Selama lebih dari dua setengah tahun, otoritas Israel terus menutup gerbang besi di pintu masuk timur Desa Qusra, selatan Nablus, Tepi Barat. Penutupan ini membuat Qusra terisolasi dari wilayah sekitarnya dan membatasi hampir seluruh aktivitas warganya, di tengah meningkatnya ekspansi permukiman dan pengetatan militer.
Gerbang tersebut berada di dekat permukiman Israel Magdallim, yang dibangun di atas tanah milik warga Qusra. Kawasan ini dikelilingi sejumlah permukiman dan pos ilegal Israel, termasuk Magdallim dan Esh Kodesh, yang mempersempit ruang hidup warga serta memutus akses ke lahan pertanian dan padang penggembalaan, sumber utama penghidupan masyarakat setempat.
Terpisah Hanya Beberapa Meter
Wali Kota Qusra, Hani Awda (60), mengatakan gerbang yang ditutup itu merupakan jalur utama yang menghubungkan desa dengan sejumlah desa Palestina lain, sekaligus akses tercepat menuju Nablus, Lembah Yordan, dan Ariha.
“Lewat gerbang itu, kami bisa sampai ke jalan utama hanya dalam hitungan detik. Sekarang, warga dipaksa memutar jauh melewati desa-desa lain dan jalan rusak untuk mencapai titik yang jaraknya hanya beberapa meter dari kami,” ujarnya.
Penutupan gerbang juga memisahkan satu kawasan permukiman yang dihuni sekitar 25–30 rumah dari pusat desa. Puluhan keluarga, termasuk anak-anak dan pelajar, terpaksa hidup terisolasi tanpa alasan keamanan yang jelas. Aktivitas ekonomi di sekitar pintu masuk timur pun lumpuh, seiring tutupnya toko-toko akibat hilangnya arus warga dan kendaraan.
Awda menilai kondisi Qusra telah melampaui sekadar penutupan jalan. “Kami dikepung dari tiga arah—utara oleh penutupan yang mencapai rumah-rumah warga, timur oleh gerbang besi ini, dan selatan oleh penguasaan permukiman atas bukit dan lahan gembalaan. Tanah kami secara efektif dirampas. Kami hidup seperti di dalam penjara,” katanya.
Ia juga memperingatkan meningkatnya kekerasan pemukim, termasuk pengerukan tanah di sekitar rumah warga. Setiap upaya penolakan, menurutnya, direspons dengan kekerasan atau ancaman dari tentara Israel.
Waktu Tempuh Membengkak, Ancaman Mengintai
Warga setempat, Thaer Awda (38), mengatakan perjalanan yang sebelumnya hanya memakan waktu lima menit kini bisa mencapai lebih dari dua jam. Penutupan gerbang memaksa warga menggunakan jalan-jalan alternatif yang sulit dan berbahaya untuk bekerja atau pulang ke rumah.
Kesulitan juga dialami keluarga saat menjemput anak-anak dari sekolah. Banyak orang tua memilih berjalan kaki demi menghindari risiko serangan pemukim, terutama karena akses utama desa terus ditutup.
“Saya pernah dipenjara. Saat bebas, saya sadar seluruh Tepi Barat kini seperti penjara yang lebih besar—dipenuhi gerbang dan pos pemeriksaan,” ujarnya. “Kami tidak menuntut keistimewaan. Kami hanya ingin gerbang dibuka dan hidup tanpa pengepungan dan penghinaan.”
Anak-anak Hidup dalam Ketakutan
Dampak penutupan juga dirasakan anak-anak. Janat Fouad (11), seorang siswi di Qusra, menggambarkan rasa takut yang terus membayangi keseharian mereka.
“Gerbang itu sudah ditutup selama dua setengah tahun. Setiap lewat area itu, kami takut diserang pemukim atau tentara. Bahkan di sekolah pun kami tidak merasa aman,” katanya.
Ia mengisahkan insiden beberapa pekan lalu saat gas air mata ditembakkan ke area sekolah. Untuk pulang ke rumah, para siswa harus menempuh jalan memutar dan melewati sejumlah pos pemeriksaan.
“Saya hanya ingin hidup seperti anak-anak lain, pergi ke sekolah tanpa rasa takut, gerbang dibuka, pos-pos pemeriksaan dihilangkan, dan pendudukan berakhir,” ujarnya.
Penutupan gerbang besi di pintu masuk desa-desa Palestina menjadi salah satu instrumen utama pembatasan mobilitas warga. Gerbang-gerbang ini kerap ditutup berjam-jam atau berhari-hari tanpa pemberitahuan, membatasi akses warga ke tempat kerja, sekolah, dan layanan kesehatan.
Sumber: Al Jazeera
