Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menilai pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menyerukan pemutusan total pasokan air, listrik, dan pangan bagi warga Gaza, merupakan pengakuan terang-terangan atas kebijakan genosida yang dijalankan Israel.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan ucapan Smotrich bukan sekadar retorika, melainkan ajakan terbuka untuk melanjutkan kejahatan perang yang sudah berlangsung selama hampir dua tahun. “Ini adalah bukti jelas bahwa kelaparan dan pengepungan digunakan sebagai senjata kolektif terhadap rakyat sipil,” tegas Hamas.
Gerakan itu juga menyebut pernyataan Smotrich sebagai pengakuan formal atas proyek pemindahan paksa dan pembersihan etnis, yang bisa menjadi bukti memberatkan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) maupun Mahkamah Internasional (ICJ).
Hamas menekankan bahwa gagasan tersebut bukanlah pandangan ekstrem individu, melainkan cermin dari kebijakan resmi pemerintah Israel. Kebijakan itu, menurut Hamas, nyata dalam blokade ketat, penghancuran infrastruktur, serangan terhadap pusat bantuan, dan upaya sistematis memaksa warga Gaza meninggalkan tanah mereka.
“Jelas Sebuah Kejahatan Perang”
Nada serupa datang dari Ketua Dewan Nasional Palestina, Ruhi Fattouh. Ia menyebut seruan Smotrich sebagai kejahatan perang sekaligus pengakuan eksplisit atas niat Israel menjalankan genosida dan pembersihan etnis.
“Pernyataan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai opini radikal, melainkan sebuah kebijakan resmi yang sudah diwujudkan di lapangan,” ujarnya.
Fattouh menegaskan, praktik itu tampak nyata dalam pengepungan ketat, serangan terhadap pusat kemanusiaan, penghancuran infrastruktur vital, serta dorongan terhadap pengungsian paksa. Ia meminta komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan, untuk tidak menutup mata dan memikul tanggung jawab hukum maupun politik mereka.
Smotrich Dorong “Kelaparan dan Migrasi”
Dalam konferensi pers pada Kamis lalu, Smotrich secara gamblang menyerukan pengepungan penuh atas Kota Gaza dan kamp-kamp di pusat wilayah itu. Tujuannya jelas: membuat pejuang Hamas mati karena kelaparan dan kehausan, sekaligus membuka pintu bagi apa yang ia sebut “migrasi sukarela” warga Palestina.
Ia juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera mengambil keputusan strategis: mendukung pengusiran warga Gaza sekaligus melakukan aneksasi sebagian wilayah di sana.
“Ada dua hal penting: migrasi dan aneksasi. Netanyahu harus memutuskan sekarang,” kata Smotrich.
Pernyataan itu datang di tengah serangan udara dan darat intensif Israel di Kota Gaza, yang menurut rencana pemerintah merupakan langkah awal menuju penguasaan penuh atas Jalur Gaza. Netanyahu sendiri sudah mengesahkan rencana “rekolonisasi bertahap” yang dimulai dari Gaza City, meski dirinya saat ini tengah diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional.
Dimensi yang Lebih Luas
Seruan Smotrich sesungguhnya bukan hal baru. Ia dan sejumlah menteri Israel berulang kali mengampanyekan gagasan pengusiran massal warga Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, usulan yang sejauh ini ditolak keras kedua negara dan mendapat kecaman luas dari organisasi internasional.
