GAZA — Lebih dari setahun setelah gencatan senjata diberlakukan, kehidupan warga Jalur Gaza belum banyak berubah. Kematian masih mengancam, keluarga-keluarga Palestina tetap bertahan di tenda pengungsian, dan mendapatkan makanan sehari-hari masih menjadi perjuangan. Sementara itu, rekonstruksi belum dimulai dan bantuan kemanusiaan yang masuk jauh dari kebutuhan penduduk.
Pada 29 September 2025, Gedung Putih mengumumkan rencana terperinci yang menyerukan penghentian segera pertempuran di Jalur Gaza. Rencana itu juga mencakup program rekonstruksi menyeluruh serta penataan kembali kondisi politik dan keamanan wilayah tersebut.
Washington mengusulkan agar Gaza diubah menjadi wilayah bebas senjata. Pemerintahan transisi akan dibentuk dengan jaminan internasional dan regional, di bawah pengawasan langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sebuah badan internasional baru yang bertugas mengawal pelaksanaan rencana tersebut.
Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Namun, setelah lebih dari setahun, janji perubahan itu belum benar-benar dirasakan warga Gaza.
Ribuan pelanggaran, korban terus berjatuhan
Menurut data Kantor Media Pemerintah Gaza yang disampaikan kepada Al Jazeera Net, Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebanyak lebih dari 5.785 kali. Pelanggaran tersebut menewaskan 1.550 warga Palestina dan melukai sekitar 5.560 orang lainnya.
Angka itu menunjukkan bahwa gencatan senjata belum memberikan jaminan nyata bagi keselamatan penduduk. Penghentian perang yang dijanjikan tidak serta-merta menghentikan kekerasan maupun mengakhiri penderitaan warga.
Di lapangan, sejumlah persoalan mendasar juga belum terselesaikan. Pengungsian terus berlangsung, sementara warga belum dapat kembali ke rumah mereka yang berada di balik garis yang dikenal sebagai Garis Kuning (Yellow Line). Rekonstruksi belum dimulai dan kondisi ekonomi keluarga-keluarga Gaza tidak menunjukkan perbaikan berarti.
Setiap pagi, warga kembali menghadapi perjuangan untuk bertahan hidup. Mendapatkan makanan saja bisa mengharuskan mereka menghabiskan berjam-jam dalam antrean.
Penutupan berulang Perlintasan Kerem Shalom di selatan Gaza, yang menjadi jalur masuk barang dan bantuan pangan, semakin memperlihatkan rapuhnya pasokan kebutuhan pokok. Gangguan distribusi membuat pasar kehilangan keseimbangan dan memunculkan kembali ancaman kekurangan pangan.
Harga tepung menjadi salah satu gambaran paling nyata. Harga satu karung tepung seberat 25 kilogram melonjak dari US$6 menjadi US$100. Harga itu sulit dijangkau banyak keluarga yang kehilangan sumber penghasilan atau hanya mengandalkan bantuan terbatas.
Antre roti sejak pukul lima pagi
Di sejumlah titik distribusi, warga mulai mengantre sejak pukul lima pagi. Mereka membawa kartu bernomor untuk memastikan giliran masing-masing, berharap mendapatkan satu kantong roti seberat satu kilogram dengan harga tiga shekel atau sekitar US$1.
Di salah satu titik distribusi roti di kawasan Al-Rimal, Al Jazeera Net berbicara dengan pengelolanya, Alaa Abed Rabbo. Ia mengatakan Program Pangan Dunia (WFP) telah mengurangi jatah roti untuk titik distribusi tersebut dari 550 menjadi 400 ikat, meskipun lebih dari 5.000 pengungsi tinggal di kamp-kamp sekitarnya.
Pengurangan itu membuat persediaan semakin sulit memenuhi kebutuhan warga.
Di antara mereka yang mengantre terdapat Ibrahim Qandil, seorang penganggur yang menanggung kebutuhan sembilan anggota keluarga. Sebelumnya, ia menerima satu karung tepung dan satu paket bantuan pangan setiap tiga bulan sehingga tidak perlu mengantre roti.
Namun, selama lima bulan terakhir, ia tidak menerima satu karung tepung pun.
Nader Jundiyeh juga pulang tanpa membawa roti. Sembilan anaknya menunggu kepulangannya, tetapi ia tidak berhasil mendapatkan jatah makanan dari antrean tersebut.
Tidak jauh dari sana, Muhammad al-Arair duduk termenung di tepi jalan. Baginya, gencatan senjata tidak membawa perubahan berarti dalam kehidupan keluarganya.
“Sejak perang berhenti, tidak ada satu pun yang berubah bagi kami. Keluarga saya masih tinggal di tenda, rumah saya berada di balik Garis Kuning, dan kelaparan serta kekurangan masih sama seperti sebelumnya,” katanya kepada Al Jazeera Net.
Ia kemudian mengungkapkan kekecewaannya dengan bahasa sehari-hari warga Gaza. “Kami telah ditipu.”
Bersama keluarganya, Al-Arair masih harus menghadapi setiap hari dampak perang yang secara formal telah dihentikan, tetapi belum berakhir dalam kehidupan mereka.
Bantuan masuk jauh di bawah target
Bagi banyak warga Gaza, pengumuman gencatan senjata terasa seperti keputusan formal yang tidak membawa perubahan nyata. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari terbatasnya pasokan barang dan bantuan yang masuk ke wilayah itu.
Penelusuran Al Jazeera Net terhadap catatan pergerakan truk harian dan mingguan yang diperoleh dari Otoritas Perlintasan dan Perbatasan Gaza menunjukkan kesenjangan besar antara jumlah truk yang seharusnya masuk dan jumlah yang benar-benar tiba.
Berdasarkan angka yang digunakan otoritas tersebut, kesepakatan menetapkan masuknya 600 truk setiap hari atau 4.200 truk per minggu.
Namun, analisis terhadap catatan perlintasan menunjukkan jumlah truk yang tiba hanya berkisar 822 hingga 1.446 unit per minggu. Bahkan pada pekan dengan jumlah kedatangan tertinggi, realisasinya tidak lebih dari 34 persen dari target. Pada pekan-pekan lain, jumlahnya hanya sekitar seperlima dari yang seharusnya masuk.
Masalahnya bukan semata-mata jumlah truk yang terbatas atau pasokan yang tidak menentu. Menurut Otoritas Perlintasan dan Perbatasan, militer Israel juga mengendalikan jumlah truk yang diizinkan masuk beserta jenis muatannya.
Barang konsumsi diperbolehkan masuk, sementara bahan bangunan, peralatan, perlengkapan medis, serta berbagai kebutuhan industri dan perdagangan masih dilarang.
Pembatasan itu bukan hanya menghambat penyaluran bantuan darurat. Larangan terhadap bahan bangunan dan perlengkapan penting juga mempersempit peluang warga memperbaiki rumah, memulihkan kegiatan ekonomi, dan membangun kembali kehidupan mereka.
Kebutuhan 530 ribu keluarga belum terpenuhi
Kesenjangan pasokan juga tercermin dalam distribusi bantuan kemanusiaan. Kementerian Pembangunan Sosial Gaza menyatakan belum ada perbaikan berarti dalam tingkat bantuan sejak gencatan senjata diberlakukan.
Menurut kementerian tersebut, barang dan bantuan yang masuk hanya memenuhi sekitar 35 persen dari total kebutuhan. Artinya, sekitar 65 persen kebutuhan dasar penduduk masih belum terpenuhi.
Juru bicara kementerian, Aziza al-Kahlout, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa krisis terus berlanjut akibat penutupan perlintasan yang berulang, penghentian operasi sejumlah lembaga bantuan, penangguhan program kemanusiaan, serta pengurangan jumlah penerima bantuan. Larangan memasukkan sejumlah barang kebutuhan pokok turut memperburuk keadaan.
Kementerian memperkirakan sekitar 530 ribu keluarga membutuhkan bantuan. Sementara itu, sekitar 250 ribu keluarga, dengan total 1.022.000 orang, tinggal di pusat-pusat penampungan dan kamp pengungsian yang tidak memiliki kebutuhan hidup minimum secara memadai.
Angka-angka tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan penduduk terhadap bantuan di tengah terbatasnya akses untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri. Bagi keluarga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian, pengurangan jatah bantuan dapat langsung berdampak pada makanan yang tersedia di meja mereka.
Pasien masih menunggu kesempatan berobat
Kesenjangan antara ketentuan kesepakatan dan pelaksanaannya juga terlihat dari jumlah truk bantuan serta barang yang masuk selama periode gencatan senjata.
Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengatakan sebanyak 76.497 truk bantuan dan barang telah memasuki Gaza selama 379 hari sejak gencatan senjata berlaku. Padahal, menurut perhitungannya, seharusnya ada 227.400 truk yang masuk dengan kuota 600 truk per hari.
Dengan demikian, jumlah yang terealisasi hanya sekitar 33,6 persen dari target yang ditetapkan.
Kesenjangan serupa terjadi pada mobilitas warga melalui Perlintasan Rafah, termasuk pasien yang membutuhkan pengobatan di luar Gaza.
Al-Thawabta mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa hanya 14.307 orang yang berhasil meninggalkan Gaza melalui Rafah. Jumlah itu jauh di bawah 38.800 orang yang menurutnya dijadwalkan melakukan perjalanan, dengan tingkat realisasi sekitar 36,8 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa akses keluar bagi pasien yang membutuhkan perawatan di luar wilayah itu juga belum memenuhi target. Bagi mereka yang tidak memperoleh kesempatan berangkat, keterbatasan akses dapat berarti penantian lebih panjang untuk mendapatkan pengobatan.
Garis Kuning terus bergeser
Di tengah terbatasnya bantuan dan belum dimulainya rekonstruksi, ruang hidup warga Gaza juga semakin menyempit. Pasukan Israel dilaporkan terus menggeser Garis Kuning tanpa mematuhi batas-batas yang digambarkan dalam kesepakatan gencatan senjata.
Ketika gencatan senjata mulai berlaku setahun lalu, garis tersebut menempatkan sekitar 53 persen wilayah Gaza di bawah penempatan militer Israel. Namun, pasukan Israel terus memindahkan blok-blok beton kuning yang menandai garis itu ke arah barat, sehingga memperluas wilayah yang berada di bawah kendali mereka sekaligus memperbesar kawasan yang aksesnya dibatasi.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembatasan akses kini mencakup sekitar 65 persen wilayah Gaza. Dengan demikian, sekitar 2,1 juta warga Palestina hanya memiliki akses ke kurang lebih 128 kilometer persegi, atau sekitar 35 persen dari total luas wilayah tersebut.
Penyempitan ruang hidup ini menambah persoalan yang harus dihadapi warga. Mereka tidak hanya berjuang memperoleh makanan dan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menghadapi keterbatasan wilayah untuk bergerak dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Ancaman kendali baru atas Gaza
Di tengah situasi tersebut, rencana pemerintahan Donald Trump yang menggunakan nama “Dewan Perdamaian” memunculkan kekhawatiran mengenai masa depan tata kelola Gaza.
Analis politik Iyad Judeh khawatir rencana itu menjadi cara baru untuk menata ulang kendali atas wilayah tersebut. Ia memperingatkan bahwa mekanisme yang ditawarkan dapat membuka jalan bagi bentuk perwalian atau mandat baru atas Gaza.
Dalam keterangannya kepada Al Jazeera Net, Judeh juga menyoroti penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan terhadap warga Palestina. Menurut dia, praktik tersebut bukan hal baru, melainkan pendekatan yang dijalankan oleh pemerintahan Israel secara bergantian.
Ia menilai, membiarkan warga Gaza terus hidup di bawah tekanan kebutuhan sehari-hari dan krisis ekonomi yang mencekik dapat menciptakan kondisi yang mendorong mereka meninggalkan wilayah itu. Judeh memandang keadaan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemindahan paksa yang direncanakan Israel.
Setahun setelah gencatan senjata, jurang antara janji dan kenyataan masih terbentang lebar. Ribuan pelanggaran dilaporkan, bantuan yang masuk jauh di bawah target, rekonstruksi belum berjalan, dan jutaan warga tetap menghadapi keterbatasan ruang hidup serta kebutuhan dasar.
Gencatan senjata memang telah menghentikan perang dalam pengertian formal. Namun, selama warga Gaza masih tinggal di tenda, kesulitan memperoleh makanan, kehilangan akses terhadap rumah, dan menunggu bantuan yang tak kunjung mencukupi, perubahan yang dijanjikan belum menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka.
Sumber: Al Jazeera Net
