GAZA — Setelah tiga tahun terpaksa gulung tikar akibat kecamuk pembantaian, gerbang pendidikan bagi sekitar 400 ribu pelajar di Jalur Gaza kembali dibuka. Namun, suasana belajar mengajar kali ini jauh dari kata wajar.
Tenda-tenda pengungsian menggantikan gedung sekolah yang hancur, kapasitas kelas membludak melebihi batas, sementara buku, alat tulis, hingga bangku belajar menjadi barang langka di tengah jurang ketertinggalan pendidikan yang kian menganga.
Di Kota Gaza, upaya menghidupkan kembali kegiatan belajar terasa seperti perjuangan menenun asa dari balik reruntuhan. Sebuah sekolah darurat yang dikelola Unicef berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Palestina terpaksa menampung hingga 3.000 siswa di dalam tenda-tenda penampungan, padahal kapasitas idealnya tak lebih dari 1.000 anak.
Laporan koresponden Al Jazeera, Nour Khalid, menggambarkan betapa serba terbatasnya hari pertama sekolah tersebut. Para siswa terpaksa belajar tanpa buku panduan dan alat tulis yang memadai. Sebagian besar bahkan duduk bersila di atas alas kain tipis yang terhampar di tanah.
Padahal, cuaca dingin jelang musim dingin mulai mengintai, sementara kain tenda sama sekali tak mampu menahan gempuran cuaca ekstrem.
Guna mengejar ketertinggalan, Kementerian Pendidikan menerapkan kurikulum percepatan (accelerated learning program). Langkah ini dirancang khusus untuk memangkas loss learning atau hilangnya masa belajar selama bertahun-tahun.
Kebijakan darurat ini terpaksa diambil mengingat mayoritas gedung sekolah di Gaza telah rusak parah atau beralih fungsi menjadi penampungan massal pengungsi.
Tantangan di lapangan tak berhenti pada urusan fasilitas. Banyak siswa harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki dari berbagai sudut lokasi pengungsian. Di saat yang sama, mayoritas keluarga tak lagi memiliki dana untuk membeli perlengkapan sekolah anak-anak mereka.
Kondisi ini memaksa pihak sekolah bergantung penuh pada uluran bantuan lembaga internasional dan UNRWA.
Data Unicef mencatat rekam krisis yang mengerikan: sekitar 700 ribu anak berusia 4 hingga 17 tahun telah kehilangan akses pendidikan formal secara tatap muka selama hampir tiga tahun berturut-turut. Bahkan hingga April 2026, sekitar 420 ribu anak (atau 3 dari setiap 5 anak di Gaza) sama sekali tak tersentuh kegiatan belajar mengajar secara langsung.
Beban Ganda Anak dan Guru
Meski dalam kepungan keterbatasan, antusiasme para siswa tetap terpancar. Kembali ke bangku sekolah menjadi momen langka untuk merengkuh kembali potongan kehidupan normal mereka. Selama perang berkecamuk, tak sedikit dari anak-anak ini yang terpaksa memikul beban orang dewasa: mengantre air bersih hingga berdiri berjam-jam di barisan penerima bantuan pangan.
Namun, jurang antara kondisi pendidikan sebelum dan sesudah perang memperlihatkan skala kerugian yang amat luas. Banyak siswa terpaksa dimasukkan ke tingkatan kelas yang tidak sesuai dengan usia mereka akibat timpangnya materi yang sempat mereka terima selama masa konflik.
Kemampuan dasar seperti membaca dan menulis menjadi persoalan paling mencolok. Ada siswa yang secara administratif telah mencapai jenjang kelas tinggi, namun belum menguasai literasi dasar. Sementara sebagian lainnya hanya menerima materi pembelajaran secara terputus-putus melalui titik-titik belajar tidak resmi atau percobaan kelas daring yang tak optimal.
Di sisi lain, para guru harus memikul beban ganda. Mereka dituntut mengajar kelas-kelas padat dengan tingkat kemampuan siswa yang bervariasi, di tengah ketiadaan pelatihan khusus untuk menangani kurikulum darurat.
Belum lagi tekanan ekonomi yang menghimpit; gaji mereka tak berkunjung pasti, dan mereka hanya mengandalkan insentif terbatas dari lembaga pengelola.
Rencana Darurat di Tengah Keterbatasan
Direktur Pendidikan Wilayah Gaza Barat, Dr. Jawat Al-Sheikh Khalil, menegaskan bahwa ledakan jumlah siswa menjadi ujian terbesar saat ini. Jumlah anak yang mendaftar jauh melampaui daya tampung sekolah-sekolah lapangan di tenda penampungan, hingga memaksa sebagian siswa belajar sambil duduk di tanah tanpa alas.
Guna mengatasi krisis ruang ini, Kementerian Pendidikan berkoordinasi dengan berbagai lembaga mitra untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong di kamp pengungsian dan halaman sekolah yang masih berdiri. Di lokasi-lokasi tersebut, sekolah-sekolah lapangan baru terus dibangun bersama Unicef.
Untuk memaksimalkan kapasitas, pihak kementerian menerapkan sistem shift atau pembagian jam belajar. Hari sekolah dibagi antara siswa laki-laki dan perempuan dengan tiga gelombang belajar saban hari, mulai pukul 07.00 pagi hingga 16.00 sore.
Meski demikian, pendaftar baru terus membludak di gerbang-gerbang sekolah.
Selain pembagian jam belajar, rencana darurat pendidikan ini melingkupi paket materi yang berfokus pada keterampilan dasar, program remedial, pelatihan ulang bagi tenaga pengajar, hingga pendampingan psikososial (psychosocial support) serta pendataan siswa yang mengalami disabilitas akibat cedera perang.
Mengembalikan denyut pendidikan di Gaza jelas bukan sekadar memanggil siswa kembali ke kelas. Proses pemulihan ini membutuhkan ruang belajar yang aman, ketersediaan guru yang terekonsolidasi, serta sarana yang mampu membakar kembali asa anak-anak Gaza untuk mengejar tahun-tahun mereka yang hilang.
(Sumber: Al Jazeera)
