Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut pembentukan Komite Pengelola Gaza, namun menegaskan pentingnya memastikan Israel memenuhi seluruh kewajiban dalam kesepakatan gencatan senjata, terutama pembukaan penuh Perlintasan Rafah serta penyelesaian penarikan pasukan dari Jalur Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan penasihat media Ketua Biro Politik Hamas, Taher Al-Nunu, menanggapi pengumuman Amerika Serikat terkait dimulainya fase kedua kesepakatan Gaza.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Al-Nunu mengatakan Hamas mendukung penuh pembentukan Komite Pengelola Gaza yang telah dipersiapkan sejak lama. Ia menilai mulai beroperasinya komite tersebut sebagai langkah konkret untuk mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza.
Al-Nunu menegaskan Hamas akan mengerahkan seluruh upaya untuk memastikan komite dapat bekerja efektif, guna menciptakan stabilitas dan membuka jalan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Gaza.
Terkait pengumuman utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengenai dimulainya fase kedua kesepakatan, Al-Nunu menegaskan komitmen Hamas terhadap seluruh poin yang telah disepakati. Ia berharap komitmen tersebut diimbangi dengan tekanan nyata agar Israel melaksanakan kewajibannya, khususnya membuka Perlintasan Rafah dua arah, menyelesaikan penarikan pasukan pendudukan, serta menjamin kelancaran masuknya barang, bantuan kemanusiaan, dan material bangunan ke Gaza.
Israel dan perlawanan Palestina sebelumnya, pada Oktober lalu, menyetujui rencana 20 poin yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut mencakup pembentukan badan Palestina beranggotakan teknokrat yang berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian internasional, untuk mengelola Gaza dalam masa transisi.
Mengutip laporan Reuters, badan Palestina itu akan beranggotakan 14 orang dan dipimpin Ali Shat, mantan wakil menteri di Otoritas Palestina yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengembangan kawasan industri.
Tekanan agar Kesepakatan Dijalankan
Al-Nunu menjelaskan bahwa pertemuan dengan para mediator internasional terus menegaskan komitmen terhadap kelanjutan fase kedua kesepakatan. Menurutnya, hal ini menjadi langkah penting agar komite pengelola dapat menjalankan tanggung jawab penuh, mulai dari pembukaan perlintasan, penyaluran bantuan, hingga penarikan pasukan Israel, guna memulihkan ketenangan berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan pemulihan serta rekonstruksi menyeluruh.
Menanggapi kekhawatiran akan kembali terjadinya pelanggaran oleh Israel, Al-Nunu menuding Israel berupaya menghindari kewajiban melalui serangan harian, pembunuhan terarah, perluasan zona kendali, serta upaya menghambat kerja komite pengelola.
Meski demikian, ia menegaskan upaya bersama mediator terus dilakukan untuk memaksa Israel memenuhi seluruh kewajiban, termasuk yang telah disepakati dalam rencana Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, meski upaya pengingkaran terus berlangsung, tekanan internasional untuk menegakkan kesepakatan juga tidak berhenti.
Ke depan, Hamas menyatakan akan melanjutkan koordinasi intensif dengan mediator, komunitas internasional, dan pihak-pihak regional untuk mewujudkan ketenangan, memulihkan kehidupan warga Gaza, memperkuat persatuan nasional Palestina, serta mendorong kerja nasional bersama. Al-Nunu berharap dukungan internasional terhadap keamanan, stabilitas, pemulihan, dan rekonstruksi Gaza dapat segera terwujud secara nyata.
Sebelumnya, pada Rabu, utusan AS Steve Witkoff secara resmi mengumumkan dimulainya fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza. Fase ini mencakup pembentukan pemerintahan transisi Palestina berbasis teknokrat di Gaza, yang berjalan seiring dengan proses pelucutan senjata total serta peluncuran proyek rekonstruksi berskala besar.
Witkoff menegaskan Washington menuntut Hamas mematuhi seluruh kewajibannya, termasuk penyerahan segera jenazah tawanan Israel terakhir. Ia memperingatkan bahwa setiap pelanggaran akan dihadapi dengan konsekuensi serius.
Perang genosida Israel di Jalur Gaza yang berlangsung selama dua tahun telah menyebabkan lebih dari 71 ribu warga Palestina syahid dan sekitar 171 ribu lainnya terluka, mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut juga menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di wilayah tersebut.
Sumber: Al Jazeera
