Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai “gencatan senjata” di Gaza sejatinya tidak pernah benar-benar terjadi. Serangan Israel terhadap warga sipil masih berlangsung, dan menurutnya, langkah-langkah Tel Aviv menunjukkan upaya sistematis menuju pembersihan etnis.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Foreign Policy pada 6 Desember lalu, di sela-sela Forum Doha 2025, yang dipublikasikan pada Rabu.
Albanese menekankan bahwa penghentian kekerasan hanya mungkin terwujud jika hukum internasional dipatuhi. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional sudah memerintahkan Israel menarik pasukannya dan mengakhiri pendudukan ilegal di Palestina, namun hingga kini Tel Aviv tak menunjukkan kepatuhan.
“Pengkhianatan terhadap hukum internasional”
Menanggapi rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump yang menjadi dasar gencatan senjata sejak 10 Oktober, Albanese menyatakan bahwa tidak ada perdamaian yang sah tanpa pengakhiran pendudukan dan penghentian kendali Israel atas kehidupan warga Palestina.
Ia menyebut keputusan Dewan Keamanan PBB yang menyetujui rencana tersebut pada 17 November sebagai “pengkhianatan terhadap delapan dekade pembangunan hukum internasional”.
Menurutnya, keputusan itu bertentangan dengan prinsip dasar: hak menentukan nasib sendiri. “Tidak ada alasan untuk membentuk kekuatan yang tidak dipilih rakyat, apalagi tanpa konsultasi,” ujar Albanese.
Ia juga menyerukan penghentian transfer senjata serta hubungan dagang dengan Israel, yang ia sebut sebagai negara kolonial. Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, kata dia, seluruh pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak membantu negara yang melakukan kejahatan internasional.
Tanggapan atas sanksi AS
Merespons sanksi Amerika Serikat yang dijatuhkan kepadanya pada Juli lalu (karena ia bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional dalam pendokumentasian kejahatan di Gaza) Albanese mengatakan ia “dihukum hanya karena menjalankan tugas.”
Sanksi itu, menurutnya, menunjukkan bahwa tata dunia saat ini “rapuh dan penuh ketakutan.” Ia menilai pemerintah-pemerintah besar takut pada “kebangkitan nurani,” sebab perubahan moral berarti perubahan struktur penindasan.
Albanese merupakan salah satu pengkritik paling vokal terhadap Israel dan sekutu-sekutunya atas agresi di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Pada 2024, pemerintah Israel menyatakannya sebagai “persona non grata,” sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menuduhnya antisemit.
Sumber: Al Jazeera
