PALESTINA 48 — Israel berpotensi menghadapi nasib serupa Afrika Selatan ketika masih menerapkan sistem apartheid? Pertanyaan itu diajukan penulis Mirav Arlozorov dalam artikelnya di Haaretz, 14 November. Ia membandingkan pengalaman sanksi internasional yang ikut mengakhiri apartheid di Afrika Selatan dengan kondisi ekonomi dan politik Israel saat ini.
Arlozorov mengulas perjalanan Partai Nasional yang memerintah Afrika Selatan dan menerapkan sistem apartheid pada 1948-1994. Meski menghadapi penolakan internasional yang terus meningkat, partai tersebut tetap mempertahankan mayoritas besar di parlemen.
Namun, dukungan dari kelompok minoritas kulit putih tidak cukup untuk melindungi rezim itu dari tekanan eksternal. Sanksi internasional yang semula terbatas pada boikot kemudian berkembang menjadi gerakan global, melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Tahun 1986 menjadi titik penting. Saat itu, Partai Republik dan Demokrat di Kongres Amerika Serikat bekerja sama mengesahkan sanksi terhadap Afrika Selatan, meskipun Presiden Ronald Reagan menentangnya.
Inggris dan Uni Eropa kemudian mengikuti langkah tersebut. Afrika Selatan semakin terisolasi secara internasional. Boikot meluas ke bidang olahraga, budaya, dan perdagangan. Investasi dihentikan, sementara transaksi keuangan dibatasi.
Tekanan itu berdampak langsung terhadap perekonomian. Inflasi meningkat, modal keluar dari negara tersebut, dan perdagangan mengalami penurunan. Mempertahankan sistem apartheid pun menjadi semakin mahal.
Meski demikian, Arlozorov menegaskan bahwa sanksi bukan satu-satunya faktor yang mengakhiri apartheid. Perubahan itu juga dipengaruhi sikap pragmatis Presiden Frederik de Klerk, peran politik dan simbolis Nelson Mandela, serta kesatuan sikap internasional terhadap rezim tersebut.
Pada awal 1990-an, De Klerk menyadari Afrika Selatan tidak lagi mampu menanggung isolasi ekonomi. Ia kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri apartheid.
Israel Rentan terhadap Tekanan Ekonomi
Arlozorov menilai Israel memiliki sejumlah kelemahan yang membuatnya rentan terhadap sanksi internasional. Perekonomian dan industri militernya sangat bergantung pada hubungan dengan negara-negara Barat. Israel juga memiliki keterbatasan untuk menghindari pembatasan perdagangan dan keuangan, berbeda dengan Rusia, Iran, atau Korea Utara yang masih bisa memanfaatkan hubungan dengan negara-negara non-Barat.
Pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan Israel menghadapi nasib serupa akibat sistem penjajahan di wilayah Palestina?
Shuki Friedman, Direktur Jenderal Institut Kebijakan Rakyat Yahudi, sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Al-Quds, menilai sanksi yang telah dijatuhkan kepada Israel sejauh ini merupakan preseden global. Menurutnya, untuk pertama kalinya sebuah negara demokrasi Barat menghadapi sanksi dari negara-negara Barat lainnya.
Israel, lanjut artikel itu, membutuhkan impor komponen militer dan teknologi yang tidak mampu diproduksi di dalam negeri. Salah satunya adalah semikonduktor atau chip elektronik yang menjadi bagian penting dalam berbagai sistem teknologi dan persenjataan.
Karena itu, penghentian perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa berpotensi menimbulkan dampak besar. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel. Demikian pula jika bank-bank Israel dikenai sanksi karena membiayai pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina.
Arlozorov juga mengkritik gagasan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin mengalihkan perekonomian Israel ke sistem berbasis mata uang kripto sebagai alternatif dari sistem keuangan internasional. Menurutnya, langkah tersebut tidak menyelesaikan kelemahan mendasar ekonomi Israel.
Belum Menyamai Afrika Selatan
Meski menghadapi tekanan, Arlozorov menilai Israel belum berada pada posisi seperti Afrika Selatan pada akhir 1980-an.
Israel masih memiliki dukungan historis dari sejumlah negara Barat. Negara itu juga memiliki sektor teknologi, penelitian ilmiah, dan industri militer yang maju. Selain itu, negara-negara Barat belum sepakat mengenai penerapan sanksi menyeluruh terhadap Israel. Pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat juga berpotensi menentang langkah-langkah Eropa ke arah tersebut.
Namun, dampak boikot internasional mulai dirasakan sejumlah institusi Israel, terutama universitas dan lembaga penelitian.
Artikel itu menyoroti usulan untuk mengecualikan Israel dari program hibah penelitian Horizon Europe milik Uni Eropa. Jika diterapkan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi dunia akademik dan penelitian Israel.
Arlozorov menilai sanksi yang berlaku saat ini cenderung menyasar sektor-sektor yang relatif mudah ditekan, seperti akademik, bukan lembaga yang terlibat langsung dalam kebijakan penjajahan dan pembangunan permukiman ilegal.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan pemerintah Israel yang terus berlanjut, ditambah serangan para pemukim di Tepi Barat tanpa pertanggungjawaban hukum, dapat mengubah sikap masyarakat internasional. Perubahan itu berpotensi membuka jalan bagi sanksi yang lebih keras.
Pesan utama artikel tersebut adalah Israel tidak bisa terus mengandalkan masyarakat internasional untuk menyelamatkannya dari konsekuensi kebijakan yang dijalankan sendiri.
Menurut Arlozorov, perubahan mendasar harus dimulai dari dalam Israel, melalui munculnya kepemimpinan politik yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengakhiri kebijakan penjajahan. Ia menempatkan De Klerk sebagai contoh pemimpin yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri sistem apartheid di Afrika Selatan.
Sumber: Haaretz.
🇯🇵 Versi bahasa Jepang: 日本語版を読む










