GAZA — Ketika bom-bom Israel menghantam Jalur Gaza dan gambar kehancuran serta jenazah warga Palestina memenuhi layar televisi setiap hari, kemarahan publik meluas ke jalan-jalan kota di berbagai belahan dunia. Aksi massa itu menjadi tanda bahwa kebisuan internasional terhadap genosida mulai retak.
Di tengah mandeknya lembaga-lembaga pengambil keputusan dunia, seruan untuk menghentikan genosida berulang kali kandas. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan enam kali gagal meloloskan rancangan resolusi terkait Gaza setelah Amerika Serikat menggunakan hak vetonya.
Namun, ketika diplomasi resmi tak mampu menghentikan genosida, masyarakat sipil bergerak melampaui batas negara. Demonstrasi berkembang menjadi tekanan lintas benua yang menyuarakan kemarahan terhadap kebisuan dunia, dukungan militer, dan perlindungan politik yang diberikan kepada Israel.
Gelombang protes itu juga memaksa pemerintah-pemerintah Barat menghadapi pertanyaan tentang tanggung jawab mereka atas genosida di Gaza.
Jalan-jalan di negara Barat menuntut penghentian pasokan senjata
Di sejumlah ibu kota negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang selama ini menjadi sekutu Israel, ratusan ribu orang turun ke jalan. Mereka menuntut penghentian genosida dan pasokan senjata kepada Israel.
Aksi tersebut tidak hanya melibatkan komunitas Arab dan Muslim. Menurut laporan Ahmad Jarrar untuk Al Jazeera, demonstrasi juga diikuti berbagai kelompok masyarakat dan lintas generasi di negara-negara Barat. Selama tiga tahun, protes berkembang menjadi gerakan yang berulang hampir setiap pekan.
Tuntutan para demonstran pun meluas. Mereka tidak lagi sekadar mengecam serangan Israel atau mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah masing-masing.
Sejumlah aksi menyerukan penghentian kerja sama militer dengan Israel, boikot, serta penarikan investasi. Sasaran kritik mereka adalah negara yang dituduh oleh berbagai organisasi hak asasi manusia melakukan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Gelombang demonstrasi tersebut memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Palestina telah menjadi isu politik yang melampaui solidaritas komunitas tertentu. Pemerintah-pemerintah Barat menghadapi tekanan publik yang semakin kuat untuk menjelaskan sikap mereka terhadap genosida dan hubungan mereka dengan Israel.
Bermula dari kampus, meluas hingga pelabuhan
Salah satu titik penting gerakan ini muncul di lingkungan kampus Amerika Serikat. Pada musim semi 2024, mahasiswa Universitas Columbia di New York mendirikan kamp-kamp protes dan menuntut penarikan investasi yang terkait dengan Israel.
Aksi tersebut kemudian menyebar ke lebih dari 180 universitas di Eropa, Kanada, dan Australia. Perluasan gerakan di kampus-kampus itu diwarnai intervensi aparat keamanan dan penangkapan ribuan mahasiswa yang memprotes genosida serta menuntut diakhirinya pembantaian di Gaza.
Di Amerika Serikat, pengerahan polisi ke kampus Columbia kembali menjadi sorotan karena kampus tersebut terakhir kali mengalami intervensi serupa dalam konteks demonstrasi besar pada masa Perang Vietnam, sekitar 56 tahun sebelumnya.
Dari kampus, gerakan protes meluas ke pelabuhan. Aktivis dan pekerja berupaya menghambat pengiriman senjata yang ditujukan kepada Israel, antara lain dengan menutup akses pelabuhan dan mencegah pembongkaran muatan. Pada saat yang sama, sejumlah figur dari dunia perfilman dan seni ikut menyampaikan dukungan kepada Palestina melalui aksi-aksi simbolis.
Perluasan gerakan ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap perang tidak berhenti pada pernyataan politik atau demonstrasi di jalan. Sebagian kelompok berusaha menekan rantai pasokan senjata dan hubungan ekonomi yang dinilai ikut menopang operasi militer Israel.
Citra Israel kian sulit dipulihkan
Meski serangan dan korban terus bertambah di Gaza, gerakan solidaritas internasional telah mengguncang citra serta posisi Israel di mata publik dunia. Kerusakan reputasi itu, menurut laporan Al Jazeera, menjadi tantangan yang sulit dipulihkan.
Para demonstran juga mengalihkan sorotan kepada negara-negara yang tetap memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel. Dalam situasi ketika lembaga internasional dinilai gagal menghentikan genosida, masyarakat sipil mengambil peran lebih besar untuk menyuarakan penolakan terhadap pembantaian.
Slogan “Tidak untuk genosida” menjadi seruan bersama yang menggema di berbagai negara. Gerakan tersebut menempatkan pemerintah-pemerintah pendukung Israel di bawah tekanan untuk mempertanggungjawabkan kebijakan mereka, terutama terkait bantuan militer dan hubungan diplomatik.
Sejak Israel memulai genosida di Jalur Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 74 ribu warga Palestina telah syahid dan lebih dari 175 ribu lainnya terluka. Sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan.
Israel juga dinilai tidak memenuhi sejumlah kewajiban dalam kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025, sementara pelanggaran terhadap kesepakatan itu terus dilaporkan terjadi.
Tiga tahun genosida telah memperlihatkan jurang antara kebuntuan diplomasi internasional dan meluasnya tuntutan publik agar genosida dihentikan. Demonstrasi di jalan-jalan, kampus, dan pelabuhan menjadi salah satu bentuk tekanan yang terus membayangi Israel dan negara-negara yang mendukungnya.
Sumber: Al Jazeera
