Spirit of Aqsa, Palestina – Republik Mesir mengecam keras rencana Israel membangun 780 unit hunian baru di Tepi Barat terjajah. Negara tersebut menganggap rencana itu sebagai pelanggaran baru terhadap resolusi PBB.
Juru bicara kementerian luar negeri Mesir, dubes Ahmad Hafidz, menegaskan penolakan negaranya terhadap kelanjutan proyek permukiman Israel di wilayah Palestina terjajah, termasuk di kota Al-Quds timur, dan sangat penting untuk segera dihentikan secara keseluruhan.
Dubes memaparkan kekhawatiran Mesir terhadap aktifitas permukiman Israel ini, yang akan menghambat realisasi solusi dua negara berdampingan, di samping menyulitkan upaya perdamaian lewat perundingan antara pihak Palestina dan Israel.
Dalam konteks terkait, juru bicara resmi Uni Eropa Petter Stano mengatakan, keputusan Israel terakhir untuk terus melanjutkan dan menyetujui pembangunan sekitar 800 unit hunian pemukiman baru yahudi di Tepi Barat bertentangan dengan undang-undang internasional dan menghabisi peluang solusi dua negara.
Uni Eropa menegaskan dalam keterangannya kemarin bahwa kementerian pemerintah penjajah Israel harus membatalkan pembangunan tersebut untuk komplek permukiman baru yang disebut dengan Javad Matos. Uni Eropa sebelumnya telah meminta kepada Israel berkali-kali agar mengakhiri semua tindakan kekerasan perluasan permukiman dan membekukan kompleks pemukiman Yahudi yang dibangun sejak Maret 2001.
Uni Eropa mengatakan sikap Uni Eropa masih tegas bahwa permukiman Yahudi tidak konstitusional dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Uni Eropa kembali mempertegas agar kepada kedua pihak menghindari langkah-langkah sepihak yang bisa membatalkan dan bisa menghancurkan peluang solusi dua negara.
Juru bicara resmi Uni Eropa meminta kepada pemerintah Israel agar meralat keputusannya terkait dengan permukiman Yahudi dan menunjukkan itikad baik antara kedua pihak dan memulai perundingan Israel Palestina secara serius.
