Spirit of Aqsa – Mufti besar Oman telah mengecam “fenomena” baru-baru ini yang ia lihat sebagai negara-negara Arab “merayu musuh”, demikian lapor The New Arab. Pernyataan sang mufti tampaknya mengacu pada kesepakatan normalisasi negara-negara Teluk baru-baru ini dengan ‘Israel’.
Syaikh Ahmed Al-Khalili dalam sebuah pernyataan mengatakan “sebuah fenomena negatif baru telah muncul di negara (Muslim global), yang merayu musuh yang Tuhan Yang Maha Kuasa telah perintahkan untuk kita lawan”, mencatat bahwa hal itu diumumkan secara terbuka tanpa rasa malu.
“Beberapa ikon umat Islam, yang sebelumnya kami anggap sebagai pilar dan istana, telah tergesa-gesa melakukannya. Jika mereka meninggalkan masa lalu, mereka akan melangkah lebih dekat dengan tuannya,” katanya.
Mufti agung itu juga membidik ulama yang mengeluarkan ‘fatwa palsu’ yang bertujuan untuk “menumbangkan komunitas Muslim global” untuk “kepentingan musuh”. Momen krusial ini mengingatkan kita pada era kebangkitan pra-Islam ketika orang “tidak punya pilihan selain meniru orang lain”, katanya.
Sarjana agama paling senior di Oman tidak menyebutkan secara langsung kesepakatan normalisasi baru-baru ini dengan ‘Israel’, meskipun dia sebelumnya telah menjelaskan posisinya yang menentang membangun hubungan dengan negara, lapor Arabi21. Pada 13 Agustus, ‘Israel’ dan UEA mengumumkan mereka akan menormalisasi hubungan, dengan Bahrain segera menyusul.
Perjanjian tersebut, yang dijuluki Abraham Accords, ditandatangani di Gedung Putih pada 15 September, dengan Presiden AS Donald Trump menyarankan langkah serupa diharapkan akan diambil oleh negara-negara Arab lainnya. Sejak itu, spekulasi mengarah ke beberapa negara Arab lainnya, dengan Oman dan Sudan sebagai kandidat yang paling mungkin.
Oman telah menyatakan dukungan untuk normalisasi hubungan antara tetangga UEA dan pemerintah Zionis. Pemerintahan Trump telah menjadikan normalisasi ‘Israel’-Arab sebagai fokus utama dari kebijakan luar negeri Timur Tengahnya, karena pemilihan AS pada 3 November semakin dekat.
Palestina telah vokal dalam menentang perjanjian tersebut, dengan alasan bahwa keputusan tersebut menghilangkan insentif bagi negara penjajah untuk mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina.(Hidayatullah)
