TEL AVIV — Israel kembali menempatkan dirinya sebagai batu sandungan terbesar dalam setiap peta jalan pemulihan pascaperang di Jalur Gaza. Berbagai pihak internasional dan regional kini blak-blakan menuding Tel Aviv sengaja menyabotase rencana rekonstruksi yang ada.
Caranya beragam, mulai dari menolak pengaturan keamanan baru, mengulur waktu masuknya pasukan internasional, hingga mematok syarat-syarat mustahil yang membuat implementasi lapangan mati di tempat.
Analis senior harian Israel Haaretz, Liza Rozovsky, menguliti kebuntuan akut yang dihadapi oleh “Dewan Perdamaian” (Board of Peace/BoP) hari ini. Dalam analisisnya, Rozovsky memaparkan bahwa lembaga tersebut sebenarnya memiliki tiga opsi strategis untuk memulai rekonstruksi Gaza. Sayangnya, seluruh jalur tersebut diblokade total oleh kabinet Israel.
Tiga jalur rekonstruksi yang kini tersandera adalah:
- Jalur Pertama: Menginisiasi proyek percontohan (pilot project) pembangunan kamp pengungsi di Rafah tanpa melibatkan Hamas, merujuk pada Pasal 17 dalam proposal perdamaian Presiden AS Donald Trump.
- Jalur Kedua: Menempuh jalan diplomasi sembari menanti persetujuan Hamas terhadap rencana pelucutan senjata (demilitarization) secara bertahap.
- Jalur Third: Menyerahkan tata kelola administrasi Gaza kepada “Komite Teknokrat” berdasarkan kesepakatan parsial dengan Hamas, namun tanpa adanya jaminan pelucutan senjata.
Rozovsky memperingatkan, kegagalan eksekusi dari ketiga jalur ini berisiko melemparkan warga Gaza ke dalam nestapa musim dingin keempat di dalam tenda-tenda darurat yang tidak layak huni. Sebuah pengulangan tragedi kemanusiaan yang memilukan.
Ego Politik Netanyahu di Tengah Tekanan Gedung Putih
Berdasarkan analisis Haaretz, meski opsi yang tersedia cukup variatif, tembok penghalang yang dihadapi tetaplah sama: ego politik pemerintahan Benjamin Netanyahu. Sang Perdana Menteri kini terjebak di antara dua kepentingan yang saling menjepit, menjaga elektabilitas domestik menjelang pemilu atau menghadapi habisnya kesabaran sekutu utamanya, Washington.
Di satu sisi, Netanyahu menolak keras langkah apa pun yang bisa dipersepsikan oleh publik Israel sebagai bentuk “menyerah kepada Hamas”. Ketakutan ini menebal setelah munculnya laporan bahwa pemerintahan AS mulai melunak dan siap mengabaikan syarat pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat awal rekonstruksi.
Di sisi lain, Gedung Putih terus menekan. Penasihat administrasi AS sekaligus penanggung jawab dokumen Gaza di Dewan Perdamaian, Aryeh Lightstone, beberapa pekan lalu mengirimkan nota diplomatik tegas kepada Netanyahu.
Tuntutan Nyata Washington untuk Gaza
Menurut sumber internal yang dihimpun Haaretz, Lightstone mendesak Israel melakukan langkah konkret:
- Memperluas skala masuknya bantuan kemanusiaan secara masif.
- Mengizinkan masuknya rumah prefabrikasi (siap pasang), bahan bakar, panel surya, serta peralatan medis.
- Menyetujui pengerahan Pasukan Stabilitas Internasional dan Komite Nasional Pengelola Gaza ke Rafah demi mengeksekusi proyek percontohan.
Hingga detik ini, lampu hijau dari Israel tak kunjung menyala.
Membedah Tiga Jalur: Antara Boikot dan Fleksibilitas Hamas
Dalam ulasannya, Rozovsky membedah dinamika internal pada masing-masing jalur:
1. Jalur Isolasi Hamas (Pasal 17)
Jalur pertama ini bersandar pada klausul rencana perdamaian AS yang memproyeksikan pembentukan kawasan kemanusiaan di Rafah yang steril dari pengaruh Hamas, seandainya kelompok perlawanan tersebut terus menolak proposal damai.
Pertemuan intensif bahkan telah digelar di Siprus, melibatkan pejabat tinggi AS, anggota Dewan Perdamaian, dan perwakilan Komite Teknokrat. Namun, ketuk palu gagal tercapai akibat absennya restu dari Israel. Di sisi lain, muncul faksi di dalam Dewan Perdamaian sendiri yang bimbang; mereka khawatir melompati Hamas justru akan merusak peluang kesepakatan jangka panjang, terlebih setelah Hamas mengirim sinyal bersedia mendiskusikan prinsip pelucutan senjata secara bertahap.
2 & 3. Jalur Rekonsiliasi Lewat Komite Teknokrat
Jalur kedua dan ketiga menawarkan kompromi politik melalui mediasi Mesir. Harapan sempat membubung ketika Komite Darurat Pemerintahan bentukan Hamas menyatakan siap mundur demi memuluskan transisi wewenang kepada Komite Nasional Pengelola Gaza.
Langkah simbolis ini menunjukkan fleksibilitas Hamas di bawah tekanan para mediator. Sumber otoritatif membocorkan bahwa Hamas sebenarnya telah menyetujui 13 dari 15 poin dalam dokumen kerangka kerja yang diajukan. Hanya ada dua isu krusial yang masih mengganjal: jaminan masa depan bagi pegawai sipil dan aparat keamanan eks-Hamas, serta klausul pelucutan senjata.
Cetak Biru yang Layu Sebelum Berkembang
Rozovsky menyimpulkan mengapa proyek kemanusiaan di Rafah ini mandek di atas kertas. Secara teknis, pembangunan kawasan kemanusiaan menuntut penarikan terbatas militer Israel ke belakang “Garis Kuning”, disusul masuknya pasukan internasional bersama elemen Komite Teknokrat.
Namun, rencana ini lumpuh karena ketiadaan mekanisme regulasi pergerakan warga yang jelas. Lebih dari itu, implementasinya disandera penuh oleh Israel yang sengaja menolak menandatangani perjanjian penempatan pasukan internasional. Hal ini memberi Tel Aviv kekuatan mutlak untuk mengulur-ulur waktu.
Pada akhirnya, jalur negosiasi ini membentur tembok geopolitik yang tebal. Hamas hanya mau melucuti senjatanya jika ada komitmen politik konkret yang mengarah pada berdirinya Negara Palestina yang merdeka. Di seberang meja, Israel dipastikan akan menolak mentah-mentah syarat tersebut, meskipun cetak biru rencana Trump sendiri secara eksplisit mencantumkan adanya cakrawala politik bagi masa depan bangsa Palestina. (Sumber: Haaretz)
