Sebuah investigasi yang dilakukan kantor berita Associated Press mengungkap jejak operasi yang selama ini bergerak di balik layar. Organisasi permukiman Yahudi bernama Ad Kan disebut berada di balik pengaturan perjalanan udara yang memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke sejumlah negara di Asia dan Afrika.
Temuan ini memicu kontroversi luas, terutama karena muncul dugaan bahwa program tersebut digunakan untuk mendorong keluarnya warga dari Gaza, wilayah yang kini terjerat krisis kemanusiaan akut akibat perang dan kehancuran masif.
Dalam laporan itu disebutkan, sekitar 380 warga Palestina telah diterbangkan keluar dari Gaza sejak Mei 2025. Mereka dibawa menuju beberapa negara tujuan, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Afrika Selatan. Perjalanan ini berlangsung di tengah kondisi hidup yang semakin berat di Gaza, di mana blokade, perang, dan kerusakan infrastruktur membuat kehidupan warga sipil semakin terdesak.
Dokumen yang diperoleh Associated Press menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak dijalankan secara terbuka. Pengorganisasian perjalanan dilakukan melalui sebuah perusahaan perantara bernama Al-Majd, yang diduga digunakan sebagai kedok untuk menutupi hubungan langsung dengan organisasi permukiman yang menjadi pengendali di balik layar.
Dokumen yang sama juga mengungkap keterlibatan sejumlah mantan perwira dan tentara Israel dalam struktur organisasi tersebut. Mereka diduga berperan dalam merancang serta mengelola jalur perjalanan warga Gaza yang ingin meninggalkan wilayah itu.
Investigasi itu juga mencatat adanya biaya yang harus dibayar sebagian warga Palestina. Untuk satu kursi dalam penerbangan tersebut, mereka dilaporkan mengeluarkan dana hingga 2.000 dolar AS.
Salah satu tokoh yang sempat terlibat dalam pengaturan perjalanan itu adalah pengusaha Amerika-Israel, Moti Kahana. Kepada Associated Press, ia mengaku pernah membantu mengatur salah satu penerbangan sebelum akhirnya menarik diri dari operasi tersebut.
Menurut Kahana, pihak penyelenggara berupaya keras menyamarkan keterkaitan mereka dengan Israel. Mereka menggunakan sejumlah perusahaan dengan identitas berbeda agar hubungan itu tidak mudah dilacak.
Ia juga menyebut para penyelenggara menyiapkan tim yang fasih berbahasa Arab untuk berkomunikasi langsung dengan calon penumpang. Tujuannya jelas: menghindari kesan bahwa perjalanan itu diatur oleh pihak Israel.
Dokumen lain yang ditelusuri Associated Press memperkuat temuan tersebut. Organisasi yang mengatur perjalanan itu disebut merekrut sejumlah mantan tentara dan perwira Israel yang bekerja secara terselubung di bawah payung perusahaan swasta.
Kontroversi semakin membesar ketika salah satu penerbangan mendarat di Afrika Selatan pada November 2025. Sebuah pesawat yang membawa sekitar 150 warga Palestina tiba di Bandara Johannesburg tanpa dokumen perjalanan yang jelas. Otoritas setempat sempat menahan para penumpang di dalam pesawat selama beberapa jam sebelum akhirnya mengizinkan sebagian besar dari mereka memasuki negara tersebut.
Pemerintah Afrika Selatan kemudian mengumumkan penyelidikan resmi untuk menelusuri siapa pihak yang mengatur penerbangan itu. Kekhawatiran pun muncul bahwa operasi tersebut mungkin merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengosongkan Jalur Gaza dari penduduknya.
Di sisi lain, sebagian warga Palestina yang berhasil meninggalkan Gaza mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka tidak terlalu mempersoalkan siapa penyelenggara perjalanan tersebut. Bagi mereka, yang terpenting adalah keluar dari wilayah yang telah dihancurkan perang.
Namun sejumlah organisasi hak asasi manusia mengingatkan bahwa perpindahan warga dalam kondisi perang dan pengepungan tidak dapat begitu saja disebut sebagai “migrasi sukarela.” Tekanan ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan yang ekstrem membuat pilihan warga menjadi sangat terbatas.
Hingga kini, masa depan mereka yang telah meninggalkan Gaza melalui jalur penerbangan tersebut masih diliputi ketidakpastian. Belum ada kejelasan apakah mereka akan diizinkan kembali ke tanah asalnya suatu hari nanti.
Di tengah ketidakjelasan itu, otoritas penjajah Israel juga belum memberikan sikap resmi mengenai kemungkinan kepulangan para warga Gaza yang telah pergi melalui skema perjalanan tersebut.
