Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyambut baik kesepakatan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump antara Israel dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) untuk memulai tahap pertama rencana perdamaian di Gaza. Ia menyerukan kepada semua pihak terkait agar “mematuhi sepenuhnya semua ketentuan kesepakatan tersebut.”
Dalam pernyataan resminya, Guterres memuji upaya diplomatik Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki dalam memediasi tercapainya “kemajuan yang sangat dibutuhkan ini.” Ia juga mendorong semua pihak untuk memanfaatkan momentum bersejarah ini guna membangun jalur politik yang kredibel menuju akhir pendudukan Israel dan pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Guterres menegaskan pentingnya mewujudkan solusi dua negara agar warga Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. “Risikonya belum pernah sebesar ini,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa PBB akan mendukung pelaksanaan penuh kesepakatan tersebut, memperluas operasi kemanusiaan, serta memperkuat upaya pemulihan dan rekonstruksi di Gaza yang hancur akibat perang. Sekjen PBB juga menekankan perlunya menjamin masuknya bantuan kemanusiaan dan barang-barang pokok ke Gaza “segera dan tanpa hambatan.”
Guterres menegaskan pentingnya pembebasan semua tahanan “dengan cara yang bermartabat,” serta menjamin gencatan senjata permanen dan berakhirnya seluruh pertempuran demi menghentikan penderitaan rakyat sipil.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati tahap pertama dari rencana perdamaian yang mencakup penarikan pasukan Israel ke garis yang telah disetujui dan pembebasan semua sandera dalam waktu dekat. Trump menyebut kesepakatan itu sebagai “hari besar bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, dan bagi Amerika Serikat,” serta berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki.
Hamas juga mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut mencakup penghentian perang, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel, masuknya bantuan kemanusiaan, dan pertukaran tawanan. Gerakan itu menyerukan kepada Trump dan negara-negara penjamin untuk memastikan Israel melaksanakan semua butir perjanjian tanpa pengingkaran, serta mengajak negara-negara Arab dan Islam mendukung proses perdamaian tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan para mediator telah mencapai kesepakatan atas semua butir pelaksanaan tahap pertama gencatan senjata di Gaza, yang akan menghentikan perang dan mencakup pembebasan tahanan dari kedua pihak.
Di sisi Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan akan menggelar rapat kabinet pada Kamis untuk meratifikasi perjanjian yang diumumkan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel menambahkan bahwa Netanyahu telah berbicara langsung dengan Trump setelah pengumuman kesepakatan, dan bahkan mengundang Presiden AS itu untuk berpidato di Knesset.
Perundingan antara Hamas dan Israel berlangsung di Sharm El-Sheikh sejak Senin malam, difasilitasi oleh mediator internasional untuk melaksanakan Rencana Trump yang diumumkan pada 29 September lalu, terdiri atas 20 poin, termasuk penghentian perang, pembebasan sandera Israel, dan pelucutan senjata Hamas.
Menurut laporan hak asasi manusia, hingga kini Israel masih menahan sekitar 11.100 warga Palestina di penjara-penjaranya, sementara 48 warga Israel diketahui ditahan di Gaza. Sejak agresi dimulai pada 7 Oktober 2023, serangan Israel yang didukung AS telah menewaskan lebih dari 67.173 warga Palestina dan melukai 169.780 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Krisis kelaparan di Gaza juga menelan sedikitnya 460 jiwa, termasuk 154 anak-anak.
Sumber: Al Jazeera