Seorang anak Palestina, Ibrahim Nashr yang baru berusia 14 tahun, gugur ditembak tentara Israel di kota Qabatiya, selatan Jenin, Tepi Barat. Seorang anak lainnya turut terluka dalam serangan brutal itu, di tengah gelombang invasi militer yang terus meluas sejak perang Gaza dimulai.
Serbuan terbaru kembali menghantam kota-kota seperti Nablus, Tulkarem, serta sejumlah desa di Jenin, Betlehem, dan Hebron. Di Nablus, pasukan Zionis mengepung Rumah Sakit Rafidia, menutup akses ruang gawat darurat, dan menggeledah ambulans. Teror militer terus memburu rakyat sipil tanpa ampun.
Namun tragedi ini hanyalah bagian dari konstelasi yang lebih gelap. Rabu ini, parlemen Israel (Knesset) dijadwalkan menggelar pemungutan suara atas rancangan keputusan yang mendukung penerapan “kedaulatan penuh Israel” atas Tepi Barat. Langkah ini secara de facto adalah proyek aneksasi, dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Rancangan itu diusung oleh anggota koalisi pemerintahan sebelum masa reses, dengan dukungan tokoh-tokoh kunci seperti Menteri Energi Eli Cohen yang menyatakan: “Sudah waktunya untuk menerapkan kedaulatan atas Tepi Barat.”
Dalam konferensi yang digelar di Knesset beberapa hari lalu, Menteri Kehakiman Yariv Levin menyebut saat ini sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mengambil alih sepenuhnya wilayah yang mereka sebut “Yehuda dan Samaria”, nama biblikal bagi Tepi Barat. “Kita butuh langkah cepat. Kedaulatan harus mencakup semua permukiman,” ujarnya.
Tak hanya elite Israel, bahkan mantan Duta Besar AS untuk Tel Aviv, David Friedman, turut hadir dan mendukung penuh langkah ini. Menurutnya, aneksasi bukan tindakan emosional, tapi “kepentingan bersama.”
Ketua Knesset Amir Ohana mengklaim bahwa mayoritas anggota parlemen Israel sebelumnya telah menyetujui penolakan atas berdirinya negara Palestina, dengan dalih bahwa Tepi Barat merupakan “garis pertahanan” Israel.
Anggota parlemen Avichai Boaron menegaskan alasan aneksasi adalah demi “keamanan Israel dan anak-anak kita,” menyebut lebih dari 500 ribu pemukim ilegal hidup di bawah “hukum Yordania” dan harus dilindungi oleh hukum Israel.
Ironisnya, langkah ini justru dilayangkan di tengah laporan peningkatan aksi bunuh diri, kelelahan, dan penolakan wajib militer dari tentara Israel sendiri. Banyak dari mereka memilih mematahkan tangan atau kaki untuk menghindari wajib militer, menurut kesaksian para aktivis.
Di balik proyek perluasan penjajahan ini, data menunjukkan lebih dari 1.000 warga Palestina di Tepi Barat telah gugur sejak 7 Oktober 2023, dan lebih dari 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan tentara dan pemukim Israel.
Sementara dunia menunduk dalam diam, rezim pendudukan terus menulis babak baru kejahatannya: bukan hanya di Gaza yang diluluhlantakkan, tapi kini memperluas kuku penjajahannya ke tanah yang tersisa, dengan senjata, suara parlemen, dan restu diam-diam dari kekuatan besar dunia.
