PALESTINA 48 — Deru mesin jet tempur Israel kembali memecah langit Gaza, hanya beberapa saat setelah Utusan Khusus Amerika Serikat, Jared Kushner, meninggalkan Tel Aviv usai bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pertemuan yang digadang-gadang untuk meloloskan peta jalan (roadmap) perdamaian di Jalur Gaza itu justru dibalas dengan gelombang gempuran udara masif yang memakan korban jiwa.
Tak kurang dari 17 warga Palestina gugur dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Eskalasi berdarah ini seolah menyentak posisi pemerintahan Presiden Donald Trump di Washington, yang dalam beberapa bulan terakhir gencar mendorong kesepakatan guna melangkah ke fase kedua dari perjanjian penghentian permusuhan di Gaza.
Padahal, Trump belum lama ini mengklaim bahwa “Dewan Perdamaian” telah mengantongi komitmen dari kelompok perlawanan Palestina, Hamas, terkait mekanisme penataan persenjataan. Komitmen tersebut berlandaskan syarat mutlak bahwa Israel menghentikan seluruh serangan militer secara menyeluruh.
Namun di mata para pengamat, kalkulasi politik Netanyahu tidak pernah benar-benar sejalan dengan agenda diplomasi Washington. Menjelang pemilu yang kian dekat, Netanyahu disinyalir menjadikan eskalasi militer di Gaza sebagai komoditas politik untuk mengamankan suaranya.
Dengan posisi Partai Likud yang masih tertinggal dalam berbagai jajak pendapat, darah warga sipil Palestina kembali dipertaruhkan demi menggalang dukungan dari pemilih sayap kanan.
17 Jiwa Melayang Kurang dari 24 Jam
Begitu pertemuan antara Kushner dan Netanyahu pada Senin malam berakhir tanpa kesepakatan tegas yang mengikat Israel, militer Israel langsung melancarkan rentetan serangan intensif pada Selasa dan Rabu.
Kementerian Dalam Negeri di Gaza melaporkan, 8 perwira polisi dan seorang anak perempuan pengungsi gugur setelah jet tempur Israel meratakan markas kepolisian di Kota Gaza pada Rabu. Otoritas setempat menilai penargetan aparat kepolisian merupakan bagian dari skenario Israel untuk memicu kekacauan sistematis dan melumpuhkan ketertiban publik di Gaza.
Pekan lalu, Kepala Kepolisian Provinsi Gaza, Jamal Abu Kamil, juga tewas dalam aksi pembunuhan terencana.
Pada hari yang sama, fasilitas medis di Rumah Sakit Al-Awda mengonfirmasi gugurnya seorang warga Palestina akibat serangan udara yang menghantam sepeda motor di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza tengah.
Sehari sebelumnya, pada Selasa, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 7 korban jiwa, termasuk seorang anak-anak, serta puluhan lainnya luka-luka akibat gempuran militer di kawasan Pelabuhan Gaza (Al-Mina).
Rentetan serangan ini memicu kecaman keras dari berbagai faksi di Palestina. Hamas menuding Netanyahu sengaja merusak kerja keras para mediator demi menyalakan kembali api perang pemusnahan massal di Gaza.
Ketua Kantor Politik Hamas, Khalil Al-Hayya, memperingatkan bahaya besar yang mengintai keberlanjutan perjanjian penghentian serangan. Ia meminta negara-negara penjamin dan penengah diplomasi untuk bertanggung jawab mencegah hancurnya kesepakatan tersebut.
“Aksi pembunuhan berencana ini makin eskalatif dan menyasar pimpinan kepolisian Palestina, membuktikan bahwa Israel sama sekali tidak mengindahkan komitmen diplomasi maupun jaminan internasional,” tegas Al-Hayya dalam pernyataan resminya.
Kebijakan ‘Lampu Hijau’ dari Kantor PM
Pemerintah Israel bergeming dan mengklaim serangan tersebut menyasar ancaman langsung terhadap pasukannya. Namun, harian Ma’ariv membongkar fakta bahwa operasi udara tersebut dijalankan atas arahan langsung dari pucuk pimpinan politik di Tel Aviv, di mana Netanyahu secara pribadi memberikan lampu hijau atas aksi pengeboman tersebut.
Netanyahu secara terbuka menolak kerangka peta jalan yang dirancang Dewan Perdamaian dan disetujui Hamas. Ia bertahan pada tuntutan keras agar Hamas melucuti seluruh persenjataannya sebelum ada pergerakan atau penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza.
Penolakan ini seirama dengan desakan para menteri kanan ekstrem dalam rapat Kabinet Keamanan (Kabinet) yang menuntut pembatalan peta jalan dan pengintensifan kembali aksi militer.
Kompromi Berbahaya Pasca-Kunjungan Kushner
Kedatangan Kushner ke kawasan Timur Tengah sejatinya bertujuan untuk mengawal 15 poin peta jalan perdamaian, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel, pembukaan pintu bantuan kemanusiaan, serta dimulainya rekonstruksi Gaza.
Akan tetapi, laporan CNN membeberkan bahwa Netanyahu tidak bersedia memberikan konsesi apa pun menjelang pemilu demi mempertahankan simpati pemilih konservatif. Di depan Kushner dan Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov, Netanyahu menegaskan bahwa langkah awal harus datang dari pihak Hamas terlebih dahulu.
Hamas sendiri menyatakan siap untuk melakukan penataan dan penyimpanan senjata, dengan catatan proses tersebut berjalan sejajar dengan penarikan mundur pasukan Israel secara bertahap dan terukur dari Gaza.
Laporan Channel 12 Israel memperkeruh situasi dengan menyebutkan bahwa Kushner dan Netanyahu sepakat menunda seluruh program rekonstruksi Gaza sampai seluruh persenjataan di Gaza dilumpuhkan secara penuh.
Laporan itu menambahkan bahwa AS dan Israel menyepakati skema penyerahan dan pemusnahan senjata berat maupun ringan di bawah pengawasan Washington.
Lebih jauh, Channel 12 mengutip bahwa kesepakatan tersebut mencakup kebebasan operasional bagi militer Israel untuk terus menjalankan “kebijakan pembunuhan terarah” (targeted killings). Netanyahu menegaskan, militer Israel tidak akan menghentikan pemburuan terhadap pihak-pihak yang dituduh terlibat dalam peristiwa 7 Oktober 2023.
Pesan Politik ke Dalam Negeri: Menjual Konflik demi Pemilu
Direktur Program Studi Israel di Pusat Mada al-Carmel, Mtanes Shihadeh, menyuarakan kekecewaannya atas begitu cepatnya Israel kembali ke pola pembunuhan terarah dan mengabaikan kompromi diplomasi. Menurutnya, gelombang serangan terbaru ini merupakan bentuk penolakan tidak langsung terhadap tekanan pentagon dan hasil kompromi yang sempat dicapai di Mesir.
Analis politik Wissam Afifa menambahkan bahwa Netanyahu berusaha keras mengirimkan pesan kepada publik domestik Israel bahwa dirinya adalah pemimpin tangguh yang sanggup menolak imbauan Washington demi memaksakan doktrin keamanannya sendiri.
“Pemerintah Israel ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pihak paling agresif di tengah persaingan politik internal, di mana darah rakyat Palestina di Gaza maupun Tepi Barat kini ditawar murah demi kepentingan elektoral,” ujar Afifa.
Shihadeh menilai Netanyahu sangat menghindari kesan kompromi yang membuatnya terlihat tunduk pada tekanan Trump. Bahkan jika perbedaan pandangan ini berujung pada gesekan terbuka dengan Washington, hal itu dinilai justru menguntungkan panggung kampanye Netanyahu di dalam negeri, meski warga Gaza yang harus membayar harganya lewat pertumpahan darah yang terus berlanjut.
(Sumber: Al Jazeera)
