Spirit of Aqsa, Palestina- Zvika Fogel, anggota Knesset dari Partai Kekuatan Yahudi, mengajukan rancangan undang-undang yang akan memberikan wewenang kepada Menteri Keamanan Zionis Israel, Itamar Ben Gvir, untuk mengeluarkan perintah penahanan administratif (tanpa tuduhan dan proses hukum, serta dapat diperpanjang kapan saja) terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah Palestina 48.
Menurut surat kabar Ibrani Calquist, rancangan undang-undang tersebut memberi Ben Gvir wewenang yang serupa dengan yang dinikmati oleh Menteri Pertahanan mengenai mengeluarkan perintah penahanan administratif dengan dalih membahayakan keamanan negara.
Sementara rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwa Menteri Keamanan Nasional berwenang untuk memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap satu orang atau lebih jika dia yakin bahwa hal tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan publik, dan di antara pembatasan tersebut adalah tahanan rumah, pembatasan tempat tinggal, dan larangan perjalanan, selain mengeluarkan perintah penahanan administratif untuk mengupayakan tujuan ini.
Calquist mengatakan bahwa pembicaraan tersebut adalah tentang pemberian kewenangan kepada Bin Gvir yang serupa dengan Menteri Pertahanan.
Penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pihaknya berupaya memberikan kewenangan kepada Ben Gvir untuk melakukan penahanan administratif jika dia berbicara tentang kegiatan yang bersifat keamanan, baik di Masjid Al-Aqsha maupun tempat lain di dalamnya, selain tuduhan pidana yang mungkin tumpang tindih dengan tuduhan keamanan.
Fogel melihat bahwa memberikan kekuasaan seperti itu kepada Ben Ghafir akan berkontribusi untuk memerangi kejahatan terorganisir di dalam negeri, yang dia anggap sebagai ancaman strategis bagi entitas Zionis dan yang pada titik tertentu dapat diarahkan ke operasi keamanan.
