Spirit of Aqsa | Palestina – Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor), Rabu (21/10/2020), mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam tentang rencana penjajah Israel dan Uni Emirat Arab untuk membentuk dana investasi yang akan untuk “modernisasi” pos-pos pemeriksaan militer penjajah Israel yang didirikan oleh otoritas Israel di wilayah Palestina.
Lembaga HAM yang berbasis di Jenewa ini mengatakan bahwa pemerintah UEA harus menahan diri dari setiap kesepakatan dengan penjajah Israel yang dapat berkontribusi atau mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina. Pihaknya menyerukan UEA untuk segera menghentikan kesepakatan ini.
Sebelumnya CEO American International Development Fund, Adam Buehler, pada Selasa (20/10/2020), mengumumkan bahwa pemerintah Amerika Serikat, Israel dan UEA akan membentuk dana investasi sebesar $ 3 miliar, dengan nama “Abraham Fund”. Dana investasi ini bertujuan untuk mendukung investasi swasta di Israel, wilayah Palestina yang diduduki, dan tempat lain di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Menurut Buehler, yang menjadi prioritas utama dana investasi ini adalah proyek untuk mengembangkan dan memodernisasi pos-pos pemeriksaan keamanan Israel yang ditempatkan di wilayah Palestina.
Euro-Med Monitor memperingatkan bahwa pendanaan “modernisasi” pos-pos pemeriksaan Israel di wilayah Palestina akan berkontribusi untuk menyembunyikan kejahatan penjajah Israel dan efek negatifnya pada rakyat Palestina untuk membuat pos-pos tersebut menjadi kenyataan permanen dan mendukungnya untuk memperkokoh penjajahan.
Saat ini ada lebih dari 700 pos pemeriksaan militer penjajah Israel di seluruh Tepi Barat. Selama September lalu saja, Euro-Med Monitor mendokumentasikan pendirian 300 pos pemeriksaan tidak permanen Israel.
Dan pada akhir 2019, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan memperkirakan kerugian yang disebabkan oleh penjajah Israel terhadap ekonomi Palestina antara tahun 2000-2017 sekitar 48 miliar dolar.
Laporan UNCTAD 2020 menyimpulkan bahwa pos-pos pemeriksaan penjajah Israel saja merugikan ekonomi Tepi Barat setidaknya 6% dari PDB Palestina. (PIC)
