Spirit of Aqsa, Palestina – Badan Bantuan dan Pemberdayaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sedang memasuki masa krisis. Badan internasional ini tidak mampu mengatasi konsekuensi dari krisis “keuangan” yang mencekik, yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejak didirikan pada tahun 1949.
Para pengamat menampik bahwa penyebab utama krisis yang dialami UNRWA terutama adalah keuangan. Mereka menegaskan bahwa di balik krisis tersebut adalah “tujuan politik”, yang dimaksudkan untuk menyeret pengungsi Palestina putus asa dari tujuan mereka.”
Tuduhan-tuduhan pada UNRWA
Mantan Kepala Serikat Pekerja UNRWA, Kazem Ayesh, menuduh pejabat badan internasional tersebut “terlibat dalam masalah pengurangan layanannya kepada pengungsi.” Dia menegaskan perlunya UNRWA melanjutkan pekerjaannya dan memberikan layanannya kepada pengungsi Palestina “selama masalah pengungsi berlanjut seiring pendudukan Israel atas wilayah Palestina berlanjut.” .
Dalam wawancara dengan Quds Press, dia menegaskan adanya “lobi-lobi Israel di Inggris dan Amerika Serikat untuk mengakhiri pekerjaan UNRWA dan menyingkirkan peran yang dimainkannya.”
Ayesh meminta negara-negara Arab yang menampung pengungsi Palestina untuk “melakukan tugas mereka agar menekan komunitas internasional untuk melanjutkan pekerjaan badan tersebut, dan untuk menghadapi upaya yang bertujuan melikuidasinya.”
Sementara itu, seorang pegawai UNRWA yang berkerja di sektor pendidikan mengatakan, “Krisis UNRWA saat ini memiliki dimensi politik. Israel serta Amerika Serikat berada di belakangnya.”
Dalam wawancaranya dengan Quds Press, dia menjelaskan bahwa krisis tersebut terjadi karena adanya “upaya pendudukan Israel dan Amerika untuk memukimkan pengungsi Palestina di tempat mereka tinggal dan mengakhiri konflik Arab-Israel menurut perspektif Amerika dan Israel.”
Dia mengutip “sanksi yang dijatuhkan oleh UNRWA terhadap beberapa guru dan karyawan di Yordania, karena mengekspresikan sikap di situs media sosial tentang kemarahan mereka terhadap pelanggaran pendudukan Israel terhadap orang-orang Palestina.”
Dia menjelaskan bahwa sanksi ini berkisar antara peringatan dan penangguhan dari pekerjaan selama sebulan, dengan dalih bahwa mereka melanggar apa yang disebut “prinsip netralitas”. Dia menambahkan bahwa klaim netralitas ini “menghalangi pengungsi yang bekerja di UNRWA untuk menggunakan hak alaminya untuk membela persoalan Palestina, dan untuk mengingatkan dia dan anak-anaknya tentang hak untuk kembali ke tanah Palestina.”
Sebaliknya, Juru Bicara UNRWA, Adnan Abu Hasna, mengatakan bahwa krisis yang dialami badan internasional terutama adalah krisis keuangan. Hanya saja sebenarnya itu adalah krisis multi-faceted. “Ada perubahan regional, dan perubahan di negara-negara donor, terutama setelah krisis Corona, yang memaksa negara-negara ini untuk fokus pada situasi internal mereka dalam menciptakan jutaan pekerjaan.”
Dia menambahkan kepada Quds Press, “Semua negara donor yang memberikan bantuan kepada UNRWA meminta perjanjian kerangka kerja teraneksasi yang mewajibkan UNRWA tidak menggunakan bantuan ini untuk menabur kebencian dan mewajibkan kepatuhan pada prinsip netralitas.”
Abu Hasna menyatakan, “Defisit keuangan UNRWA dapat menyebabkan tidak dibayarnya gaji selama dua bulan.” Dia menjelaskan bahwa “dukungan Arab menurun dari $200 juta menjadi hanya $20 juta.”
Dia memperingatkan, “Jika kondisi para pekerja UNRWA meningkat ke tahap pemogokan, kita semua akan menyesalinya.” Dia menyatakan, “Penetapan waktu eskalasi mengurangi keberhasilan konferensi donor yang akan datang.”
Ancaman eksistensial
UNRWA didirikan setelah Nakba (prahara) Palestina pada tahun 1948 sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan keputusan Majelis Umum, dan merupakan satu-satunya saksi internasional atas tragedi jutaan pengungsi Palestina, yang tinggal di pengasingan dan diaspora.
Lebih dari tujuh dekade setelah pendiriannya, UNRWA mengalami ancaman eksistensial menyusul keputusan yang diambil oleh pemerintah AS dan sejumlah negara Eropa untuk sepenuhnya menghentikan pendanaannya, yang diperkirakan lebih dari $360 juta per tahun.
Pemerintah Yordania menolak solusi apapun untuk mengisi defisit anggaran UNRWA dengan mengorbankan karyawan. Karena memburuknya krisis UNRWA akan menambah beban dan tekanan pada Yordania. Di mana nilai dana yang dihabiskan setiap tahun, diperkirakan lebih dari 1,2 milyar dinar, di berbagai sektor kehidupan untuk para pengungsi Palestina, baik yang berada di kamp-kamp pengungsi maupun di luar.
Sektor pendidikan adalah “yang paling terpengaruh oleh krisis ini karena merupakan mata rantai terlemah di departemen layanan Badan, karena mempekerjakan staf paling banyak, sekitar lima ribu karyawan, termasuk guru dan direktur, dari total tujuh ribu karyawan di Yordania.”
