Sekolah-sekolah Kristen di Al-Quds menghadapi krisis serius setelah Israel menahan izin masuk bagi guru-guru dari Tepi Barat, memaksa beberapa sekolah menangguhkan kegiatan belajar mengajar dan menunda semester kedua. Langkah ini, yang disebut pihak sekolah sebagai “arbitrer,” langsung mengguncang proses pendidikan ribuan siswa dan menambah tekanan pada institusi pendidikan Palestina di kota suci itu.
Lebih dari 7.682 siswa belajar di 15 sekolah Kristen di Al-Quds, dengan 21 di antaranya berasal dari Tepi Barat. Sekolah-sekolah ini mempekerjakan 820 guru dan staf, termasuk 183 guru pemegang kartu identitas Tepi Barat, yang biasanya memasuki Al-Quds dengan izin khusus yang diperbarui setiap semester. Namun kini, beberapa izin tidak diperbarui, sementara yang lain dibatasi hanya beberapa hari dalam seminggu.
Richard Zanineri, kepala Sekolah Al-Matran, menyebut kebijakan baru ini sebagai “izin penghinaan” karena izin lima hari dalam seminggu diganti dan hari sekolah resmi Sabtu dihapus. Ia menegaskan, “Ini adalah keputusan politik yang bertujuan memperkuat kontrol atas sektor pendidikan di Al-Quds.”
Bukan hanya itu, aturan baru juga melarang sekolah mempekerjakan guru lulusan universitas Palestina atau guru pemegang ID Tepi Barat. Zanineri menyebut langkah ini “kejahatan” dan menegaskan bahwa sekolah tetap menolak mematuhi kebijakan yang menindas ini.
Ibrahim Faltas, wakil sekretaris jenderal lembaga pendidikan Kristen di Al-Quds dan kepala sekolah Trassanta, menekankan bahwa langkah ini adalah tantangan terbesar yang pernah dihadapi sekolah-sekolah Kristen. Ia menambahkan, “Sekolah lumpuh, orang tua khawatir karena harus bekerja sementara anak-anak tetap di rumah. Ini tidak masuk akal.”
Faltas menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan bergantung pada guru-guru Tepi Barat. Tanpa mereka, proses belajar tidak dapat berjalan normal, termasuk kebutuhan mendesak untuk merekrut guru baru yang saat ini dilarang dipekerjakan. Ia optimis masalah ini akan segera teratasi.
Sumber: Al-Jazeera
