TEPI BARAT — Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menolak putusan Mahkamah Agung Israel yang memerintahkan pemerintah menetapkan jadwal jelas bagi pemulangan warga Palestina ke rumah mereka di kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, Tepi Barat bagian utara. Katz menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di kamp-kamp tersebut dalam jangka panjang, bahkan jika harus melalui undang-undang khusus di parlemen.
Pernyataan Katz pada Senin malam itu menjadi tantangan terbuka terhadap putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah memberikan kepastian mengenai kapan warga Palestina dapat kembali ke rumah mereka. Ketiga kamp tersebut telah dikosongkan secara paksa oleh militer Israel, sementara penduduknya masih dilarang pulang.
Menurut laporan Channel 7 Israel, Katz meminta Mahkamah Agung berhenti mencampuri operasi militer Israel di Tepi Barat. Ia mengklaim operasi tersebut diperlukan untuk melindungi nyawa tentara dan warga sipil Israel.
Katz mengatakan, setelah menjabat sebagai menteri pertahanan, ia dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sepakat mengubah apa yang disebutnya sebagai “konsep keamanan Israel” di Tepi Barat.
Perubahan itu, menurut Katz, berarti meninggalkan pola serangan militer berulang ke kamp-kamp pengungsi dan menggantinya dengan penguasaan militer dalam jangka panjang. Ia menegaskan Israel akan mempertahankan kehadirannya di kawasan tersebut, sekalipun diperlukan legislasi khusus melalui Knesset, parlemen Israel.
Sikap itu muncul sehari setelah Mahkamah Agung Israel memerintahkan pemerintah menyusun jadwal pemulangan warga ke kamp Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams. Putusan yang dikeluarkan pada Ahad tersebut dijatuhkan oleh majelis beranggotakan tiga hakim sebagai tanggapan atas petisi warga kamp yang dipaksa meninggalkan rumah mereka.
Selama operasi militer, pasukan Israel menghancurkan sebagian besar bangunan di sejumlah kawasan kamp dan mengubah kondisi geografisnya. Namun, warga yang kehilangan tempat tinggal tetap tidak memperoleh izin untuk kembali.
Smotrich sebut hakim sebagai musuh rakyat Yahudi
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga menentang putusan tersebut. Ia menyebutnya sebagai keputusan ceroboh dan menuduh ketiga hakim justru membahayakan Israel.
Smotrich menganggap putusan itu sebagai ancaman strategis terhadap apa yang disebutnya sebagai keamanan nasional Israel. Ia mengklaim keputusan tersebut dapat membuka jalan bagi pembangunan kembali infrastruktur perlawanan Palestina di kamp-kamp pengungsi.
Menurut Smotrich, putusan itu menunjukkan bahwa pelajaran dari serangan 7 Oktober 2023 tidak dipahami. Ia bahkan menyebut para hakim sebagai “musuh rakyat Yahudi”.
Smotrich juga mengancam akan melanjutkan reformasi peradilan untuk membatasi campur tangan pengadilan dalam urusan militer dan keamanan. Ia meminta Netanyahu dan Katz tidak bekerja sama dengan lembaga peradilan dalam persoalan tersebut, dengan alasan keputusan hakim bertentangan dengan pertimbangan keamanan.
Penolakan kedua pejabat itu memperlihatkan besarnya pertentangan di tubuh pemerintahan Israel terkait putusan yang membuka kemungkinan pemulangan warga Palestina. Alih-alih memberikan kepastian bagi penduduk yang terusir, Katz justru menegaskan niat mempertahankan kontrol militer di kamp-kamp tersebut.
Lebih dari 33 ribu warga Palestina terusir
Persoalan pemulangan warga kamp Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams berkaitan dengan pengusiran massal yang berlangsung pada awal 2025.
Pada 4 September lalu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengungkapkan bahwa pasukan Israel telah mengusir secara paksa lebih dari 33 ribu warga Palestina dari ketiga kamp pengungsi tersebut selama Januari dan Februari 2025. Menurut badan PBB itu, hingga laporan tersebut disampaikan, Israel masih mencegah warga kembali ke rumah mereka, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Dalam laporan berjudul Penghancuran Kamp-Kamp Pengungsi Palestina di Tepi Barat Utara, badan PBB tersebut mendokumentasikan pembunuhan warga sipil oleh militer, polisi, dan pasukan Israel lainnya. Operasi itu juga menghancurkan ratusan rumah, merusak jalan serta infrastruktur lain, memutus pasokan air dan listrik, serta menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan.
Laporan tersebut menyebut pasukan Israel berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memaksa warga meninggalkan tempat tinggal mereka.
Dampak penghancuran itu terlihat jelas pada kondisi bangunan di ketiga kamp. Hingga Oktober 2025, sekitar 52 persen bangunan di Kamp Pengungsi Jenin telah hancur atau rusak. Angkanya mencapai 48 persen di Kamp Nur Shams dan 36 persen di Kamp Tulkarem akibat agresi Israel.
Laporan PBB itu juga mengutip kesaksian warga Palestina yang terusir. Sejumlah warga mengatakan para perwira militer Israel memberi tahu mereka bahwa “tidak akan ada lagi kamp pengungsi”.
PBB memperingatkan bahwa pengusiran lebih dari 33 ribu warga Palestina secara luas, sistematis, dan berkepanjangan menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemindahan paksa.
Kamp pengungsi yang terancam kehilangan rumah
Kamp Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams merupakan tiga dari 19 kamp pengungsi Palestina di Tepi Barat. Kamp-kamp tersebut didirikan untuk menampung warga Palestina yang terusir dalam pengusiran massal saat Nakba pada 1948. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengelola kamp-kamp tersebut.
Bagi puluhan ribu warga yang terusir pada 2025, persoalan saat ini bukan sekadar kapan mereka dapat kembali. Kerusakan rumah dan infrastruktur juga menjadi hambatan besar bagi pemulihan kehidupan mereka.
Putusan Mahkamah Agung Israel semestinya membuka jalan bagi kepastian pemulangan warga. Namun, pernyataan Katz yang ingin mempertahankan kontrol militer jangka panjang, disertai penolakan Smotrich terhadap putusan tersebut, memperlihatkan bahwa jalan pulang bagi warga Palestina masih menghadapi hambatan politik dan militer.
Sementara itu, peringatan PBB mengenai pengusiran paksa dan penghancuran kamp-kamp pengungsi menambah sorotan terhadap nasib puluhan ribu warga yang hingga kini belum dapat kembali ke rumah mereka.
Sumber: Al Jazeera
