Komite Nasional Palestina untuk Pengelolaan Jalur Gaza resmi mulai bekerja setelah menggelar pertemuan perdana di Kairo, dipimpin Ketua Komite Ali Shaath. Dalam pertemuan tersebut, komite mengesahkan dan menandatangani pernyataan misi yang menjadi dasar mandat mereka dalam mengelola urusan sipil, menjaga keamanan internal, serta mengawasi stabilitas Gaza sebagai bagian dari pengaturan fase kedua penanganan Gaza.
Ali Shaath menyebut mandat komite mencakup tanggung jawab yang luas, mulai dari penegakan keamanan dalam negeri, pemulihan layanan listrik dan air, penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, hingga rekonstruksi Gaza.
Rekonstruksi ini, kata dia, tidak hanya menyasar infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan sosial masyarakat dengan tujuan menjamin stabilitas, martabat, keberlanjutan, dan keadilan, serta menjadikan perdamaian sebagai jalan untuk meraih hak-hak Palestina dan hak menentukan nasib sendiri.
Namun, pernyataan awal komite yang bernuansa seremonial dinilai belum memberikan penjelasan rinci mengenai konsep hak-hak Palestina maupun mekanisme konkret menuju penentuan nasib sendiri. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan tentang batas peran politik komite, arah strategisnya, serta kemampuannya menjalankan mandat besar di tengah situasi politik dan keamanan yang kompleks.
Guru Besar Studi Konflik Internasional di Doha Institute for Graduate Studies, Ibrahim Fraihat, menilai pernyataan komite menunjukkan keselarasan kuat dengan kerangka internasional pengelolaan Gaza. Menurutnya, rujukan utama komite bukanlah kerangka nasional Palestina secara tradisional, melainkan struktur internasional yang berpusat pada Dewan Perdamaian, yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dibentuk berdasarkan rencana AS serta resolusi Dewan Keamanan PBB.
Fraihat menjelaskan, pada tahap saat ini komite bekerja dalam visi internasional yang memprioritaskan bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan investasi, dengan meminggirkan dimensi politik dan kedaulatan Palestina. Isu-isu besar seperti penentuan nasib sendiri dan keputusan kedaulatan, kata dia, berada di tangan Dewan Perdamaian, sementara komite hanya berperan mengelola urusan lokal dan layanan dasar.
Ia juga menyoroti belum tuntasnya persoalan keamanan (terutama soal pelucutan senjata dan pembentukan pasukan stabilisasi internasional) sebagai tantangan utama. “Aspek keamanan adalah pintu masuk bagi setiap proses rekonstruksi atau investasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, analis politik asal Gaza, Ahmed Al-Tanani, memandang pernyataan komite sebagai penanda resmi dimulainya fase baru, setelah melalui dialog nasional Palestina yang panjang dengan melibatkan berbagai faksi.
Dia menegaskan, seluruh faksi Palestina, termasuk Hamas, berkepentingan menyukseskan kerja komite sebagai jalur praktis menuju fase kedua kesepakatan gencatan senjata.
Menurut Al-Tanani, komite dipandang sebagai cara untuk mematahkan dalih Israel yang selama ini mengklaim Hamas masih memerintah Gaza, sekaligus membuka jalan penyelesaian berkas-berkas kemanusiaan yang tertahan, khususnya terkait protokol kemanusiaan yang tidak dijalankan Israel pada fase pertama kesepakatan.
Ia menambahkan, gagasan pembentukan komite sejatinya telah dibahas sejak Oktober 2024, dengan Mesir turut berperan dalam merumuskan strukturnya. Namun, perbedaan sikap internal Palestina serta tekanan Israel kala itu menghambat realisasinya.
Meski kini terdapat dukungan nasional yang cukup luas, Al-Tanani mengakui masih ada kekhawatiran komite tidak berubah menjadi alat untuk melemahkan sistem politik Palestina atau mengabaikan rujukan nasional.
Dari perspektif Israel, akademisi dan pakar urusan Israel, Muhannad Mustafa, menilai pembentukan komite menandai masuknya fase kedua pengaturan Gaza dengan cara yang tidak sepenuhnya diinginkan Tel Aviv. Keterlibatan Turki dan Qatar dalam struktur eksekutif Dewan Perdamaian, serta penetapan komite nasional sebagai otoritas utama pengelola Gaza, menurutnya menciptakan realitas baru bagi Israel.
Mustafa mengatakan, Israel kini kehilangan alasan untuk menyatakan Hamas masih berkuasa di Gaza. “Alamatnya berubah. Sekarang yang dihadapi Israel adalah komite nasional dan Dewan Perdamaian,” ujarnya.
Meski hal ini mempersempit ruang manuver Israel, ia menilai Tel Aviv akan tetap menekan melalui jalur lain, seperti kendali perbatasan, penolakan menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai, serta tuntutan pelucutan senjata faksi-faksi Palestina.
Israel, lanjut Mustafa, berupaya membatasi peran komite hanya pada aspek kemanusiaan dan bantuan, sembari menolak setiap skenario yang dapat membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina atau mengurangi dominasi keamanan Israel di Gaza.
Sementara itu, dari Washington, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Thomas Warrick menyambut pertemuan perdana komite dan menyatakan kepuasan terhadap komposisinya. Namun ia menegaskan, keberhasilan komite sangat bergantung pada tersedianya pendanaan, pembentukan pasukan stabilisasi internasional, serta kemajuan dalam isu pelucutan senjata Hamas.
Warrick mengungkapkan, negara-negara donor (terutama negara Arab) masih ragu menggelontorkan dana rekonstruksi selama persoalan senjata belum terselesaikan. Ia menyebut Forum Davos mendatang berpotensi menjadi momentum penting untuk mengukur kemampuan Presiden Trump dalam menggalang dukungan pendanaan dan keamanan bagi rencana tersebut.
Sumber: Al Jazeera
Dalam laporan yang sama, terungkap pula bahwa Israel sempat menahan keberangkatan Ketua Komite Nasional di Jembatan Raja Hussein selama beberapa jam, sebelum akhirnya mengizinkan perjalanan tersebut setelah intervensi AS. Insiden ini mencerminkan tantangan nyata yang akan dihadapi komite, di tengah kritik internal di Israel terhadap persetujuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas pengaturan Gaza versi Amerika Serikat.
Para narasumber sepakat, dimulainya kerja Komite Nasional Pengelolaan Gaza merupakan langkah penting dalam fase baru penanganan Gaza. Namun, jalan ke depan masih dipenuhi tantangan besar—mulai dari pendanaan, kewenangan, persoalan keamanan, hingga perilaku Israel di lapangan—yang akan menentukan apakah komite ini mampu sekadar mengelola krisis, atau benar-benar membuka jalan menuju pemulihan Gaza yang berkelanjutan.
