Palestina – Drama ketegangan di Laut Mediterania akhirnya pecah. Unit komando elite Angkatan Laut Israel dilaporkan telah memulai operasi bersenjata untuk mengambil alih kendali Global Sumud Flotilla, Senin (18/5). Aksi pengadangan paksa ini dilancarkan di lepas pantai Siprus, ratusan kilometer di dalam wilayah perairan internasional.
Saluran televisi Israel, Channel 12, mengonfirmasi bahwa pasukan komando laut legendaris, Shayetet 13, telah dikerahkan untuk menyergap armada kemanusiaan yang bertolak dari Turki sejak Kamis lalu tersebut. Di lapangan, situasi dilaporkan sangat mencekam. Koresponden Al Jazeera melaporkan, empat kapal perang besar Israel telah merapat dan mengepung armada sipil, sembari memerintahkan seluruh nahkoda untuk segera mematikan mesin kapal mereka.
Rencananya, para relawan internasional ini tidak akan dibawa ke daratan. Media-media Israel melansir bahwa militer akan memindahkan seluruh aktivis ke sebuah “penjara terapung” di tengah laut, sebelum nantinya digiring ke Pelabuhan Ashdod.
Rapat Darurat Tel Aviv dan Strategi Penjara Laut
Langkah agresif ini merupakan kelanjutan dari rapat keamanan awal yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Minggu kemarin. Surat kabar The Jerusalem Post menyebutkan bahwa Netanyahu dijadwalkan menggelar pertemuan operasional lanjutan hari ini bersama para petinggi militer guna mematikan urat nadi armada kemanusiaan tersebut, yang diperkirakan bakal menyentuh garis pantai dalam waktu 48 jam.
Direktur Kantor Al Jazeera di Palestina, Walid al-Omari, mengupas tuntas siasat di balik operasi ini. Menurut analisisnya, militer Israel sengaja mencegat armada di wilayah “Zona Ekonomi Eksklusif” (ZEE) sebelum masuk ke laut teritorial.
Penggunaan kapal dan platform mengapung sebagai rutan darurat di tengah laut sengaja dirancang agar Israel tidak perlu repot membawa para aktivis ke pelabuhan domestik mereka atau mendeportasinya via negara ketiga, sebuah taktik matang demi menghindari kerumitan hukum maritim internasional.
Trauma Mavi Marmara dan Propaganda ‘Aktivis Radikal’
Demi membenarkan mobilisasi pasukan besar-besaran ini (yang melibatkan lini angkatan laut, komando Shayetet 13, hingga pasukan infanteri) Tel Aviv kembali memproduksi narasi stigmatisasi. Mereka mengklaim adanya kekhawatiran terhadap elemen “aktivis kekerasan” yang dituduh terafiliasi dengan organisasi IHH, Ikhwanul Muslimin, dan Hamas.
Israel tampaknya dihantui trauma masa lalu dan berusaha keras menghindari terulangnya tragedi berdarah kapal Mavi Marmara pada tahun 2010 silam yang menelan korban jiwa. Di balik layar, diplomasi rahasia dikabarkan terus berjalan demi mencegah terjadinya friksi militer langsung dengan Angkatan Laut Turki yang kemungkinan memberikan pengawalan tak langsung bagi armada tersebut.
Dari atas salah satu kapal, jurnalis Al Jazeera Saifuddin Bouallag melaporkan bahwa seluruh tuduhan Israel soal adanya senjata tajam atau niat kekerasan telah dibantah keras oleh penyelenggara. Misi ini sejak awal adalah gerakan moral sipil yang telanjang dan damai.
Bertaruh Nyawa di Tengah Badai
Pelayaran dari pelabuhan Marmaris, Turki ini sebenarnya harus menebus tantangan alam yang luar biasa berat. Sebelum dikepung kapal militer Israel, 54 kapal dalam armada ini harus bertarung melawan angin kencang dan ombak besar di laut lepas.
Di dalam struktur armada, kapal bernama “Family” bertindak sebagai kapal induk sekaligus pusat komando udara. Di atas kapal ini, berkumpul para dokter, pengacara internasional, aktivis kemanusiaan, serta jurnalis global. Kapal Family mengoordinasikan pergerakan kapal-kapal lain yang berlayar dalam formasi berjarak sekitar 35 mil darinya.
Di sanalah jajaran direksi gerakan, termasuk Samira Akdeniz Ordu, Iman al-Makhloufi, Saif Abu Kishk, Ko Tin-muang, dan Natalia Maria, memimpin ratusan relawan dari 70 negara.
Bagi para aktivis, pengepungan ini bukanlah kekalahan. Fakta bahwa militer Israel harus mengerahkan pasukan elite terkuatnya untuk menghadapi kapal-kapal sipil pengangkut gandum adalah sebuah kemenangan moral tersendiri. Setidaknya, perhatian dunia kembali dipaksa melihat ke Gaza—sebuah wilayah yang dikunci sejak 2007 dan kini hancur lebur diterjang genosida sejak Oktober 2023, yang menyisakan 1,5 juta pengungsi tanpa rumah.
Saat ini, tim hukum dari berbagai belahan dunia tengah mendokumentasikan setiap jengkal agresivitas militer Israel melalui siaran langsung. Bukti-bukti ini dikumpulkan sebagai amunisi hukum untuk menyeret para komandan militer Israel ke pengadilan kejahatan internasional. Di atas air Mediterania yang bergolak, hukum rimba sedang dipraktikkan, namun nurani dunia menolak untuk menutup mata.
Sumber: Al Jazeera / The Jerusalem Post / Maariv / Yedioth Ahronoth
