Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, disebut akan mengungkap rencananya terkait pengakuan resmi terhadap Negara Palestina dalam waktu dekat, di tengah desakan kuat dari internal Partai Buruh yang dipimpinnya. Laporan ini disampaikan oleh The Telegraph pada Selasa (29/7), mengutip sumber-sumber politik yang mengetahui agenda tersebut.
Langkah tersebut diperkirakan akan diumumkan melalui pidato kenegaraan atau konferensi pers khusus, bertepatan dengan eskalasi konflik dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza. Namun, pengakuan ini dikabarkan tidak akan diberikan secara langsung, melainkan bersyarat, yakni harus didahului oleh kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan tahanan dari kedua belah pihak.
Sejumlah faksi dalam Partai Buruh, termasuk sepertiga anggota parlemen dan beberapa anggota kabinet, mendesak pengakuan segera terhadap Palestina. Mereka menilai penundaan hanya akan menguntungkan kelompok kiri baru yang digagas Jeremy Corbyn, mantan ketua Partai Buruh yang kini menjadi oposisi internal.
Sementara itu, kantor berita Inggris PA Media melaporkan bahwa Starmer akan menggelar rapat kabinet darurat pada hari ini untuk merancang peta jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memastikan bantuan kemanusiaan segera bagi warga sipil di Gaza, dan menciptakan fondasi menuju solusi dua negara.
Namun pernyataan Starmer pekan lalu yang mengatakan bahwa Inggris “tidak akan mengakui Negara Palestina kecuali melalui kesepakatan damai yang dinegosiasikan,” menuai kekecewaan dari banyak pendukung Partai Buruh. Nada hati-hati ini dianggap terlalu tunduk pada tekanan diplomatik, terutama dari Amerika Serikat dan Israel.
Pada Jumat lalu, sebanyak 221 anggota parlemen lintas partai menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah segera mengakui Palestina. Desakan ini muncul tak lama setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan niat serupa, yang langsung menuai kecaman dari Israel dan AS.
Langkah-langkah keberanian diplomatik juga sudah lebih dulu diambil oleh Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang secara resmi mengakui Negara Palestina tahun lalu.
“Jika Inggris ingin berdiri di sisi sejarah yang benar, maka pengakuan terhadap Palestina tak bisa terus ditunda. Ini bukan sekadar simbol, ini tentang keadilan,” ujar salah satu anggota parlemen dari Partai Buruh yang tak disebutkan namanya
