Para patriark dan pemimpin gereja di Palestina menyatakan penolakan tegas terhadap fenomena dan promosi ideologi Zionisme Kristen. Mereka menegaskan bahwa ideologi tersebut hanya menguntungkan Israel dan berpotensi merusak keberlangsungan komunitas Kristen di Al-Quds dan Tanah Suci.
Dalam pernyataan bersama yang diterima Al Jazeera Net, para pemimpin gereja menekankan bahwa representasi umat Kristen di Tanah Suci merupakan tanggung jawab eksklusif gereja-gereja historis. Mereka memperingatkan adanya individu maupun inisiatif yang mengklaim mewakili umat Kristen di luar kerangka gerejawi resmi, yang dinilai menyesatkan opini publik, mengganggu persatuan jemaat, serta melayani agenda politik yang membahayakan eksistensi Kristen di Al-Quds dan kawasan sekitarnya.
“Pelayanan pastoral umat Kristen di tanah ini telah diemban oleh gereja-gereja apostolik selama berabad-abad dengan komitmen yang tak tergoyahkan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Para pemimpin gereja juga menyoroti aktivitas sejumlah individu lokal yang mempromosikan ideologi berbahaya seperti Zionisme Kristen, yang dinilai memicu perpecahan dan merusak kesatuan umat.
Menurut mereka, upaya individu-individu tersebut mendapat sambutan dari sejumlah aktor politik di Israel maupun di luar negeri, yang disebut berusaha mendorong agenda politik tertentu yang dapat merugikan keberadaan Kristen di Tanah Suci dan Timur Tengah secara umum.
Kekhawatiran Serius Gereja
Gereja-gereja di Al-Quds menyatakan “keprihatinan mendalam” atas penerimaan resmi dan internasional terhadap individu-individu tersebut. Sikap itu dinilai sebagai bentuk campur tangan dalam urusan internal gereja dan pengabaian terhadap tanggung jawab pastoral yang berada di tangan para patriark dan kepala gereja.
Para pemimpin gereja menegaskan bahwa klaim otoritas di luar institusi gereja merusak persatuan umat dan membebani misi pastoral gereja-gereja historis di tanah yang diyakini umat Kristen sebagai tempat Yesus hidup, mengajar, menderita, dan bangkit.
“Mewakili gereja dan jemaatnya dalam urusan keagamaan, sosial, dan pastoral di Tanah Suci adalah kewenangan para patriark dan kepala gereja, tidak pihak lain,” tegas mereka.
Gereja: Mereka Tidak Mewakili Umat Kristen
Wakil Patriark Umum Gereja Katolik Latin di Al-Quds, Uskup William Shomali, menjelaskan bahwa gereja sengaja tidak menyebut nama individu-individu yang dimaksud agar tidak memberi mereka legitimasi. Namun, ia mengingatkan bahaya ideologi yang mereka bawa.
“Para pemimpin gereja tidak menyerang orangnya, tetapi mengkritik ideologi yang membela satu pihak dan meniadakan hak pihak lain. Itu tidak bisa dibenarkan,” kata Shomali.
Ia menegaskan bahwa Zionisme Kristen secara terbuka mendukung Zionisme ekstrem yang bertentangan dengan hak-hak rakyat Palestina. “Mereka mengklaim mewakili suara umat Kristen, padahal mereka hanyalah minoritas. Perwakilan sah umat Kristen di Tanah Suci adalah para kepala gereja,” ujarnya.
Shomali juga mengungkap bahwa sejumlah individu tersebut kerap mengunjungi pejabat Israel, lalu mengeluarkan pernyataan atau tuntutan tertentu (seperti pembukaan gereja yang ditutup) untuk membangun citra seolah-olah mereka memperjuangkan kepentingan umat Kristen.
“Pada kenyataannya, mereka hanya mewakili diri mereka sendiri,” tegasnya.
Ancaman Manipulasi Opini Publik
Meski jumlah mereka terbatas, Shomali menilai dampak ideologi Zionisme Kristen tidak bisa diremehkan. “Mereka menyesatkan opini publik, termasuk di Amerika Serikat, yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di kawasan ini,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sikap resmi umat Kristen di Tanah Suci tercermin dalam pernyataan para pemimpin gereja, bukan klaim sepihak individu yang mengatasnamakan komunitas Kristen.
“Jika dibiarkan, mereka bisa memicu perpecahan dan menciptakan kesan keliru bahwa umat Kristen menentang hak-hak rakyatnya sendiri,” kata Shomali.
Kitab Suci Bukan Alat Politik
Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pemberdayaan Patriarkat Latin di Al-Quds, George Akroush, menegaskan penolakan umat Kristen terhadap manipulasi tafsir Kitab Suci untuk membenarkan perampasan tanah suatu bangsa.
“Kami menolak sepenuhnya politisasi Kitab Suci. Alkitab adalah kitab iman dan ajaran kasih, pengorbanan, serta perdamaian, bukan dokumen politik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ajaran Kristen tidak pernah dimaksudkan untuk melegitimasi penjajahan atau penindasan atas nama agama.
Sebagai catatan, media Israel sebelumnya melaporkan bahwa awal Desember lalu, delegasi Kristen terbesar dalam sejarah yang mengatasnamakan diri sebagai “sahabat Israel” mengunjungi Israel dengan koordinasi Kementerian Luar Negeri setempat.
Sumber: Al Jazeera
