NABLUS — Bagi warga Palestina di Tepi Barat, ancaman kehilangan tempat tinggal tak lagi selalu datang dalam bentuk hantaman buldozer. Cukup dengan menutup jalan desa, memasang pintu besi di gerbang masuk, atau melarang mereka melewati pos pemeriksaan (checkpoint) militer, sebuah rumah yang telah dihuni puluhan tahun bisa mendadak mustahil untuk dijangkau.
Aktivitas harian warga kini berubah menjadi medan pertempuran. Untuk sekadar masuk ke dalam rumah sendiri, mereka butuh izin militer. Kebijakan isolasi ini kian meluas, memutus hubungan antardesa dan memaksa warga menghadapi tekanan hidup yang kian menyiksa dari hari ke hari.
Tiga Rumah Dikuung Status Kawasan Militer
Di kawasan Ras Al-Ain, Desa Qusra, sebelah selatan Naplus, tiga keluarga Palestina harus mengecap pahitnya pengepungan ketat. Otoritas militer Israel menetapkan pemukiman mereka sebagai “kawasan militer tertutup”. Keputusan ini mengubah rumah-rumah warga menjadi penjara terisolasi; penghuninya dilarang masuk maupun keluar.
Luai Abu Reeda, salah satu warga yang terjebak, menuturkan bahwa rumahnya kini dikepung tiga pos militer sekaligus. Satu pos berdiri persis di depan pintunya, satu di gerbang utama desa, dan satu lagi disiagakan di puncak bukit.
“Kami hidup di dalam sangkar berlapis. Kami dilarang melewati jalan utama, bahkan sekadar menyapa atau mendatangi rumah tetangga pun tak bisa,” ujar Abu Reeda. Di rumahnya ada lima anggota keluarga yang terjebak, sementara di rumah tetangganya, Yusuf Hassan dan Rizq, masing-masing ada empat dan tiga orang yang nasibnya serupa.
Otoritas Israel mengklaim tindakan ini diambil demi “alasan keamanan dan penertiban pos pemukim ilegal”. Namun realitas di lapangan membuktikan sebaliknya: warga lokal dikurung rapat, sementara kelompok pemukim Yahudi radikal justru bebas lalu lalang di sekitar rumah warga tanpa hambatan.
Menurut Abu Reeda, apa yang terjadi di Qusra bukanlah kasus terisolasi, melainkan cerminan dari pola umum penindasan di Tepi Barat.
Kehilangan Hak Pulang ke Rumah Sendiri
Pola pengisolasian ini juga mencekam warga di utara-barat Yerusalem. Di Desa An-Nabi Samwil, Beit Iksa, dan lingkungan Al-Khalayleh, warga dipaksa mengantongi izin khusus militer hanya untuk bisa masuk ke lingkungan rumahnya sendiri.
Di Qalandia, akses masuk keluarga Al-Haj Sharif Awadallah mendadak dicabut di Pos Pemeriksaan Al-Jib, meski rumah mereka berdiri sah di dalam batas kotamadya Yerusalem. Sementara di Beit Iksa, sekitar 10 warga dilarang pulang ke rumahnya sendiri dengan dalih tak memiliki izin atau terkena status larangan keamanan (security ban).
Muhammad Zayed, warga Beit Iksa, menceritakan bagaimana desanya terkurung di balik pos militer dan dipaksa menggunakan kartu magnetik khusus. “Suatu hari pos ditutup total selama enam jam. Saat dibuka menjelang subuh, sejumlah warga diberi tahu bahwa nama mereka telah dicoret dari daftar dan dilarang masuk ke desa,” kata Zayed.
Sepuluh warga yang tertahan di luar gerbang kini terombang-ambing tanpa kepastian, menjadi bukti betapa absurdnya hidup di Tepi Barat: butuh izin tentara asing cuma untuk tidur di kasur sendiri.
925 Penghalang Jalan dan Gelombang Pengusiran
Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) merekam betapa masifnya jejaring pembatasan ini. Tercatat ada 925 penghalang fisik yang mengepung gerakan 3,4 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Rincian penghalang tersebut mencakup:
- 89 pos pemeriksaan permanen dan 218 pos pemeriksaan parsial.
- 232 gerbang jalan berbahan besi.
- 114 penutupan garis batas.
- 167 tanggul tanah dan 105 barikade jalan.
Sistem isolasi ini memicu gelombang pengusiran secara perlahan. Kombinasi antara teror pemukim, penolakan izin bangunan, serta blokade jalan telah memicu pengungsian paksa atas lebih dari 3.200 warga Palestina. Rata-rata 17 orang terdepak dari tanahnya setiap hari, dua kali lipat dibanding angka harian dalam tiga tahun terakhir.
Di kawasan H2 Kota Hebron, PBB mencatat tentara menutup akses pintu masuk ke deretan gedung permukiman yang dihuni 18 keluarga (104 jiwa, termasuk 49 anak-anak). Warga dipaksa memanjat dinding, melewati atap tetangga, dan menyeberangi lahan terbuka hanya untuk keluar-masuk rumah mereka. Anak-anak terhambat pergi sekolah, dan warga sakit kesulitan mengakses fasilitas medis.
Strategi ‘Pengusiran Senyap’
Bagi masyarakat Palestina, rentetan blockade ini bukan sekadar urusan kelancaran lalu lintas. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk memecah-mecah wilayah Palestina menjadi pulau-pulau kecil (bantustan) yang terisolasi.
Ketika jalan ditutup, gerbang dikunci, dan izin dicabut, tekanan hidup dibuat sedemikian tidak tertahankan. Kekhawatiran terbesar warga kini adalah skenario jangka panjang: pembatasan ini pelan-pelan dimanipulasi menjadi status permanen, memaksa warga menyerah dan pergi secara “sukarela”. Sebuah taktik pengusiran senyap (silent displacement) yang melapangkan jalan bagi perluasan permukiman ilegal di atas tanah Palestina.
