Sumber diplomatik mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pejabat dari Qatar, Mesir, dan Turki telah bertemu dengan delegasi Hamas untuk membicarakan rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump. Hamas menegaskan, mereka akan mempelajari proposal itu dengan penuh tanggung jawab sebelum memberikan jawaban resmi.
Dalam pertemuan tersebut, Hamas menyampaikan bahwa mereka tengah melakukan konsultasi internal dengan seluruh faksi Palestina dan akan memberikan tanggapan secepatnya. Pertemuan ini disebut sebagai bagian dari pembahasan teknis untuk merumuskan sikap akhir Palestina terhadap inisiatif Trump.
Trump sebelumnya memberi batas waktu 3–4 hari bagi Hamas untuk merespons, sambil memperingatkan bahwa posisi mereka akan “sangat sulit” jika menolak. Ia mengklaim Israel serta sejumlah negara Arab dan Islam sudah menyetujui rencana itu.
Perdana Menteri sekaligus Menlu Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyatakan harapannya agar semua pihak memandang rencana ini secara konstruktif. Ia menilai ada peluang penting untuk menghentikan perang, mencegah pengusiran, dan membuka ruang bagi rakyat Palestina mengelola Gaza. Meski begitu, ia mengakui ada poin-poin krusial yang perlu diperjelas, termasuk soal penarikan pasukan Israel dan pengelolaan Gaza oleh pihak Palestina.
Sementara itu, laporan Axios mengungkap bahwa pemerintah AS siap menanggapi permintaan klarifikasi Hamas, tetapi menolak membuka kembali keseluruhan isi rencana. Disebutkan pula bahwa rancangan Trump telah mengalami perubahan signifikan akibat intervensi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Perubahan itu memberikan Israel hak veto penuh atas proses penarikan pasukan, bahkan memungkinkan pasukan Zionis tetap bercokol di Gaza tanpa batas waktu atas nama “keamanan.”
Langkah ini memicu kemarahan beberapa negara, termasuk Saudi, Mesir, Yordania, dan Turki, yang menilai modifikasi itu merusak substansi awal proposal.
Di Israel sendiri, faksi-faksi politik justru berbeda suara. Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar menegaskan bahwa setiap perubahan berarti penolakan. Sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyebut rencana tersebut “berbahaya” bagi keamanan Israel, penuh celah, dan tidak memenuhi target perang Tel Aviv.
Di lapangan, situasi terus memanas. Media Israel Walla mengutip seorang pejabat keamanan yang menyatakan operasi militer di Gaza akan ditingkatkan dalam beberapa hari mendatang. Menurutnya, eskalasi pertempuran akan sangat bergantung pada bagaimana Hamas merespons proposal Trump. Jika jawabannya negatif, Israel sudah menyiapkan skenario perluasan agresi militer.
