Spirit of Aqsa, Palestina- Sejak awal 2023, penjajah Israel telah menghancurkan tiga sekolah. 58 sekolah yang tersisa terancam dibongkar kapan saja akibat aturan diskriminatif zionis Israel. Hal itu menyebabkan seribu lebih anak-anak Palestina terancam tidak mendapatkan pendidikan layak.
Uni Eropa (EU) pada Jumat (18/8) sudah meminta penjajah Israel untuk membayar ganti rugi atas perusakan satu sekolah di Tepi Barat. Uni Eropa juga mendesak zionis Israel agar menghormati hak anak-anak Palestina untuk mendapatkan pendidikan.
“Kami terkejut atas perusakan terhadap sekolah yang didanai EU di Ein Samiya di Tepi Barat yang dijajah,” tulis Delegasi EU untuk Palestina dalam media sosial X, sebelumnya adalah Twitter.
EU mendesak Tel Aviv agar menghormati hak anak-anak Palestina untuk mengenyam pendidikan serta agar “membayar kompensasi kepada EU atas kerugian pendanaan.”
Kementerian Pendidikan Palestina mengatakan otoritas Israel menghancurkan Sekolah Ein Samia yang berlokasi di Ramallah. Sekolah tersebut memiliki sejumlah siswa dari masyarakat Bedouin setempat. Tindakan itu dilakukan Israel tanpa izin, jelas kementerian tersebut.
Kantor UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB) di Palestina mengatakan sekolah itu dihancurkan hanya beberapa hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. “Dalam 12 bulan belakangan ini, tiga sekolah dihancurkan hingga berdampak kepada 78 siswa. Sebanyak 58 sekolah masih terancam dibongkar,” tulis lembaga itu di X.
Konsulat Inggris di Al-Quds juga mengecam tindakan itu dan meminta agar hak pendidikan bagi anak-anak Palestina ditegakkan.
Israel Bekukan Dana Bantuan Pendidikan Untuk Warga Palestina
Bukan kali pertama penjajah Israel menghentikan atau membekukan dana bantuan luar negeri untuk Rakyat Palestina, baik dana kemanusiaan maupun untuk anak-anak Palestina korban kebiadaban tentara Israel.Meski dihujani berbagai kritikan dan kecaman dari berbagai kelompok hak azasi manusia (HAM), namun Israel tidak bergeming dan melanjutkan pembekuan dana bantuan untuk rakyat Palestina yang ada di Israel.
Kini, melalui Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, Israel kembali berulah menahan dana bantuan pendidikan untuk warga Palestina di Al-Quds Timur, termasuk dana untuk kota-kota Palestina lainnya.Tindakan pembekuan yang dilakukan Bezalel pada Senin (7/8/2023).
“Prioritas pemerintah nasional kami … berbeda dengan prioritas pemerintah sayap kiri sebelumnya dan kami tidak perlu meminta maaf untuk itu,” kata Smotrich, dengan mengatakan bahwa dana tersebut pada akhirnya akan disalurkan kepada “para penjahat dan teroris”.
Smotrich, yang juga mengambil alih kendali administratif atas sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki dari militer Israel, dalam sebuah langkah yang oleh para ahli disebut sebagai “aneksasi de jure”, menolak untuk mengeluarkan sekitar $85,5 juta dana yang sebelumnya diperuntukkan bagi kota-kota Palestina.
Dia juga menahan dana sebesar $53 juta yang dijadwalkan untuk program persiapan pendidikan bagi kaum muda Palestina, dengan alasan bahwa “sel-sel radikal Islam” telah berakar di perguruan tinggi dan universitas Israel.
Smotrich adalah salah satu menteri paling kanan zionis Israel. Pemimpin aliansi politik Zionisme Religius ini sebelumnya mengatakan bahwa “tidak ada yang namanya orang Palestina”. Dia juga mengatakan bahwa kota Palestina Huwwara, di Tepi Barat yang diduduki, harus “dimusnahkan”, setelah pembunuhan dua pemukim Israel pada Februari.
