Israel mengambil langkah strategis baru dalam menegaskan kendali atas Al-Quds. Kementerian Keamanan Israel dan pemerintahan kota yang diduduki menandatangani kesepakatan yang bertujuan mengubah struktur keamanan dan institusional kota, menjadikan Al-Quds bukan sekadar ibu kota politik, melainkan pusat gravitasi keamanan dan militer permanen.
Kesepakatan ini mencakup pembangunan markas sistem keamanan di pintu masuk kota, pusat penelitian dan pengembangan militer, proyek perumahan untuk tentara aktif, museum militer, kantor rekrutmen, serta relokasi akademi militer yang akan menampung ratusan perwira dan pejabat tinggi.
Para analis menilai ini sebagai reposisi militer-institusional terbesar di Al-Quds dalam beberapa dekade, secara praktis mengubah kota menjadi basis strategis operasi sistem keamanan Israel.
Menteri Keamanan Israel, Yisrael Katz, menegaskan kesepakatan ini sebagai “jawaban nyata terhadap mereka yang menuntut pembagian atau konsesi sepihak” atas kota, sementara kepala pemerintahan kota Moshe Leon menekankan peningkatan posisi Al-Quds dalam prioritas keamanan nasional Israel.
Langkah ini diterima luas oleh media Israel, yang menyebutnya “revolusi keamanan” dan “transformasi strategis antara kementerian keamanan dan kota Al-Quds.”
Fakhri Abu Diab, pakar isu Al-Quds, menekankan bahwa kesepakatan ini menegaskan tujuan Israel untuk memindahkan pusat keamanan dan institusi ke kota yang diduduki, menjadikannya pusat keamanan strategis yang sulit ditarik kembali.
Penempatan intensif institusi militer ini, kata Abu Diab, tidak hanya menutup ruang negosiasi masa depan terkait status Al-Quds, tetapi juga akan memperketat kontrol dan pengawasan terhadap warga Palestina, dibenarkan atas nama keamanan.
Pesan politiknya jelas: bagi Israel, Al-Quds bukan subjek perundingan, melainkan basis strategis yang diperkuat secara militer dan institusional untuk menjaga status quo dan menyingkirkan setiap peluang solusi politik.
Sumber: Palinfo
