JAKARTA- Pelapor Khusus PBB menegaskan, jaringan media Barat, pers Israel, dan perusahaan raksasa teknologi dunia telah bahu-membahu melanggengkan “genosida media” di Jalur Gaza. Mereka tak hanya tutup mata, tapi ikut memberi kedok pembenar atas kejahatan kemanusiaan Israel, mengebiri narasi Palestina, hingga menyediakan karpet merah bagi propaganda dan hasutan.
Tudingan serius ini tak lahir dari ruang kosong. Gugatan tersebut diurai dalam laporan setebal 37 halaman bertajuk “Kebenaran di Bawah Reruntuhan: Media di Masa Genosida”. Disusun oleh Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina, dokumen ini resmi masuk ke meja Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Laporan ini menuntut lebih dari sekadar teguran. Albanese mendesak adanya investigasi independen yang menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum bagi institusi media yang terbukti bersekongkol menutupi kejahatan perang.
Dosa Editorial Media Barat
Laporan itu menguliti habis-habisan bias liputan Barat. Nama-nama besar seperti BBC (Inggris), The New York Times (AS), CNN (AS), hingga ZDF (Jerman) terseret dalam pusaran kritik tajam.
Panduan redaksional BBC, misalnya, disentil lantaran kerap membebek pada narasi Israel yang menyebut pendudukan Gaza telah berakhir sejak penarikan pasukan pada 2005. Padahal, hukum internasional masih tegas menetapkan Gaza sebagai wilayah jajahan.
Konstruksi kalimat macam ini dinilai secara sistematis mengaburkan tanggung jawab hukum Israel. Belum lagi kecenderungan BBC melabeli permukiman baru tak berizin sebagai “pos terdepan ilegal”, yang secara tak langsung mencuci dosa permukiman lama seolah-olah legal dan diakui, sebuah tafsir yang menabrak hukum internasional.
Di seberang Atlantik, dapur redaksi The New York Times terbukti memendam pedoman internal yang memerintahkan reporternya menjauhi diksi “genosida”, “pembersihan etnis”, hingga “wilayah pendudukan”, seraya menuntut sensor ketat saat memakai kata “Palestina”.
Sementara itu, CNN kedapatan memicu gejolak dari jurnalisnya sendiri. Titik pijak liputan jaringan ini yang selalu ditarik dari serangan 7 Oktober 2023 dinilai mengebiri konteks sejarah dan jerat hukum penjajahan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Jaringan berita asal AS ini juga disebut acap mengudarakan klaim mentah dari Israel soal “kekejaman” milisi perlawanan tanpa disaring, namun menerapkan standar verifikasi yang jauh lebih berlapis saat menimbang pernyataan pihak Palestina.
Ketimpangan Diksi yang Terukur
Albanese tak asal tuduh. Rentetan studi yang dikutipnya membeberkan jurang ketimpangan pembingkaian berita. Sepanjang Oktober 2023 hingga setahun setelahnya, The New York Times tercatat memakai frasa “tameng manusia” yang dikaitkan dengan Hamas sebanyak 176 kali. Sebagai pembanding, BBC menggunakannya 81 kali.
Ketimpangan itu makin telanjang di tajuk-tajuk berita harian. BBC kedapatan memakai kalimat pasif untuk menyembunyikan identitas pelaku pembunuhan warga Palestina dalam 83 persen judul beritanya. NYT tak kalah mengecewakan dengan angka 65 persen.
Di Jerman, media ZDF memakai kata “biadab” secara eksklusif (90,7 persen) hanya untuk merujuk korban dari pihak Israel, dan alpa menggunakan kata yang sama saat warga Palestina dibombardir.
Bagi Albanese, manuver linguistik ini tak cuma soal gaya bahasa. Ini adalah operasi pencucian otak yang melegitimasi agresi militer dan membebaskan pelakunya dari jerat hukum secara perlahan.
Tangan Besi Algoritma dan Propaganda Berbayar
Kritik tajam Albanese turut menyapu raksasa lembah silikon. Meta, Alphabet (induk Google), X, dan TikTok dituduh menerapkan standar ganda ekstrem dalam memoderasi konten. Senjata mereka: penghapusan paksa, pembredelan akun, sensor diam-diam (shadowbanning), hingga pencekikan jangkauan konten pro-Palestina.
Tingkat kepatuhan platform-platform ini nyaris mutlak jika surat permintaan sensor datang dari pemerintah Israel, Meta menurut hingga 94 persen, sementara TikTok mencapai 99,2 persen. Imbasnya fatal, ada sekitar 38,8 juta unggahan di Facebook dan Instagram yang hangus diberangus sejak akhir 2023.
Sebaliknya, jangkauan (engagement) laman berita Palestina anjlok tajam hingga 77 persen. Mirisnya, di saat yang sama, platform membiarkan akun serdadu Israel atau saluran sayap kanan seperti Channel 14 bebas menebar video dehumanisasi dan hasutan pembunuhan.
Kasus Alphabet lebih spesifik. Laporan ini membongkar bagaimana Google ikut mengeruk untung dari guyuran dana kampanye iklan resmi Israel senilai US$ 50 juta. Anggaran jumbo ini dipakai untuk menyetir narasi mesin pencari, termasuk mempromosikan konten yang menyangkal bencana kelaparan massal di Gaza, iklan yang tetap tayang meski diprotes keras oleh pengguna.
Google juga dituding menyebarkan iklan yang melabeli gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai “fitnah”, serta memuluskan kampanye hitam terhadap badan pengungsi PBB, UNRWA.
Anatomi “Genosida Media”
Pada akhirnya, laporan ini merumuskan “genosida media” ke dalam tiga lapis mesin pembunuh yang saling mengunci: pembantaian fisik jurnalis Palestina di lapangan untuk memutus rantai bukti, orkestrasi penyangkalan dan hasutan oleh otoritas Israel, dan terakhir, daur ulang narasi bias oleh media Barat serta raksasa teknologi untuk menutupi kejahatan tersebut.
Jika jurnalis dibungkam, algoritma dibeli, dan bukti-bukti disensor, Albanese memperingatkan, masa depan keadilan sama sekali tak punya pijakan.
Ia mendesak Majelis Umum PBB segera membentuk mekanisme penyelidikan independen yang bisa menyelamatkan sisa-sisa bukti digital dan fisik.
Negara-negara anggota juga diminta menyetop aliran dana publik ke media penyebar kebencian, seraya mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) turun gunung mengadili tokoh-tokoh media dan pejabat yang secara gamblang menghasut genosida. Tanpa tindakan radikal, kebenaran di Gaza akan selamanya terkubur di bawah reruntuhan.
