DOHA — Seiring eskalasi militer yang terus memanas di Tepi Barat, pertanyaannya kini memuncak, apakah gejolak yang tengah melanda wilayah ini akan meletus menjadi Intifada baru? Bisakah memori perlawanan rakyat pada gelombang Intifada 1987 dan 2000 terulang kembali, ataukah situasi geo-politik Palestina, regional, dan internasional saat ini justru menjadi penghalang utama?
Skenario krusial ini mengemuka dalam diskusi “Niqash As-Sa’ah” yang dipandu jurnalis Hassan Jammoul di saluran Al Jazeera. Para pakar dan pengamat politik mengurai peta kekuatan, ancaman, hingga kemungkinan arah eskalasi di bumi Palestina tersebut.
Pemred surat kabar Al-Araby Al-Jadeed, Ma’an Al-Bayari, menilai kecil kemungkinan timbulnya Intifada yang terorganisasi rapi seperti dua peristiwa bersejarah sebelumnya. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa aksi-aksi perlawanan spontan dari generasi muda tetap berpotensi meledak sewaktu-waktu.
Rasa putus asa yang menumpuk di tengah tekanan hidup, menurutnya, bisa mendorong anak-anak muda mengambil opsi perlawanan independen.
Di mata Al-Bayari, realitas Tepi Barat hari ini belum ditopang oleh kelembagaan perlawanan yang kokoh untuk mengonsolidasi Intifada berskala luas. Ada kekosongan kapasitas organisasional pada faksi-faksi utama Palestina, baik Fatah maupun Hamas.
Namun, ia mengingatkan, pemantik utama berupa keputusasaan dan himpitan krisis masih sangat nyata di lapangan.
Pandangan senada disampaikan Profesor Konflik Internasional dari Doha Institute for Graduate Studies, Ibrahim Freihat. Ia memproyeksikan Tepi Barat bakal menghadapi intensitas eskalasi yang lebih agresif dari pihak militer Israel, khususnya di Area C.
Hal ini tampak jelas dari perluasan permukiman ilegal yang tak bernoda serta penebalan pos-pos keamanan Israel di mana-mana.
Freihat menunjuk tumpulnya dukungan internasional sebagai faktor pembeda utama. Intifada terdahulu bergerak dalam konstelasi politik global yang relatif memberi ruang dinamika. Saat ini, perisai diplomasi internasional untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina hampir tak berbekas.
Selain itu, ia menilai kepemimpinan Palestina saat ini tidak mengambil opsi eskalasi. Otoritas Palestina menyadari betul ketimpangan peta kekuatan yang ada. Trauma berat akibat perang di Gaza selama dua tahun terakhir (yang disaksikan warga sebagai kejahatan genosida tanpa ada tindakan nyata dunia internasional untuk menghentikannya) meninggalkan bekas luka mendalam dalam memori kolektif rakyat Palestina.
Ancaman ‘Transfer’ dan Pudarnya Wadah Perlawanan
Di balik meredupnya peluang Intifada serentak, diskusi menguak bahaya yang jauh lebih laten di Tepi Barat: ancaman pengusiran paksa (transfer).
Guru Besar Ilmu Politik, Amr Hamzawy, menggarisbawahi bahwa dinamika di Tepi Barat mungkin tidak mewujud dalam bentuk Intifada klasik, melainkan rentetan kekerasan sistematis dan terstruktur. Tujuan akhirnya, kata Hamzawy, sangat jelas: pengusiran warga Palestina dari tanah kelahirannya.
Hamzawy menilai kelompok sayap kanan radikal Israel dan milisi pemukim Yahudi secara terencana terus menekan Kerajaan Yordania dan warga Palestina di Tepi Barat agar skenario pengusiran itu terjadi. Menurutnya, agenda mendepak warga Gaza ke arah Mesir maupun mengosongkan Tepi Barat tidak pernah benar-benar dicabut dari meja politik Israel.
Dalam perdebatan yang sama, Freihat menyentuh peran Otoritas Palestina (PA) yang dinilainya problematis. Ia mempertanyakan keberadaan koordinasi keamanan yang masih diberikan kepada pihak Israel di Tepi Barat serta pihak yang membiarkan praktik tersebut terus berjalan di tengah gempuran terhadap warga sendiri.
Menutup analisis, Guru Besar Ilmu Politik Tariq Hamoud menjelaskan bahwa setiap gejolak massa di lapangan sejatinya bisa saja bermula dari aksi lokal yang sporadis. Namun, untuk bertransformasi menjadi Intifada semesta yang menjangkau seluruh pelosok Tepi Barat, diperlukan dua syarat mutlak: mobilisasi sosial dengan koalisi penopang yang kuat, serta kepemimpinan politik yang terorganisasi.
Kedua syarat utama itu, tegas Hamoud, justru absen di Tepi Barat hari ini. Otoritas Palestina enggan membiarkan tatanan keamanan runtuh karena hal itu berkaitan langsung dengan eksistensi kekuasaan mereka.
Ditambah lagi, penyekatan wilayah lewat ratusan check-point militer Israel serta melemahnya peran serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan membuat daya tampung gerakan rakyat menjadi sangat terbatas.
