Spirit of Aqsa- Media Israel mengungkapkan adanya perpecahan besar antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan tim negosiasinya serta pemimpin badan keamanan.
Netanyahu dikabarkan tidak tertarik untuk mencapai kesepakatan pertukaran tawanan. Sementara itu, kantor Netanyahu mengumumkan, tim negosiasi akan berangkat ke Kairo dalam dua hari mendatang, yang memicu kemarahan keluarga tawanan Israel yang menuntut transparansi mengenai siapa yang menghalangi kesepakatan tersebut.
Menurut laporan Israeli Broadcasting Corporation, tim negosiasi menyatakan kepada Netanyahu bahwa persyaratannya terkait poros Netzarim akan menggagalkan kesepakatan pertukaran. Tim tersebut menegaskan bahwa persyaratan Netanyahu bertentangan dengan tawaran yang sebelumnya disetujui oleh Israel.
Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa para pejabat tim negosiasi mengatakan, berdasarkan penilaian pemimpin badan keamanan Israel, Netanyahu tidak berniat menyelesaikan kesepakatan pertukaran. Surat kabar itu juga melaporkan adanya perdebatan sengit antara Netanyahu dan pemimpin badan keamanan dalam pertemuan pada hari Rabu lalu yang membahas kesepakatan pertukaran tawanan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Kepala Staf Herzi Halevi, Kepala Mossad Dedi Barnea, Kepala Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet) Ronen Bar, dan Kepala Departemen Tawanan dan Orang Hilang di tentara Israel. Mereka mendesak Netanyahu untuk mengambil sikap tegas mengenai apakah ia ingin menyelesaikan kesepakatan atau tidak, daripada membuat semua orang kebingungan.
Sumber tersebut menyatakan bahwa ada jurang besar antara Netanyahu dan pemimpin badan keamanan, yang digambarkan sebagai perbedaan terbesar yang pernah ada antara perdana menteri Israel dan pemimpin badan keamanannya.
Perkembangan ini terjadi saat kantor Netanyahu mengumumkan bahwa delegasi Israel akan berangkat ke Kairo pada Sabtu atau Minggu malam untuk melanjutkan negosiasi kesepakatan pertukaran dengan faksi Palestina, yang mencakup gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tawanan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Sami Abu Zuhri, seorang pemimpin Hamas, mengatakan kepada Reuters menanggapi pengumuman Israel, “Netanyahu tidak ingin menghentikan perang, dan ia menggunakan pengumuman kosong ini untuk menutupi kejahatannya dan menghindari konsekuensinya.”
Sementara itu, belum ada komentar dari mediator Mesir dan Qatar mengenai dimulainya kembali negosiasi kesepakatan pertukaran tawanan, terutama setelah pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu pagi, yang mempengaruhi kemungkinan negosiasi tersebut.
Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan bahwa praktik pembunuhan politik dan eskalasi di Gaza menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negosiasi dapat dilakukan dengan pihak yang membunuh lawan bicaranya.
Kemarahan Keluarga Tawanan
Keluarga tawanan Israel menyebut laporan tentang upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mundur dari kesepakatan sebagai “menakutkan,” menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan para tawanan diabaikan.
Keluarga tersebut menuntut tim negosiasi dan pemimpin keamanan untuk mengungkapkan kepada publik siapa yang menghalangi kesepakatan dan alasannya. Mereka juga meminta warga Israel untuk berdiri teguh membela kewajiban nasional untuk membawa pulang para tawanan.
Keluarga tersebut menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebelumnya mengonfirmasi bahwa Tel Aviv telah kehilangan kesempatan untuk mencapai kesepakatan.
Keluarga tawanan Israel di Gaza berharap Netanyahu akan mengumumkan persetujuannya untuk kesepakatan pertukaran tawanan dengan Hamas dalam pidatonya di Kongres AS pada 24 Juli lalu, namun ia tidak melakukannya, yang menyebabkan kekecewaan dari keluarga tawanan dan oposisi yang telah menyerukan pengunduran diri pemerintah Netanyahu dan pemilihan umum lebih awal selama berbulan-bulan.
Oposisi dan keluarga tawanan menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan untuk mencegah jatuhnya pemerintahannya dan kehilangan jabatannya, karena menteri-menteri sayap kanan mengancam akan menarik diri dari pemerintahan dan menjatuhkannya jika mereka menerima kesepakatan yang mengakhiri perang di Gaza.
Sejak 7 Oktober lalu, Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza yang telah menewaskan sekitar 130.000 warga Palestina, sebagian besar anak-anak dan wanita, dan lebih dari 10.000 orang hilang, di tengah kehancuran besar dan kelaparan yang menyebabkan kematian puluhan anak, dalam salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Israel terus melanjutkan perang tersebut dengan mengabaikan keputusan Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikannya, serta perintah Mahkamah Internasional untuk mengambil tindakan mencegah terjadinya genosida dan memperbaiki situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza.
