Dari luar, kesibukan di pabrik pengolahan susu dan keju Al-Kamel yang terletak di Desa Rujeib, tenggara Nablus, tampak berjalan normal. Mesin-mesin pengolah tetap berderu sejak didirikan pada 2022.
Namun, kenyataan di lapangan, rantai distribusi dan pemasaran produk mereka terpuruk akibat sekapan pos pemeriksaan (checkpoint) serta barikade militer Israel yang mengisolasi kota-kota di Tepi Barat.
Dua pekan lalu, pabrik ini dihantam kerugian besar. Muatan susu segar yang diangkut truknya terjebak di pos pemeriksaan militer Israel selama lebih dari lima jam. Penundaan itu berujung fatal: sekitar 10 ton bahan baku susu rusak total, memicu kerugian hingga 20 ribu shekel (sekitar Rp105 juta).
Di halaman luar pabrik, dua armada truk distribusi kini mangkrak selama hampir dua tahun. Pembatasan akses antarwilayah di Tepi Barat membuat permintaan barang anjlok dan pasar kian lumpuh.
Pemasaran Anjlok, Biaya Operasional Membengkak
Pemilik pabrik Al-Kamel, Bassam Dwaikat, membeberkan bahwa pengepungan pos pemeriksaan militer di sekeliling Kota Nablus menjadi ancaman paling mematikan bagi kelangsungan usahanya. Nablus kini terkunci rapat dari segala arah oleh pos militer dan pintu besi di jalan-jalan penghubung antar-desa.
“Produk kami bergantung pada distribusi harian ke toko-toko. Penutupan pos militer dan jumlahnya yang terus bertambah memutus rantai pelanggan kami. Di sisi lain, biaya logistik membengkak, yang langsung mengerek biaya produksi,” kata Dwaikat.
Para pelaku usaha di Tepi Barat sejatinya berusaha menyerap lonjakan biaya tersebut agar tidak membebankan konsumen, yang jiwanya sudah terhimpit krisis akibat penahanan dana bagi hasil pajak (maqasa) oleh Israel, pemutusan akses pekerja ke wilayah pendudukan, serta penghentian gaji ASN.
Namun, ketahanan finansial itu ada batasnya. Dampak paling nyata adalah pemutusan hubungan kerja secara masif di sektor industri lokal.
Dwaikat menambahkan, rintangan terberat terletak pada pengangkutan bahan baku susu segar dari luar Nablus. Truk tanker kerap ditahan berjam-jam di pintu pemeriksaan, padahal susu adalah komoditas sensitif yang cepat membusuk.
“Pemasaran kami anjlok hingga 40 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya akibat gerbang militer Israel. Tak jarang armada kami terpaksa balik kanan setelah mengantre tiga hingga empat jam di pos militer. Karena produksi merosot, kami terpaksa merumahkan lebih dari 12 karyawan,” tutur Dwaikat.
Situasi serupa menimpa banyak pabrik di Nablus yang terpaksa melepas area pemasaran di Ramallah atau Salfit karena ongkos bahan bakar yang melambung dan akses jalan yang terputus.
Dampak dari penutupan ini merembet langsung ke pasar tradisional. Mansour Aliwi, seorang pedagang rempah di Kota Nablus, hanya bisa menatap sepinya lorong pasar di pertengahan pekan.
“Pasar benar-benar lengang bagai kota hantu. Kami sangat bergantung pada pembeli dari desa dan pinggiran kota, tetapi pos-pos militer melarang warga untuk masuk,” kata Aliwi.
Biaya Ekonomi dari Pos Militer: Jutaan Shekel Hangus Saban Hari
Hasil kajian Palestinian Economic Policy Research Institute (MAS) mengungkap bahwa mobilitas transportasi di Tepi Barat anjlok hingga 51,7 persen sejak konflik memanas pada Oktober 2023.
Berdasarkan pemantauan di 14 pos pemeriksaan utama, durasi tunggu kendaraan berkisar antara 15 hingga 50 menit. Untuk perjalanan keluar Kabupaten Nablus, rata-rata penundaan mencapai 42 menit, pembengkakan waktu hingga 77,9 persen dari durasi normal.
Studi tersebut mencatat, jam kerja yang terbuang sia-sia akibat penundaan ini diperkirakan mencapai 191.146 jam per hari. Kondisi ini membakar potensi ekonomi Palestina hingga 2,8 juta shekel (sekitar Rp14,7 miliar) saban hari, atau setara 62,2 juta shekel per bulan.
Tak berhenti di situ, rute memutar yang harus ditempuh pengemudi demi menghindari pos militer menguras tambahan bahan bakar hingga 71 ribu shekel per hari, atau setara 22,2 juta shekel per tahun.
Rintangan mobilitas ini terbukti menggerus struktur ekonomi Palestina: memicu kelangkaan barang, melonjakkan angka pengangguran, serta menahan laju distribusi komoditas hingga memicu kebusukan barang sebelum sampai ke tangan pembeli.
Pengangguran Mencekik dan Ekonomi yang Terfragmentasi
Jurnalis spesialis ekonomi, Jafar Sadaqa, mengaitkan peningkatan angka pengangguran secara langsung dengan penyekatan wilayah ini. Barikade yang ada merampas akses para pekerja menuju kantor maupun tempat usaha.
“Penebalan pos militer selama tiga tahun terakhir memicu efek domino yang destruktif: banyak perusahaan gulung tikar, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, dan tingkat pengangguran melesat ke rekor tertinggi,” jelas Sadaqa.
Data Kementerian Ekonomi Palestina mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Palestina menyusut drastis hingga 24 persen sepanjang tahun 2025 dibanding tahun 2023. Angka pengangguran secara keseluruhan menembus 46 persen, terdiri dari 28 persen di Tepi Barat dan 78 persen di Jalur Gaza.
Sadaqa menyimpulkan bahwa tidak ada ekonomi yang bisa tumbuh di atas wilayah yang terfragmentasi.
“Ada pemisahan total antara Tepi Barat dan Gaza, lalu pemisahan antarwilayah di Tepi Barat sendiri, bahkan pemisahan petani dari lahan pertaniannya dalam satu kawasan. Otoritas pendudukan telah membangun sistem kendali yang memegang penuh urusan logistik, barang, hingga arus uang warga Palestina,” tegas Sadaqa.
Kerugian sistemik ini tidak sebatas pada nilai finansial barang yang rusak, melainkan sirnanya kesempatan ekonomi Palestina untuk mengelola sumber daya alam serta membangun kemitraan dagang regional maupun internasional.
Berdasarkan data Wall and Settlement Resistance Commission, jumlah pos pemeriksaan dan pintu gerbang militer Israel di Tepi Barat kini menembus 925 titik, dengan 147 di antaranya menumpuk di wilayah Nablus saja.
Pengepungan berantai ini kian mengunci ruang gerak warga dan melumpuhkan sisa-sisa napas perekonomian Palestina.
