kemanusiaan
Israel membantah adanya pembatasan bantuan ke Gaza, namun organisasi internasional dan warga lokal menunjukkan keterlambatan izin serta prosedur inspeksi yang panjang, membatasi masuknya barang-barang vital, termasuk bahan non-pangan dan material berat untuk rekonstruksi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga bantuan terus mendesak agar perbatasan dibuka dan bantuan diperbolehkan masuk, mengingat situasi kemanusiaan Gaza tetap kritis.
Harapan di Tengah Kesulitan
Asmaa Manoun, ibu lima anak dari kamp pengungsi Jabalia, kini tinggal bersama suaminya Mohammad (yang terluka selama perang) di tangga sebuah gedung yang hancur sebagian di Gaza City. Sederhana sekali pelindung mereka: hanya selembar terpal. Ia tidak mengetahui kabar tentang NGAC atau tahap kedua gencatan senjata karena sulitnya akses komunikasi.
“Kebanyakan waktu, ponsel tidak terisi daya, internet tidak tersedia. Biasanya kami dengar kabar dari orang-orang sekitar,” ujarnya.
Mohammad menambahkan harapannya terhadap komite baru: agar bantuan masuk dan didistribusikan, serta Gaza bisa dikelola setelah dua tahun kekacauan.
“Kami mendengar banyak hal, tapi kenyataannya kami masih di tempat yang sama. Situasi Gaza sangat sulit. Kami hampir tidak mampu bertahan. Sudah berbulan-bulan tidak ada bantuan, makanan, atau tenda. Segalanya kacau, dan Israel memanfaatkan kekacauan ini, bahkan menggunakan bantuan sebagai alat hukuman,” katanya.
Sumber: Al Jazeera
