Sejumlah faksi dan kekuatan politik Palestina menegaskan penolakan mereka terhadap setiap bentuk “perwalian” asing, kehadiran militer internasional, atau pendirian pangkalan asing di Gaza. Mereka menyebut langkah semacam itu sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan nasional Palestina.
Dalam pernyataan yang dirilis Minggu malam, kelompok-kelompok tersebut mengkritik rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan dijadwalkan dibawa ke pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Senin. Menurut mereka, rancangan tersebut berbahaya karena membuka jalan bagi dominasi eksternal atas keputusan politik Palestina.
Faksi-faksi itu menilai rancangan resolusi tersebut akan mengalihkan seluruh urusan pemerintahan dan rekonstruksi Gaza ke sebuah otoritas internasional yang berdiri di atas kedaulatan nasional, sehingga merampas hak rakyat Palestina untuk mengatur wilayahnya sendiri. Usulan pembentukan pasukan internasional di Gaza, kata mereka, merupakan upaya untuk memaksakan bentuk baru perwalian global yang berpihak dan jauh dari kebutuhan rakyat.
Mereka menegaskan bahwa setiap upaya kemanusiaan harus tetap berada di bawah institusi Palestina yang berwenang, dengan pengawasan PBB, bukan diambil alih oleh badan asing yang bisa mengaburkan mandat kemanusiaan itu sendiri.
Pernyataan tersebut juga menolak secara tegas setiap ketentuan yang berkaitan dengan pelucutan senjata Gaza atau pembatasan hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan. Mereka menekankan, isu terkait senjata hanya dapat dibahas dalam kerangka nasional Palestina, dan harus terkait dengan proses politik yang menjamin berakhirnya pendudukan.
Di sisi lain, faksi-faksi Palestina menuntut adanya mekanisme internasional untuk menindak Israel atas berbagai pelanggaran, termasuk kontrol atas perlintasan yang berujung pada kelaparan massal di Gaza.
Sikap Hamas
Dalam pernyataan terpisah pada Ahad malam (16/11), juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut revisi terhadap rancangan resolusi Amerika Serikat tidak akan membawa stabilitas bagi Gaza. Ia memperingatkan bahwa proposal tersebut pada dasarnya mengganti pendudukan Israel dengan bentuk perwalian baru yang sama berbahayanya.
Kepada Al Jazeera, Qassem menjelaskan bahwa perubahan dalam rancangan resolusi itu justru memberikan wewenang kepada pihak asing untuk mengatur tata kelola dan keamanan internal Palestina. Ia menyebut hal itu sebagai intervensi langsung ke dalam urusan domestik, tanpa menunggu kesepakatan internal di antara faksi-faksi Palestina sendiri.
Qassem menilai alternatif yang seharusnya ditempuh adalah resolusi PBB yang memperkuat penghentian tembak-menembak, disertai pembentukan kekuatan penjaga perdamaian di Gaza. Ia menegaskan bahwa mandat kekuatan internasional tersebut harus jelas: memisahkan pasukan pendudukan dari warga Gaza yang masih terperangkap, serta memastikan penghentian tembakan benar-benar dipatuhi.
— Sumber: Al Jazeera
