PALESTINA 48 — Dalam novel The Human Stain, penulis Amerika Serikat Philip Roth mengisahkan Lester Farley, veteran Perang Vietnam yang telah kembali lebih dari dua dekade, tetapi tidak pernah benar-benar meninggalkan perang di dalam dirinya.

Sebelum berangkat ke Vietnam, Lester adalah pemuda yang mudah bergaul dan antusias menjalani hidup. Setelah pulang, ia berubah menjadi sosok yang dihantui kemarahan dan kekerasan. Agresivitasnya bahkan melukai orang-orang terdekat. Ia tidak mampu kembali ke kehidupan lamanya, seolah-olah menjadi salah satu korban perang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah mati.

Roth membangun kisah Lester di atas satu ironi: perang yang berakhir di luar negeri tidak serta-merta mengakhiri kebutuhan psikologisnya terhadap perang. Ketika tak lagi memiliki medan tempur untuk didatangi, ia menciptakan medan perang baru dalam kehidupan pribadinya. Perang itu dibawanya pulang.

Gagasan tersebut kemudian ditelusuri sejarawan Amerika Kathleen Belew dalam bukunya, Bring the War Home, sekitar dua dekade setelah novel Roth terbit. Belew menunjukkan bahwa apa yang ditulis Roth bukan semata-mata fiksi.

Sebagian veteran Vietnam pulang ke Amerika Serikat dengan membawa pengalaman tempur, perasaan kalah dan dikhianati, serta jaringan dan cara berpikir yang terbentuk selama perang. Sebagian dari mereka kemudian bergabung dengan gerakan white power dan milisi bersenjata yang membawa bahasa serta organisasi perang ke dalam negeri.

Tesis Belew sederhana: perang tidak selalu bisa dikurung dalam waktu dan tempatnya. Perang dapat berakhir secara resmi di luar negeri, tetapi dampak politik, sosial, dan kekerasannya terus hidup di dalam masyarakat yang mengirim orang-orangnya untuk berperang.

Ketika perang pulang ke rumah, ia tidak selalu tahu di mana musuh berakhir dan kawan dimulai.

Pada 1980-an, sebagian gerakan white power bertransformasi dari kekerasan rasial menjadi gerakan revolusioner yang mendeklarasikan perang terhadap pemerintah federal dan mengandalkan sel-sel bersenjata independen. Kekerasan kemudian tidak hanya diarahkan kepada negara, tetapi juga kepada lawan politik dan warga sipil.

Muncul rencana pengeboman fasilitas dan peracunan sumber air. Puncaknya terjadi dalam pengeboman Oklahoma City pada 1995 yang menewaskan 168 orang, termasuk 19 anak-anak.

Pencarian pengaruh di luar negeri pada akhirnya mengubah masyarakat sendiri menjadi medan tempur. Di situlah gagasan Belew menemukan bentuknya yang paling jelas: ketika perang pulang ke rumah, ia tidak selalu tahu di mana musuh berakhir dan kawan dimulai.

Jarak antara New York dan Hanoi lebih dari 13 ribu kilometer. Namun jarak sejauh itu tidak mampu mencegah pengalaman perang dibawa kembali ke dalam masyarakat Amerika.

Lantas, apa yang terjadi ketika perang berlangsung di perbatasan sebuah masyarakat dan para anggotanya terus-menerus berpindah antara kehidupan sipil dan dinas militer?

Dengan konteks yang berbeda, pertanyaan itu memiliki relevansi khusus di Israel. Para tentara cadangan dipanggil dari kampus, pabrik, dan kantor, lalu kembali ke tempat-tempat tersebut setelah bertempur.

Masyarakat menyediakan tentara bagi militer, sekaligus membawa gagasan dan perpecahannya sendiri. Perang kemudian membentuk ulang pengalaman dan cara pandang para tentara itu, yang pada akhirnya mereka bawa kembali ke institusi dan hubungan sosial tempat mereka sebelumnya berada.

Dari sini, perubahan yang terjadi di dalam militer Israel selama tiga tahun terakhir setelah peristiwa 7 Oktober menjadi jendela untuk melihat perubahan yang lebih luas dalam masyarakat yang menopangnya.

Perubahan itu bahkan terlihat dari komposisi militer. Data Israel Democracy Institute menunjukkan laki-laki religius non-Haredi, yang hanya sekitar 14,7 persen dari populasi berusia 21-44 tahun, menyumbang 27,4 persen tentara cadangan selama sembilan bulan pertama 2024. Artinya, proporsi mereka di kalangan pasukan cadangan hampir dua kali lipat dibandingkan bobotnya dalam populasi.

Kondisi itu berpotensi membawa pengaruh berbeda terhadap budaya dan arah institusi militer.

Sebab, perang tidak hanya meninggalkan dampak pada mereka yang menjadi sasaran. Perang juga membentuk ulang pihak yang menjalankannya.

Tiga tahun setelah peristiwa 7 Oktober, pertanyaannya kemudian: bagaimana militer Israel berubah? Militer seperti apa yang lahir dari perang yang bermula dari kegagalan keamanan terbesar dalam sejarah modern Israel? Dan apa yang mungkin dibawa pulang militer itu ke masyarakat setelah bertahun-tahun berperang?

Gagal Memahami

Pada Oktober 2025, dua tahun setelah peristiwa yang disebut Israel sebagai serangan 7 Oktober dan Palestina sebagai bagian dari Thufan Al-Aqsa, The Jerusalem Post menerbitkan analisis yang menyebut perbatasan Israel dengan Jalur Gaza sebagai salah satu perbatasan dengan sistem teknologi paling canggih dan ketat di dunia.

Namun Hamas berhasil menembusnya dan memperlihatkan kerentanan sistem tersebut.

Analisis itu tidak menyimpulkan bahwa teknologi pada dirinya sendiri telah gagal. Persoalannya justru terletak pada ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi, asumsi yang mendasari penggunaannya, serta semakin tersingkirnya unsur manusia di belakang sistem otomatis.

Seorang perwira senior Israel merangkum persoalan itu: betapapun besar kemampuan teknologi, pengetahuan dan pengalaman tentara tetap tidak dapat digantikan.

Sekitar sebulan kemudian, militer Israel mempublikasikan hasil kerja tim ahli yang ditugaskan Kepala Staf Militer untuk meninjau penyelidikan mengenai 7 Oktober.

Tim tersebut memeriksa 25 investigasi militer dan mewawancarai sekitar 80 pejabat serta perwira yang berkaitan dengan peristiwa tersebut maupun tahun-tahun sebelumnya.

Hasilnya, tim tidak menganggap serangan itu sebagai akibat satu kerusakan teknis atau satu kesalahan intelijen. Sebaliknya, mereka menemukan enam lapisan kegagalan yang menumpuk di tubuh militer selama bertahun-tahun.

Yang paling mendasar adalah kegagalan dalam membangun gambaran mengenai ancaman.

Gambaran yang dibentuk militer Israel tentang Gaza dan Hamas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemampuan lawan berkembang, tetapi militer tetap melihatnya melalui asumsi lama yang mengecilkan tingkat ancamannya.

Investigasi juga menemukan kesenjangan antara besarnya ancaman yang secara teoritis dipersiapkan militer dan jumlah pasukan, rencana operasi, serta tingkat kesiapan yang benar-benar tersedia di lapangan.

Sejumlah skenario berbahaya sebenarnya telah diketahui. Namun jumlah pasukan, tingkat kesiagaan, dan rencana operasi tidak disiapkan secara memadai untuk menghadapinya.

Kegagalan itu bahkan berlanjut hingga beberapa jam terakhir sebelum serangan. Militer tidak berhasil membangun gambaran situasi yang utuh, mengambil keputusan, dan mengerahkan pasukan berdasarkan gambaran tersebut.

Padahal, sejumlah indikator dan informasi yang tidak biasa telah terkumpul pada malam 7 Oktober. Namun tidak terbentuk pemahaman yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan lawan. Tingkat kewaspadaan tidak dinaikkan secara signifikan, dan tidak ada langkah besar untuk menggerakkan pasukan garis depan ataupun cadangan pada jam-jam kritis sebelum serangan.

Salah satu contoh paling jelas adalah bagaimana militer menangani rencana yang dikenal sebagai “Jericho Wall”.

Itulah nama sandi dokumen sekitar 40 halaman yang diperoleh intelijen Israel lebih dari setahun sebelum serangan. Dokumen tersebut berisi skenario terperinci mengenai serangan besar dari Gaza: peluncuran roket, pelumpuhan sistem pengawasan perbatasan menggunakan drone, penerobosan pagar, kemudian serangan terhadap permukiman dan pangkalan militer Israel.

Dokumen itu memang tidak menyebut kapan serangan akan dilakukan. Namun informasi tersebut tidak menjadi dasar untuk meninjau ulang kesiapan militer karena muncul penilaian bahwa Hamas tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan operasi sebesar itu.

Masalahnya, dengan demikian, bukan semata-mata ketiadaan informasi. Persoalannya adalah kemampuan untuk menafsirkan informasi tersebut dan bertindak berdasarkan temuan itu.

Militer Israel kemudian mengakui bahwa informasi yang dikumpulkan melalui pemantauan perbatasan selama beberapa bulan sebelumnya sebenarnya memuat sejumlah tanda aktivitas tidak biasa. Analisis intelijen yang lebih baik, menurut temuan tersebut, dapat mengungkap bahwa situasi di Gaza sedang berubah.

Pelajaran dari 7 Oktober, karena itu, bukan sekadar Israel membutuhkan lebih banyak kamera atau algoritma yang lebih canggih.

Memiliki alat untuk melihat tidak otomatis berarti mampu melihat dengan benar. Apalagi memahami apa yang dilihat.

Sebuah lembaga keamanan yang sangat maju secara teknologi tetap dapat gagal membaca ancaman ketika asumsi lama lebih kuat daripada bukti yang dihasilkan teknologi mereka sendiri.

Mengembalikan Peran Manusia

Sebagian pelajaran tersebut kemudian tercermin dalam apa yang bisa disebut sebagai upaya mengembalikan peran unsur manusia. Bobot manusia sebelumnya semakin tersisih oleh teknologi dan sistem peringatan dini.

Perubahan itu terlihat dari pelatihan dan kesiapan di lapangan. Militer Israel meningkatkan simulasi skenario pertahanan dan perang mendadak, mobilisasi pasukan cadangan, serta pengerahan pasukan tanpa mengandalkan adanya peringatan dini.

Sepanjang 2025 saja, militer Israel menggelar 17 latihan yang melibatkan sekitar 45 ribu tentara cadangan. Sembilan di antaranya merupakan latihan menghadapi perang mendadak di perbatasan. Militer juga menggelar latihan pertahanan pertama dalam sekitar dua dekade.

Pada September 2026, pengujian diperluas dengan melibatkan sebagian besar sistem komando dalam latihan mendadak yang mensimulasikan penerobosan melalui darat, udara, dan laut, penculikan, serta serangan multi-front.

Latihan itu sengaja menempatkan militer pada skenario yang gagal mereka hadapi pada pagi 7 Oktober 2023: bertempur sejak menit pertama tanpa mengasumsikan bahwa peringatan dini akan memberikan waktu untuk bersiap.

Perubahan serupa terlihat dari kembalinya penekanan pada kekuatan militer konvensional.

Kepala Staf Militer Eyal Zamir menambah jumlah tank di bawah Komando Selatan dan meningkatkan jumlah pasukan yang ditempatkan di sepanjang perbatasan. Langkah tersebut menjadi koreksi sebagian terhadap arah pembangunan militer selama beberapa dekade menuju konsep tentara yang “lebih kecil dan lebih cerdas”, dengan ketergantungan lebih besar pada keunggulan teknologi dan intelijen ketimbang mempertahankan kekuatan darat dalam jumlah besar.

Di sektor intelijen, persoalannya terlihat lebih jelas.

Evaluasi setelah serangan mengkritik minimnya intelijen manusia dan lapangan dibandingkan ketergantungan yang luas terhadap siber, penyadapan, dan berbagai metode pengumpulan informasi berbasis teknologi.

Israel kemudian memperluas kembali aktivitas Unit 504 yang bertugas mengumpulkan intelijen manusia di Gaza.

Unit tersebut sebelumnya menghentikan pengoperasian jaringan sumber manusianya di Gaza sejak 2012 dan sebagian besar fungsi tersebut diserahkan kepada Shin Bet. Setelah 7 Oktober, Unit 504 membangun kembali pusat khusus untuk Gaza, menggandakan ukurannya, serta memperluas operasi pengumpulan intelijen manusia dan interogasi lapangan.

Pada tahap berikutnya, intelijen Israel juga meningkatkan jumlah tenaga yang menguasai bahasa Arab serta memahami budaya dan masyarakat Palestina. Peran mereka sebelumnya menyusut seiring meningkatnya dominasi bidang siber, data, dan kecerdasan buatan.

Perubahan tersebut juga mencakup fungsi manusia yang jauh lebih sulit diukur: penilaian profesional yang mampu meragukan dan menentang asumsi yang sudah mapan.

Pada akhir 2025, Zamir menekankan pentingnya profesionalisme, pemikiran kritis, dan keberagaman pandangan di hadapan Divisi Riset Intelijen. Para perwira intelijen diminta bertanggung jawab untuk menantang norma dan asumsi yang dominan.

Dengan demikian, perubahan yang berlangsung tampaknya merupakan upaya mengembalikan keseimbangan antara teknologi dan manusia. Mesin tetap menjadi alat untuk memperluas kemampuan militer melihat dan mengumpulkan informasi, tetapi tidak menggantikan pengalaman lapangan, penguasaan bahasa, pengetahuan mengenai lawan, dan kemampuan manusia untuk menilai.

Ketakutan dan Teknologi: Lingkaran yang Saling Menguatkan

Namun ada persoalan lain.

Laporan The Jerusalem Post pada Oktober 2025 yang telah disebut sebelumnya mencatat bahwa sektor teknologi pertahanan berkembang pesat setelah serangan 7 Oktober. Jumlah perusahaan rintisan yang berkaitan dengan pertahanan hampir berlipat ganda, dari sekitar 160 menjadi 312 perusahaan.

Banyak di antara pendirinya merupakan tentara cadangan dan pekerja sektor teknologi yang kembali dari medan perang dengan pengalaman langsung mengenai kesenjangan teknologi yang mereka temui di lapangan.

Di sinilah muncul ironi: peristiwa yang memperlihatkan batas ketergantungan pada teknologi sekaligus menjadi pendorong untuk menciptakan lebih banyak teknologi.

Israel, dengan demikian, tidak meninggalkan pertaruhan teknologinya. Justru memperbesarnya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah tambahan teknologi akan benar-benar mampu mencegah kejutan berikutnya atau justru mengulang kesalahan yang sama dalam bentuk yang lebih canggih.

Analisis The Jerusalem Post sendiri sejak awal membedakan kegagalan sistem dengan kegagalan teknologi. Persoalan lebih banyak diletakkan pada cara teknologi digunakan dan asumsi yang mengitarinya, ketimbang mempertanyakan pertaruhan teknologi itu sendiri.

Nada tersebut sejalan dengan posisi teknologi yang telah lama menempati tempat penting dalam doktrin keamanan Israel.

Selama beberapa dekade, doktrin keamanan Israel dibangun untuk mengatasi sejumlah keterbatasan yang sulit diubah: wilayah yang sempit, kurangnya kedalaman strategis, kesenjangan demografi dan sumber daya dengan lingkungan sekitarnya, serta kebutuhan mencegah perang berlangsung terlalu lama di wilayah Israel sendiri.

Dari sinilah konsep “keunggulan kualitatif” yang bertumpu pada kualitas persenjataan memperoleh tempat penting. Teknologi dipandang sebagai cara untuk mengimbangi keterbatasan jumlah pasukan dan kedalaman wilayah.

Dengan kata lain, teknologi bagi Israel bukan sekadar pilihan. Dalam kerangka strategisnya, teknologi dipandang sebagai salah satu syarat untuk bertahan hidup.

Namun logika tersebut diperkuat oleh faktor lain yang jauh lebih emosional: ketakutan.

Psikolog sosial Israel Daniel Bar-Tal menjelaskan bagaimana konflik berkepanjangan dapat mengubah ketakutan dari respons sementara menjadi orientasi emosional kolektif yang membentuk kembali cara masyarakat memandang dunia. Kondisi itu meningkatkan sensitivitas terhadap ancaman dan kesiapan mengambil tindakan pencegahan maupun serangan pendahuluan.

Dalam masyarakat yang memandang kegagalan keamanan sebagai persoalan hidup dan mati, janji teknologi mengenai kemampuan melihat lebih awal, memprediksi, dan mengendalikan ancaman menjadi semakin menarik.

Di sinilah muncul risiko yang dalam literatur keamanan disebut “solusionisme teknologi”—kecenderungan mengubah persoalan politik dan keamanan yang kompleks menjadi masalah yang seolah dapat diselesaikan dengan lebih banyak data, algoritma yang lebih akurat, dan perangkat pengawasan yang lebih baik.

Pertanyaan tentang dari mana ancaman muncul, bagaimana kemampuan lawan berkembang, dan apa niatnya dapat bergeser menjadi pertanyaan yang lebih sederhana: bagaimana mengawasinya secara lebih menyeluruh dan mendeteksi gerakannya lebih cepat.

Lawan akhirnya direduksi menjadi pola perilaku dan sinyal yang dapat dipantau. Sementara itu, perhatian terhadap kemungkinan tindakan di luar model yang dirancang oleh sistem tersebut untuk ditangkap semakin berkurang.

Dari sini terbentuk lingkaran yang saling menguatkan.

Teknologi menciptakan rasa kendali karena memperluas apa yang dapat dilihat dan diukur. Namun setiap kegagalan baru melahirkan ketakutan yang lebih besar. Ketakutan kemudian meningkatkan kebutuhan terhadap pengawasan dan prediksi.

Kegagalan akhirnya justru menjadi alasan untuk membangun sistem yang lebih baru dan lebih kuat, bukan untuk mempertanyakan batas dasar dari ketergantungan terhadap teknologi.

Lingkaran itu berpotensi mengulang persoalan yang terungkap pada 7 Oktober: informasi sebenarnya tersedia, tetapi kemampuan memahami apa yang terjadi di luar asumsi dominan lebih lemah daripada kemampuan mengumpulkan informasi.

Karena itu, pertanyaan The Jerusalem Post dalam laporan lain pada Oktober 2025 menjadi relevan: apakah Israel akan terus berada pada tingkat kesiapan yang sama atau kembali menurunkan kewaspadaannya?

Tentara bukan satu-satunya yang pulang dari medan perang. Perusahaan, teknologi, perangkat pengawasan, dan logika kesiapsiagaan menghadapi kejutan juga ikut pulang.

Dampak lingkaran tersebut tidak berhenti di dalam militer.

Sebuah penelitian terbaru terhadap peserta di Israel menemukan bahwa meningkatnya rasa ancaman nasional berkaitan dengan penerimaan yang lebih besar terhadap tindakan pengawasan. Artinya, rasa takut dapat mendorong masyarakat menggeser pertimbangan antara keamanan dan privasi ke arah keamanan.

Dalam pengertian itu, perang kembali ke rumah melalui jalur lain.

Yang pulang bukan hanya tentara. Perusahaan, teknologi, perangkat pengawasan, dan logika kesiapsiagaan menghadapi kejutan ikut kembali dari medan perang. Semuanya perlahan merembes dari ruang militer ke cara masyarakat memandang keamanan dan terhadap batas-batas apa yang bersedia mereka terima atas nama perlindungan.

Kekerasan dengan Wajah Terbuka

Preferensi terhadap keamanan dibandingkan kebebasan pribadi memiliki konsekuensi yang lebih luas.

Jika rasa terancam dapat mendorong seseorang menerima pembatasan terhadap dirinya sendiri, apa yang terjadi terhadap batas-batas yang bersedia diterapkan masyarakat terhadap kelompok yang mereka anggap sebagai sumber ancaman?

Sebagian jawabannya terlihat dalam sejumlah jajak pendapat setelah 7 Oktober 2023.

Dalam survei pada Juli 2024, responden Yahudi Israel memberikan rata-rata 14 dari 100 untuk menggambarkan tingkat kemanusiaan warga Palestina. Sebanyak 51 persen responden bahkan memberikan nilai nol.

Hal itu juga terlihat dari batas yang bersedia diberikan masyarakat terhadap penggunaan kekuatan.

Dalam survei Mei 2025, 76,5 persen warga Yahudi Israel mengatakan penderitaan warga sipil Palestina di Gaza tidak perlu dipertimbangkan atau hanya perlu dipertimbangkan secara terbatas ketika operasi militer direncanakan.

Beberapa bulan kemudian, Israel Democracy Institute menemukan 65 persen warga Yahudi Israel menilai kepatuhan terhadap prinsip “kemurnian senjata”—yang mengharuskan militer menghindari pembunuhan yang tidak perlu dan melukai orang yang tidak bersalah—justru menghambat militer menjalankan tugasnya.

Lembaga itu juga menemukan kecenderungan meningkat di kalangan warga Yahudi Israel untuk menganggap aturan hukum Israel, hukum internasional, bahkan sebagian instruksi militer tidak perlu diterapkan secara ketat ketika berhadapan dengan warga Palestina.

Dalam konteks yang sama, The Times of Israel mencatat arus gambar dan video yang terus muncul sejak awal perang. Materi tersebut diunggah oleh tentara Israel sendiri dan memperlihatkan perusakan properti, penembakan, serta tindakan yang merendahkan warga sipil Palestina.

Seorang peneliti Israel mengatakan sebagian tentara bahkan mulai mengunggah materi tersebut dengan wajah dan identitas mereka terlihat jelas. Fenomena itu dinilai menunjukkan berkurangnya rasa enggan untuk memperlihatkan tindakan tersebut kepada publik.

Laporan tersebut mengaitkan fenomena itu dengan perubahan norma dan perilaku yang lebih luas di dalam militer dan masyarakat Israel, bersamaan dengan menurunnya dukungan terhadap pembatasan etis dan hukum atas penggunaan kekuatan.

Ironisnya, menurunnya dukungan terhadap sebagian pembatasan penggunaan kekuatan tidak serta-merta diikuti runtuhnya citra moral militer di mata masyarakat Israel sendiri.

Dalam sebuah survei yang dilakukan setahun setelah perang, 83 persen warga Yahudi Israel menilai perilaku moral militer dalam perang sebagai baik atau sangat baik.

Sementara itu, Israel Democracy Index memberikan rata-rata 4,43 dari 5 untuk penilaian mengenai perilaku etis militer selama perang.

Di sini muncul sebuah paradoks penting.

Sebuah kelompok dapat tetap mempertahankan citra positif mengenai moralitasnya sendiri, sementara pada saat yang sama mengubah batas mengenai siapa yang dianggap layak mendapat perlindungan moral dan tindakan seperti apa yang dianggap sebagai penggunaan kekuatan yang sah terhadap pihak yang dipandang sebagai ancaman eksistensial.

Namun citra tersebut kini tidak banyak mendapat dukungan di luar Israel.

Pada musim semi 2026, Pew Research Center menemukan pandangan negatif terhadap Israel menjadi mayoritas di sebagian besar dari 36 negara yang disurvei. Rata-rata 67 persen responden memiliki pandangan negatif terhadap Israel, sedangkan hanya 25 persen yang masih memiliki pandangan positif.

Di Amerika Serikat, pandangan negatif juga meningkat menjadi 60 persen.

Dalam pengertian itu, 7 Oktober dan perang setelahnya bukan hanya mengguncang citra keamanan Israel. Peristiwa tersebut juga memukul citra moral yang selama bertahun-tahun dibangun dan dipromosikan militer Israel.

Krisis Tentara dan Kembalinya Persoalan Haredi

Masalah lain yang muncul setelah 7 Oktober adalah kebutuhan terhadap lebih banyak personel militer yang mampu menjalani perang panjang atau konflik di banyak front.

Militer Israel memperkirakan kekurangan sekitar 12 ribu tentara, termasuk 7.000 personel tempur. Pada Mei 2026, militer memperingatkan kekurangan itu berpotensi meningkat menjadi 17 ribu tentara.

Di titik inilah persoalan Haredi kembali menjadi masalah utama bagi militer.

Selama puluhan tahun, siswa sekolah agama Haredi memperoleh pengecualian luas dari wajib militer. Pada Juni 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan tidak ada dasar hukum untuk mempertahankan pengecualian menyeluruh tersebut.

Namun perekrutan tetap terbatas dibandingkan jumlah anggota kelompok yang memenuhi syarat untuk menjalani dinas militer. Pada saat yang sama, tekanan terhadap tentara aktif dan cadangan terus meningkat.

Model “Tentara Rakyat” Israel pun menghadapi kontradiksi yang semakin besar: kebutuhan terhadap tentara meningkat, tetapi kelompok masyarakat yang menanggung beban perang tetap terbatas.

Seiring masa dinas yang semakin panjang dan perdebatan mengenai siapa yang bertempur serta siapa yang dibebaskan dari kewajiban militer semakin tajam, perpecahan masyarakat semakin terasa di dalam tubuh militer.

Militer, pada gilirannya, membawa kembali persoalan tersebut ke pusat politik dan masyarakat.

Adanya hubungan dua arah antara kehidupan sipil dan militer memungkinkan proses itu berlangsung. Setelah tiga tahun, salah satu dampak paling jelas dari 7 Oktober adalah semakin tipisnya jarak antara militer Israel dan masyarakatnya.

Bukan dalam arti semakin menyatu, melainkan dalam pengertian yang lebih problematis: keduanya semakin membawa persoalan, konflik, kelemahan, dan kerentanan satu sama lain.

Sumber: Al Jazeera

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here