Untuk pertama kalinya sejak perang di Jalur Gaza pecah, langkah Israel di Kota Rafah, Gaza selatan, tidak lagi semata bersifat militer. Sejumlah laporan media Israel pekan lalu menunjukkan pergeseran menuju tahapan awal yang mengandung dimensi pembangunan fisik dan penataan administrasi jangka panjang.
Dalam beberapa pekan terakhir, terpantau aktivitas terorganisir berupa pembersihan puing dan perataan lahan di wilayah Rafah yang berada di bawah kendali Israel. Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa pemerintah Israel berencana membangun sebuah kota yang mampu menampung sekitar 20 ribu warga Palestina.
Sementara itu, harian Israel Hayom menyebut Kementerian Keuangan Israel telah menyetujui alokasi anggaran sekitar 7 juta shekel (lebih dari 2 juta dolar AS) untuk kebutuhan pembersihan puing di Rafah.
Upaya Menciptakan Realitas Baru
Analis politik sekaligus Direktur Pusat Konsultasi dan Studi Strategis Yabous, Sulaiman Basharat, menilai langkah-langkah ini sebagai bagian dari upaya Israel meneguhkan realitas baru di Gaza. Menurutnya, pesan utama dari kebijakan ini jelas: Israel tidak berencana meninggalkan Gaza, baik melalui penarikan sementara maupun redeployment bertahap.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Net, Basharat menjelaskan bahwa percepatan penghancuran rumah secara sistematis (terutama di wilayah yang dikenal sebagai “garis kuning” serta Kota Rafah) disertai pembersihan puing dan perataan lahan, merupakan tahap awal pembangunan unit-unit hunian baru. Wilayah tersebut mencakup lebih dari separuh luas Jalur Gaza.
“Langkah ini memberi Israel dasar politik untuk mengklaim dirinya sebagai pihak yang paling mampu mengelola kawasan-kawasan tersebut,” ujar Basharat.
Ia menambahkan, penciptaan fakta di lapangan ini bertujuan menjadi penghalang bagi setiap kesepakatan politik di masa depan yang tidak menguntungkan Israel, baik dalam proses negosiasi, jalur diplomasi, maupun dalam relasinya dengan komunitas internasional.
Kekhawatiran Kembalinya Pemukiman
Basharat juga memperingatkan bahwa isu rekonstruksi dapat menjadi pintu masuk bagi pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya membuka jalan bagi kembalinya pemukiman Israel di Gaza. Ia mengingatkan pada pengalaman di Tepi Barat pada 1990-an, ketika Israel mengizinkan pembangunan permukiman Palestina dalam kerangka tata ruang tertentu yang kemudian dijadikan dasar ekspansi permukiman Israel.
“Bisa jadi skenario yang sama diterapkan di Gaza: membangun untuk warga Palestina saat ini, sambil menyiapkan fondasi bagi agenda pemukiman di masa depan,” katanya.
Hingga kini, lanjut Basharat, Israel belum menyampaikan rincian apa pun terkait proyek perumahan di Rafah—baik soal luas wilayah, kapasitas, jumlah unit, maupun karakter kota yang akan dibangun. Ia menilai kekaburan ini sebagai indikasi kesengajaan untuk menutup informasi dan melakukan manuver menyesatkan.
Menurut Basharat, Israel memandang Gaza dari perspektif strategis jangka panjang, dengan tiga pilar utama: pertama, membentuk ulang geografi Gaza agar tidak lagi dianggap sebagai ancaman; kedua, menekan jumlah penduduk seminimal mungkin melalui skema yang disebut “migrasi sukarela” dan pengikatan hunian dengan syarat keamanan ketat; ketiga, merombak struktur administrasi Palestina dengan menghilangkan dimensi politik dan menyisakan pengelolaan layanan sipil yang sangat terbatas.
Kerangka ini, kata dia, menjelaskan penolakan Israel terhadap peran Otoritas Palestina maupun Hamas dalam pemerintahan Gaza.
Jika model ini berhasil diterapkan di Rafah, Basharat memperingatkan, skenario serupa berpotensi diperluas ke wilayah lain di Gaza.
Agenda Pembagian Wilayah
Pandangan senada disampaikan analis politik Mustafa Ibrahim. Ia menilai langkah Israel di Rafah merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk membagi Jalur Gaza.
“Ide pembagian Gaza masih sangat relevan. Israel berupaya menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza sekaligus memberlakukan kendali keamanan penuh,” kata Ibrahim kepada Al Jazeera Net.
Menurutnya, proyek-proyek yang dijalankan saat ini mencerminkan niat nyata, bukan sekadar wacana teoritis. Kondisi ini juga menunjukkan tidak adanya kehendak Israel untuk memungkinkan rekonstruksi Gaza secara menyeluruh. Setiap upaya pembangunan, jika terjadi, diperkirakan hanya akan difokuskan pada wilayah yang berada di bawah kendali Israel.
Ibrahim juga menyoroti ketiadaan pembahasan serius terkait aspek mendasar rekonstruksi, seperti sumber pendanaan dan negara-negara yang akan menanggung biaya besar tersebut.
Ia memperingatkan bahwa Gaza berisiko berada dalam situasi tanpa kebijakan nasional yang jelas dan tanpa pemerintahan Palestina yang berdaulat, serta terpecah menjadi zona-zona pengaruh untuk waktu yang lama, sebuah skenario yang ia sebut “mengkhawatirkan dan menakutkan”.
Meski demikian, Ibrahim menutup dengan catatan bahwa upaya Israel memaksakan realitas militer dan administratif baru di Gaza terus berhadapan dengan keteguhan warga Palestina. Di tengah risiko besar, penduduk Gaza tetap berupaya kembali ke tanah mereka dan mempertahankannya, sebagai bentuk penegasan untuk tetap bertahan.
Sumber: Al Jazeera
