Spirit of Aqsa, Palestina – Palestina menyerukan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab menggelar pertemuan darurat untuk menolak kesepakatan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel. Negara Monarki Arab itu mencapai kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel setelah ditengahi oleh Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu keduanya.
“Para pemimpin Palestina menyerukan segera diadakannya sesi darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menolak deklarasi ini,” bunyi pernyataan yang dikeluarkan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, menyebut perkembangan terakhir sebagai situasi yang berbahaya.
“Pimpinan Palestina juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mematuhi hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional yang menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, dan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui penghentian total kependudukan atau penjajahan Israel di wilayah Palestina,” sambung pernyataan itu, Jumat (14/8).
Kedubes Palestina menegaskan menolak dan mengecam dengan kuat kesepakatan yang mengejutkan tersebut meski dengan imbalan penangguhan sementara rencana aneksasi tanah Palestina di Tepi Barat.
“Pemimpin Palestina menganggap langkah ini menghancurkan inisiatif perdamaian Arab dan resolusi KTT Arab dan Islam, dan legitimasi internasional, dan sebagai agresi terhadap rakyat Palestina, dan pengabaian hak dan kesucian Palestina, terutama Yerusalem dan kemerdekaan Negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967,” kata Kedubes Palestina.
Palestina menganggap apa yang dilakukan oleh UEA adalah pengkhianatan terhadap Yerusalem, Al-Aqsa dan perjuangan Palestina, dan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (Baca: Presiden Palestina Tolak dan Kecam Kesepakatan Israel-Uni Emirat Arab)
Palestina juga menolak untuk menukar penangguhan aneksasi ilegal untuk normalisasi hubungan UEA dan menggunakan isu Palestina sebagai kedok untuk tujuan tersebut.
“Palestina memperingatkan saudara-saudara untuk tidak tunduk pada tekanan Amerika, mengukuti jejak UEA, dan normalisasi bebas dengan negara penjajah Israel yang dengan itu mengorbankan hak-hak Palestina,” imbau Kedubes Palestina.
“Palestina menegaskan bahwa UEA, atau pihak lain, tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama rakyat Palestina, dan tidak mengizinkan siapa pun untuk campur tangan dalam urusan Palestina atau melaporkan atas nama mereka tentang hak-hak sah mereka di Tanah Air mereka,” demikian bunyi pernyataan itu.
