PALESTINA 48 — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik dan hukum menjelang pemilihan Knesset yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober ini. Sejumlah survei menunjukkan partai-partai pesaingnya unggul dalam perolehan kursi, sementara tuntutan untuk menyelidiki tanggung jawabnya atas kegagalan keamanan sebelum serangan 7 Oktober 2023 kembali menguat.
Oposisi juga memperingatkan bahwa serangan serupa berpotensi terulang jika Netanyahu tetap berkuasa. Situasi ini membuat persaingan menuju pemilu tidak lagi sebatas perebutan kursi parlemen. Netanyahu harus menghadapi pertanyaan tentang kinerja aparat keamanan di bawah pemerintahannya, dugaan penyampaian informasi yang tidak utuh mengenai peringatan sebelum serangan, serta kemampuannya mempertahankan mayoritas untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
Dugaan Informasi Menyesatkan Kembali Mengungkit Kegagalan 7 Oktober
Tekanan terbaru datang dari Partai Yashar, partai oposisi yang dipimpin mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Gadi Eisenkot. Partai itu mendesak Penasihat Hukum Pemerintah Israel, Gali Baharav-Miara, menuntaskan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran pidana terkait penyampaian informasi palsu kepada auditor negara dan publik mengenai kegagalan keamanan sebelum serangan 7 Oktober.
Menurut laporan Yedioth Ahronoth, desakan tersebut didasarkan pada sebuah investigasi jurnalistik yang mengungkap dugaan penyajian dokumen keamanan secara parsial dan menyimpang. Sejumlah peringatan dan penilaian intelijen disebut dihilangkan, termasuk informasi dalam dokumen intelijen yang disusun empat hari sebelum serangan.
Partai Yashar merujuk pada Pasal 239 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Israel, yang mengatur ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara bagi orang yang dengan sengaja memberikan kesaksian palsu.
Laporan yang dipublikasikan itu tidak memuat tanggapan Netanyahu atas tuduhan tersebut. Hingga laporan itu terbit, belum ada pengumuman mengenai pembukaan penyidikan pidana terhadap Netanyahu terkait desakan tersebut.
Secara politik, pemimpin oposisi Yair Lapid memanfaatkan perkembangan ini untuk kembali menyerang perdana menteri. Ia memperingatkan bahwa keberlanjutan pemerintahan Netanyahu dapat membuka jalan bagi terulangnya peristiwa seperti serangan 7 Oktober.
Lapid juga mengkritik Netanyahu yang terus membela diri dengan menyatakan bahwa dirinya tidak dibangunkan sebelum serangan terjadi. Pernyataan itu, menurut kritik oposisi, belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar tentang siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan sistem keamanan Israel.
Survei Menunjukkan Peluang Netanyahu Menyempit
Tekanan terhadap Netanyahu juga terlihat dalam persaingan elektoral. Survei Channel 12 Israel yang dilakukan pada 5 Oktober menunjukkan partai-partai oposisi Zionis diperkirakan memperoleh 54 kursi, sedangkan partai-partai koalisi pemerintahan meraih 49 kursi. Partai-partai Arab diproyeksikan memperoleh 13 kursi, sementara daftar politik bernama Mile-Economic diperkirakan mendapatkan empat kursi.
Partai Yashar pimpinan Eisenkot berada di posisi teratas dalam simulasi tersebut dengan 23 kursi, mengungguli Partai Likud yang dipimpin Netanyahu dengan 21 kursi. Sementara itu, aliansi Beyachad pimpinan Naftali Bennett diperkirakan memperoleh 13 kursi.
Survei lain dari Channel 12 memperlihatkan persoalan yang lebih luas bagi Netanyahu. Sebanyak 57 persen responden menilai ada kandidat lain yang lebih layak menjadi perdana menteri, sedangkan 33 persen masih menganggap Netanyahu sebagai sosok paling tepat untuk jabatan tersebut.
Survei sebelumnya juga menunjukkan besarnya keraguan di kalangan pemilih partai-partai koalisi. Sebanyak 76 persen pemilih koalisi yang disurvei menilai Netanyahu memikul sebagian tanggung jawab atas kegagalan yang terjadi pada 7 Oktober.
Meski demikian, kemerosotan dukungan terhadap Netanyahu tidak otomatis berarti pergeseran pemilih ke kubu kiri. Persaingan untuk menggantikannya justru banyak diisi tokoh-tokoh dari tengah dan kanan, antara lain Eisenkot, Bennett, dan Avigdor Lieberman.
Karena itu, pertarungan menjelang pemilu lebih mencerminkan perebutan pengaruh di dalam kubu-kubu politik Israel daripada pergeseran ideologi yang tegas. Pemilih yang kecewa terhadap Netanyahu belum tentu ingin meninggalkan haluan politik kanan yang selama ini mereka dukung.
Tanpa Dukungan Partai Arab, Oposisi Sulit Membentuk Pemerintahan
Meski unggul dalam sejumlah proyeksi, kubu oposisi menghadapi persoalan besar: bagaimana mengamankan mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Berdasarkan survei tersebut, partai-partai oposisi Zionis hanya diproyeksikan meraih 54 kursi, masih di bawah ambang mayoritas mutlak 61 kursi di Knesset.
Kondisi ini membuat kursi partai-partai Arab berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan berikutnya. Namun, sikap partai-partai oposisi terhadap kemungkinan kerja sama dengan mereka belum seragam.
Sebagian pemimpin oposisi masih keberatan melibatkan partai Arab dalam pemerintahan. Sementara itu, pihak lain membuka kemungkinan mengandalkan dukungan mereka dari luar koalisi. Perbedaan sikap ini dapat menyulitkan oposisi mengubah keunggulan dalam survei menjadi mayoritas yang solid dan stabil.
Netanyahu, di sisi lain, berusaha mengalihkan fokus kampanye dari persoalan kelangsungan kekuasaannya menjadi pertarungan antara kubu kanan dan kiri. Ia menggambarkan lawan-lawannya sebagai pihak yang kurang tegas menghadapi ancaman keamanan.
Strategi tersebut memungkinkan Netanyahu tetap menarik dukungan pemilih yang kecewa terhadap kinerjanya, tetapi tidak ingin beralih dari kubu kanan. Dengan demikian, kritik terhadap pemerintahannya belum tentu berujung pada hilangnya dukungan politik secara menyeluruh.
Menjelang pemungutan suara, tekanan hukum, kritik atas kegagalan keamanan, dan melemahnya angka elektabilitas bertemu dalam satu pertarungan yang belum menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.
Bagi Netanyahu, persoalan utamanya adalah mencegah lawan-lawan politiknya mengubah kemerosotan dukungan menjadi pergantian kekuasaan yang nyata. Namun, jika ia akhirnya tersingkir, perubahan kepemimpinan itu tidak serta-merta berarti Israel akan mengubah arah politiknya.
Sumber: Palestinian Information Center
