Spirit of Aqsa, Palestina – Otoritas pendudukan Israel telah meningkatkan tender permukiman dan operasi yahudisasi selama beberapa tahun terakhir, di berbagai wilayah di al-Quds. Penjajah Israel memanfaatkan sikap pemerintah Amerika yang dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump terhadap permukiman Israel dan dukungan padanya.
Dalam upaya untuk menarget eksistensi Palestina di kota suci al-Quds, otoritas pendudukan Israel telah meningkatkan penerbitan keputusan untuk menarik kantu identitas penduduk bewarna biru yang dikhusukan untuk warga al-Quds pada tahun 2020. Menurut lembaga HAM Israel yang bergerak dalam pembelaan hak individu “HaMoked”, Kementerian Dalam Negeri Zionis telah kartu identitas warna biru dari 18 warga Palestina di al-Quds. Sehingga jumlah warga al-Quds yang kartu identitasnya ditarik oleh pihak otoritas pendudukan Israel sebanyak 14.701 orang selama periode 1967-2020.
Permukiman adalah salah satu alat paling menonjol yang digunakan pendudukan Israel untuk mewujudkan perubahan demografis secara langsung dalam komposisi penduduk al-Quds. Biro Nasional Pertahanan Tanah dan Perlawanan terhadap Permukiman Israel yang berada di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengungkap bahwa otoritas pendudukan Israel telah meningkatkan aktivitas permukimannya di Tepi Barat dan al-Quds. Menurutnya, jumlah unit permukiman Yahudi yang disetujui oleh otoritas penjajah Israel dalam tiga tahun pertama Trump menjabat sebagai presiden sekitar 7 ribu unit per tahun. Jumlahnya hampir dua kali lipat dari unit permukiman yang disetujui dalam tiga tahun sebelumnya di masa pemerintahan Presiden Barack Obama yang mencapai sekitar 3.600 unit.
Upaya pendudukan Israel tidak berhenti pada pengajuan tender permukiman dan persetujuan rencana pengembangan permukiman dan perluasannya saja. Sebaliknya, pada akhir tahun 2020 terjadi upaya Knesset untuk menyamakan status koloni-koloni liar permukiman Yahudi. Pada 16 Desember 2020, mayoritas anggota Knesset menyetujuai RUU yang menyamakan status koloni-koloni permukiman liar Yahudi dan perkampungan permukiman Yahudi yang didirikan di tanah pribadi warga Palestina di Tepi Barat, termasuk di al-Quds.
Menurut surat kabar Israel “Times of Israel”, undang-undang tersebut akan mengatur penyamaan status 65 koloni-koloni liar permukiman Yahudi.Selain pembuatan undang-undang, pemerintah pendudukan Israel telah memberikan dukungannya untuk permukiman di wilayah-wilayah pendudukan, melalui dukungan finansial besar-besaran untuk proyek permukiman. Contohnya adalah persetujuan pemerintah pendudukan Israel pada pertengahan Agustus 2020 atas rencana ekonomi senilai 8,5 miliar shekel (sekitar $ 2,4 miliar), yang sebagian besar dialokasikan untuk perluasan pemukiman Yahudi.
Pada 22 Desember 2020, pemerintah pendudukan Israel menyetujui transfer dana keamanan ke koloni-koloni Yahudi di Tepi Barat untuk meningkatkan perlindungan pada koloni-koloni tersebut, yang mencakup dana sebesar 34,5 juta shekel (sekitar 11 juta dolar), ditambah 5,5 juta shekel (sekitar 1,7 juta dolar) untuk mendukung otoritas lokal di koloni-koloni permukiman Yahudi tersebut.
Secara paralel, otoritas pendudukan Israel bekerja untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung koloni-koloni permukiman Yahudi dan memfasilitasi kehidupan para pemukim pendatang Yahudi; untuk menampung lebih banyak lagi para pemukim pendatang Yahudi, dan untuk memdukung pemisahan penuh antara pemukim Yahudi dan warga Palestina, terutama di jaringan jalan raya dan perkampungan pemukiman penduduk.
Beberapa tahun terakhir telah diluncurkan beberapa proyek pengembangan jaringan transportasi dan pengembangan daerah-daerah di koloni-koloni permukiman Yahudi di al-Quds. Itu di satu sisi, di sisi lain adalah untuk menarik lebih banyak pemukim pendatang Yahudi ke kota al-Quds, menerapkan lebih banyak pemisahan antara wilayah Palestina dan wilayah yang dihuni oleh para pemukim pendatang Yahudi. Yang paling menonjol dari semua proyek ini adalah proyek “kereta ringan”, dengan biaya hingga 5,1 miliar shekel (sekitar 1,5 miliar dolar), dan “kereta ekspres” dengan biaya hingga 2,3 miliar shekel (sekitar 700 juta).
Dalam konteks yang sama, Menteri Perhubungan Israel, Miriam Regev, pada Desember 2020 mengumumkan rencana strategis untuk mengembangkan jaringan transportasi antara koloni-koloni permukiman Yahudi di Tepi Barat, mencakup tiga fase, berakhir pada tahun 2045, mencakup pembangunan jalan bypass yang menghubungkan permukiman-permukiman Yahudi, serta jalan-jalan horizontal dan vertikal baru.
Selain itu, otoritas pendudukan Israel sedang bekerja untuk melaksanakan proyek-proyek permukiman untuk meningkatkan infrastruktur bisnis dan pariwisata di daerah-daerah permukiman Yahudi. Yang paling menonjol adalah sebuah proyek permukiman, salah satu proyek terbesar di Timur Tengah, yang akan didirikan di daerah yang mencakup pusat-pusat konferensi “gedung-gedung bangsa”, yangakan menelan biaya sekitar 1,8 miliar shekel (sekitar 500 juta dollar).
Dalam konteks yang sama, di periode belakangan ini terjadi percepatan proses penyitaan properti dan real estate warga al-Quds, dan merampasnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari penjajah Israel untuk menguasai tanah dan harta benda warga al-Quds, di seluruh wilayah kota al-Quds, dengan berkoordinasi penuh antara pengadilan penjajah Israel, asosiasi permukiman, dan dinas-dinas keamanan dan militer lainnya.
Sektor lain di kota suci al-Quds juga tidak dikecualikan dari langkah-langkah yahudisasi ini. Mereka juga menarget pemakaman Islam, para pedagang al-Quds, dan sekolah-sekolah UNRWA, serta menutup institusi-institusi Palestina di kota tersebut dan menekan sebagian besar aktivitas yang berkaitan dengan warga al-Quds.
Rencana-rencana permukiman ini bertujuan untuk memaksakan realitas politik, demografis dan budaya yang mengarah pada yahudisasi kota suci al-Quds, mengubah karakternya, mengukuhkan eksistensi pendudukan Israel di dalamnya, memisahkan kota dari wilayah sekitarnya, dan menambah penderitaan rakyatnya secara ekonomi dan sosial.
Semua ini menuntut adanya upaya politik dan ekonomi, baik di tingkat Palestina, Arab dan internasional, serta di tingkat rakyat dan pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga kota suci al-Quds dan karakter Arabnya, memperteguh rakyatnya, serta mendukung spirit juang mereka secara sosial dan ekonomi, membangun masyarakat, serta menyediakan payung politik dan hukum. untuk melindungi al-Quds dan rakyatnya.
*Artikel ini telah tayang di Pelinfo.com dengn judul “Permukiman Israel dan Yahudisasi di al-Quds, Target Membentang Zionis”
