GAZA — Israel belum sepenuhnya menghentikan serangan di Jalur Gaza sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025. Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina yang Diduduki, Ajith Sunghay, mengatakan warga sipil masih menjadi korban pembunuhan dan pengusiran paksa. Sementara itu, militer Israel terus memperluas kendali atas wilayah di balik garis yang dikenal sebagai Garis Kuning.

Dalam wawancara dengan program Al-Nafidhah al-Insaniyah yang disiarkan Al Jazeera, Senin, Sunghay memperingatkan bahwa warga Palestina semakin terdesak ke arah pantai dan dipaksa tinggal di wilayah yang luasnya terus menyusut.

Menurut dia, kantor HAM PBB telah memverifikasi sekitar 1.200 korban dari total 1.600 warga Palestina yang terbunuh sejak gencatan senjata berlaku. Sebanyak 350 orang di antaranya tewas di sekitar Garis Kuning. Mereka mencakup anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas yang, menurut Sunghay, tidak menimbulkan ancaman bagi pasukan Israel.

Sunghay menjelaskan, Garis Kuning kini memisahkan sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza dari bagian wilayah lainnya. Sejumlah perkiraan bahkan menyebut cakupan wilayah yang berada di bawah kendali Israel lebih besar dari angka tersebut.

Ia menilai, upaya mendorong warga Palestina ke wilayah yang semakin sempit merupakan bentuk pengusiran paksa yang terus berlangsung sejak Oktober 2023.

Bencana kemanusiaan kian memburuk

Sunghay menyebut Israel sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza. Ia menuduh pemerintah Israel menghambat akses organisasi internasional dan lembaga-lembaga PBB ke wilayah tersebut.

Hambatan itu, antara lain, berupa larangan masuk terhadap ribuan tenda pengungsian, suku cadang truk, serta peralatan penting untuk operasi bantuan. Israel memberlakukan pembatasan dengan alasan barang-barang tersebut masuk kategori material yang memiliki penggunaan ganda atau dual-use.

Sunghay mendesak masyarakat internasional menekan Israel dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut. Pembatasan yang terus diberlakukan, kata dia, menghalangi distribusi bantuan yang telah didanai komunitas internasional kepada warga yang membutuhkan.

Di tengah situasi itu, para pengungsi harus menghadapi suhu dingin, hujan, serta kekurangan makanan dan air bersih.

Peringatan Sunghay tergambar dalam pengalaman Shadia Ramadan Obeid, seorang perempuan Palestina yang telah tiga kali mengungsi. Ia selamat dari kebakaran yang menghanguskan tendanya di kawasan Syujaiyah, Gaza timur. Namun, setelah itu, ia kembali harus meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mengetahui kapan pengungsian akan berakhir.

Kepada Al Jazeera, Shadia menceritakan perjalanan pengungsiannya yang bermula dari lingkungan Zeitoun di tenggara Kota Gaza. Ia kemudian berpindah ke kawasan Sahaba, lalu ke kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah. Setelah kembali, ia mendapati dirinya tidak memiliki tempat berlindung.

Shadia dan keluarganya akhirnya menetap di kawasan halte Syujaiyah. Ia menggambarkan tempat itu sebagai wilayah yang sangat berbahaya karena tembakan dan serangan artileri terus berlangsung.

Untuk menghindari serangan, keluarganya terpaksa meninggalkan lokasi setiap kali matahari terbenam. Mereka kembali pada pagi hari untuk menyiapkan makanan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebelum kembali melarikan diri saat malam tiba.

Pada suatu kesempatan, Shadia meninggalkan tendanya setelah menerima peringatan tentang kemungkinan serangan dalam waktu dekat. Ketika kembali, ia mendapati tempat tinggalnya telah hangus terbakar. Sejumlah kerabatnya juga terluka dalam peristiwa tersebut.

Pengungsian yang terus berulang

Bagi Shadia, setiap perpindahan berarti mengulang penderitaan dari awal. Keluarganya harus mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dibawa, sementara pakaian, peralatan rumah tangga, dan harta benda lainnya terpaksa ditinggalkan. Mereka kemudian memulai kehidupan di tempat baru yang sewaktu-waktu bisa kembali harus ditinggalkan, bahkan hanya dalam hitungan pekan.

Tekanan psikologis yang menumpuk membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit dijalani. “Kami benar-benar sudah sesak. Tidak ada lagi tenaga untuk bertahan,” kata Shadia.

Ia berharap bisa kembali ke rumahnya dan bertemu saudara-saudara serta keponakannya.

Kondisi yang dialami Shadia mencerminkan situasi sekitar 1,4 juta warga Palestina yang kini tinggal di tenda dan pusat-pusat penampungan sementara. Mereka terkonsentrasi di sekitar sepertiga wilayah Jalur Gaza. Sementara itu, berdasarkan data yang dipaparkan Al Jazeera, sekitar 65 persen wilayah Gaza berada di bawah pembatasan akses oleh Israel.

Hujan yang mengguyur Gaza dalam beberapa waktu terakhir semakin memperburuk keadaan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperkirakan sekitar 226 ribu warga Palestina terdampak. Adapun Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan sekitar 70 ribu tenda terendam dalam 12 jam pertama sejak badai musim dingin pertama melanda wilayah tersebut.

Kondisi ini terjadi ketika sektor penampungan PBB menghadapi kekurangan dana. Hingga kini, sektor tersebut baru menerima 27 persen dari total pendanaan yang dibutuhkan untuk tahun ini.

Pengungsi bernama Walid Abu Khalid mengatakan, biaya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain setidaknya mencapai 1.000 shekel atau sekitar 308 dolar AS. Jumlah itu sulit dipenuhi keluarga pengungsi karena kesempatan kerja hampir tidak tersedia. Mereka juga harus membayar biaya sewa untuk tempat tinggal sementara.

Pengungsi lainnya, Maysa Hamdiyah, mengatakan selama ini ia mengandalkan bantuan kerabat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti alas tidur, pakaian, dan wadah air. Namun, ia khawatir tidak lagi mampu membayar biaya tempat tinggal pada bulan depan.

🇯🇵 Versi bahasa Jepang: 日本語版を読む